Di Tengah Pertimbangan Blokir Penerbangan India, Pakistan Tutup 3 Wilayah Udaranya

Oleh Happy Ferdian Syah Utomo pada 28 Agu 2019, 14:31 WIB
Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan yang dulunya merupakan mantan atlet kriket dan selebritas nasional (AP)

Liputan6.com, Islamabad - Otoritas Penerbangan Sipil (CAA) Pakistan pada Rabu 28 Agustus 2019 mengeluarkan notice to airmen (NOTAM), menutup tiga rute wilayah udara Karachi dari 28 Agustus hingga 31 Agustus. Semua penerbangan internasional diminta untuk menghindari tiga rute di wilayah udara Karachi sesuai dengan NOTAM.

India Today melaporkan, sejauh ini CAA belum memberikan alasan penutupan. Namun, rute alternatif telah disarankan oleh otoritas.

Pemberitahuan itu mengemuka saat Menteri Teknologi Pakistan Fawad Hussain Choudhry menyatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan penutupan lengkap wilayah udara ke India, seraya menambahkan bahwa Kabinet federal juga berencana untuk melarang India menggunakan wilayahnya untuk perdagangan dengan Afghanistan.

"Perdana Menteri sedang mempertimbangkan penutupan lengkap wilayah udara untuk India, larangan lengkap tentang penggunaan rute Pakistan untuk perdagangan India ke Afghanistan juga disarankan dalam pertemuan Kabinet, formalitas hukum untuk keputusan ini sedang dipertimbangkan ...!" kata menteri itu dalam sebuah twit pada hari Selasa.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan sedang mempertimbangkan penutupan penuh wilayah udaranya dari pesawat India.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pakistan, Fawad Chaudhry di Twitter pada Selasa 27 Agustus.

Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu (28/8/2019), Chaudry juga menyebut pertimbangan lain PM Khan untuk memblokir jalur perdagangan darat dari India ke Afghanistan yang melalui wilayah Pakistan tengah.

"PM sedang mempertimbangkan penutupan penuh wilayah udara untuk India, dan juga larangan penuh penggunaan rute darat Pakistan untuk perdagangan India ke Afghanistan, yang disampaikan di dalam rapat kabinet terakhir. Formalitas hukum untuk keputusan ini sedang dipertimbangkan. #Modi telah memulai, kami akan menyelesaikannya!" twit Chaudry.

Meski begitu, twit tersebut tidak memberi rincian lebih lanjut tentang mengapa Pakistan akan mempertimbangkan langkah-langkah melawan pemerintahan PM India Narendra Modi.

Pakistan telah membuka kembali wilayah udaranya pada pertengahan Juli, setelah hampir lima bulan menutupnya karena konflik militer dengan India.

Bulan-bulan pemblokiran itu memaksa penerbangan India untuk memutar jauh, di mana hal tersbeut menelan biaya jutaan dolar AS lebih tinggi dari operasional normal.

 

 

2 of 3

Pakistan Tuduh India Menargetkan Tembakan

Imran Khan, pemimpin partai Pakistan, Tehreek-e-Insaf Justice Party (PTI) dan digadang-gadang sebagai calon perdana menteri baru Pakistan (Anjum Naveed / AP PHOTO)
Imran Khan, pemimpin partai Pakistan, Tehreek-e-Insaf Justice Party (PTI) dan digadang-gadang sebagai calon perdana menteri baru Pakistan (Anjum Naveed / AP PHOTO)

Sementara itu, militer Pakistan menuduh pasukan India mengarahkan tembakan melintasi Garis Kontrol (LoC) di wilayah Kashmir yang disengketakan, menewaskan dua warga sipil dan melukai tiga lainnya.

Dikatakan dalam sebuah pernyataan bahwa yang tewas termasuk seorang pria berusia 45 dan seorang bocah perempuan tiga tahun. Adapun korban lain yang terluka telah dibawa ke rumah sakit.

Tembakan India juga membakar tiga rumah di desa Nekrun dekat LoC yang dimiliterisasi, tambah otoritas terkait.

Militer Pakistan tidak mengatakan apakah mereka membalas tembakan tersebut, dan tidak ada komentar segera dari India.

3 of 3

Konflik di Wilayah Kashmir yang Dikelola India

Ilustrasi keadaan di Kashmir, perbatasan India dan Pakistan (AFP Photo)
Ilustrasi keadaan di Kashmir, perbatasan India dan Pakistan (AFP Photo)

Konflik di Kashmir bermula ketika pemerintah India mencabut status khusus yang diberikan kepada bagian wilayah yang dikelolanya itu, di mana menjadi langkah politik terbesar di daerah yang bersengketa itu dalam 70 tahun terakhir.

Keputusan presiden India pada 5 Agustus mencabut Pasal 370 konstitusi India, yang menjamin hak-hak khusus untuk negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim itu, termasuk hak konstitusi dan otonomi untuk membuat undang-undang tentang semua masalah kecuali pertahanan, komunikasi dan urusan luar negeri.

Menjelang langkah itu, India mengirim ribuan pasukan tambahan ke wilayah Kashmir, memberlakukan jam malam yang melumpuhkan, menutup telekomunikasi dan internet, dan menangkap para pemimpin politik lokal.

Langkah tersebut memperburuk ketegangan yang sudah meningkat dengan negara tetangga Pakistan, yang mengatakan akan menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India.

Baik India dan Pakistan mengklaim Kashmir secara penuh, tetapi menguasainya secara terpisah. Kedua negara bersenjata nuklir itu telah bertempur dua kali dari tiga konflik di wilayah yang disengketakan tersebut.

Adapu pemberontakan di Kashmir yang dikelola India telah berlangsung selama tiga dekade.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by