Perangi Kebakaran Amazon, Kelompok G7 Janjikan Bantuan Rp 570 Miliar

Oleh Happy Ferdian Syah Utomo pada 27 Agu 2019, 15:32 WIB
Anggota militer Brasil sedang mengecek bekas kebakaran hutan Amazon (AFP/Carl de Souza)

Liputan6.com, Biarritz - Kelompok Tujuh Negara (G7) berjanji pada Senin 26 Agustus 2019, akan menggelontorkan puluhan juta dolar untuk membantu memerangi kebakaran hutan Amazon yang belum juga padam hingga sekarang

Dana itu juga dimaksudkan untuk membantu meindungi kelestarian hutan hujan Amazon, meskipun Presiden Brasil Jair Bolsonaro menuduh negara-negara kaya memperlakukan wilayah tersebut layaknya "koloni."

Dikutip dari Al Jazeera pada Selasa (27/8/2019), janji internasional yang disepakati di KTT G7 di Prancis itu mencakup dana patungan grup senilai US$ 20 juta (setara Rp 285 miliar), serta bantuan terpisah dari Inggris da Kanada, yang masing-masing bernilai US$ 12 juta (setara Rp 171 miliar) dan US#$ 11 juta, atau setara Rp 156 miliar.

Menteri Lingkungan Brasil, Ricardo Salles, mengatakan bantuan itu disambut baik, namun menegaskan bahwa Negeri Samba harus memutuskan sendiri bagaimana sumber dayanya digunakan.

Data baru yang dirilis pada hari Senin menunjukkan bahwa ratusan kebakaran baru telah terjadi di hutan Amazon yang berada di wilayah Brasil.

Total kebakaran baru itu terjadi di sekitar 1.113 titik di Amazon pada Sabtu dan Minggu lalu, lapor Lembaga Penelitian Angkasa Luar Brasil (INPE).

2 of 3

Banyak Bantuan Telah Menargetkan Amazon

Hutan Amazon
Hutan Amazon (Foto: Unsplash/ @aaronburden)

Banyak kelompok lintas sektor menyatakan dukungan pelestarian untuk suatu kawasan, yang hutan hujannya merupakan penyerap utama karbon dioksida dari atmosfer.

Earth Alliance, sebuah yayasan lingkungan baru yang didukung oleh aktor Leonardo DiCaprio, menjanjikan bantuan senilai US$ 5 juta (setara Rp 71,2 miliar) bantuan, dengan mengatakan Amazon adalah salah satu "pertahanan terbaik" terhadap perubahan iklim.

Dana tersebut secara luas dipandang sebagai dukungan kritis, tetapi jumlah yang relatif kecil untuk menangani krisis lingkungan dalam skala seperti itu mengancam --apa yang disebut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai-- "paru-paru planet ini".

Lebih dari US$ 1 miliar (setara Rp 14,2 triliun) misalnya, telah dibayarkan ke dalam dana untuk membantu pelestarian Amazon dalam 10 tahun terakhir.

Dua donor utamanya, Jerman dan Norwegia baru-baru ini memotong sumbangan untuk proyek-proyek kehutanan Brasil, mengatakan pemerintah Bolsonaro tidak berkomitmen untuk mengekang deforestasi.

Mereka juga menuduh birokasi setempat dapat memperlambat dan mengurangi jumlah penyaluran dana di lapangan.

Sekitar 60 persen hutan hujan Amazon ada di Brasil, sementara sisa wilayahnya yang luas juga membentang di sebagian Bolivia, Kolombia, Venezuela, Ekuador, Guyana Prancis, Guyana, Peru dan Suriname.

3 of 3

Janji Muncul di Tengah Ketegangan Eropa dan Brasil

Kebakaran dahsyat di hutan hujan Amazon Brasil (AFP/A. Scorza)
Kebakaran dahsyat di hutan hujan Amazon Brasil (AFP/A. Scorza)

Menurut kepala petugas konservasi di Wildlife Conservation Society, John Robinson, lebih banyak pendanaan global dan kemauan politik di Brasil akan dibutuhkan setelah kebakaran hutan Amazon dipadamkan.

Brasil membutuhkan "undang-undang dan peraturan yang menetapkan batasan jelas untuk mencegah pemilik tanah --terutama yang berskala besar-- dari membakar hutan dan mengubahnya menjadi lahan tani dan ternak, yang didukung oleh insentif dan investasi berpengaruh," kata Robinson.

Janji internasional di atas datang meskipun ada ketegangan antara negara-negara Eropa dan Presiden Brasil, yang menuduh Barat berupaya memanfaatkan sumber daya alam Negeri Samba.

"Dengar, apakah ada yang membantu orang ... tanpa imbalan? Apa yang mereka inginkan di sana sejak lama?" kritik Bolsonaro.

Pemimpin Brasil itu mengatakan dia berkomitmen melindungi Amazon dan menuntut siapa pun yang terlibat dalam kebakaran ilegal.

Tetapi, Bolsonaro awalnya mempertanyakan apakah kelompok ativis lingkungan mungkin telah memulai kebakaran, dalam upaya untuk merusak kredibilitas pemerintahannya, yang menyerukan pelonggaran aturan di hutan hujan terbesar dunia itu demi pembangunan.

Lanjutkan Membaca ↓