Media Qatar hingga China Soroti Pidato Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Oleh Siti Khotimah pada 17 Agu 2019, 13:01 WIB
Diperbarui 17 Sep 2019, 18:28 WIB
Jokowi Berbaju Sasak

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah berpidato dalam Sidang Tahunan MPR 2019 dan sidang bersama DPR dan DPD pada Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan sejumlah hal penting salah satunya meminta izin untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Dalam kesempatan itu, presiden tidak menyebut kota atau provinsi di Kalimantan yang akan menjadi ibu kota baru. Namun, setelah pidato itu adalah anggota DPD asal Kalimantan Timur, Muhammad Idris, yang memimpin doa. Ia berdoa agar proses pemindahan ibu kota berjalan lancar sesuai nilai-nilai Pancasila, yang diaminkan oleh peserta sidang.

Selain soal pemindahan ibu kota, Jokowi juga berpartisipasi dalam Sidang Sidang Tahunan MPR 2019, Sidang Bersama DPR dan DPD, serta penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan 2020.

Sidang tahunan yang digelar sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI itu, disorot oleh banyak pihak. Permohonan izin Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota di hadapan perwakilan rakyat, juga santer diberitakan media asing, dari Qatar hingga China.

Berikut informasinya, seperti dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (17/8/2019).

2 dari 9 halaman

Media China

Ilustrasi Bendera China (AFP/STR)
Ilustrasi Bendera China (AFP/STR)

Media resmi pemerintah China, Xinhua News Agency mewartakan dalam portal daringnya soal bagaimana Presiden Indonesia Joko Widodo mengusulkan rencananya untuk merelokasi ibu kota ke Pulau Kalimantan.

Proposal pemindahan ibu kota itu disampaikan "selama pidatonya di parlemen untuk memperingati peringatan 74 tahun kemerdekaan Indonesia pada hari Sabtu," lapor Xinhua dikutip Sabtu. 

"Dengan meminta berkah dari Tuhan, dengan ini saya meminta izin Anda untuk memindahkan ibukota nasional kami ke Pulau Kalimantan," lanjut media Negeri Tirai Bambu itu mengutip pernyataan Jokowi. Menurut Xinhua, relokasi disebut oleh presiden RI "bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan ekonomi."

3 dari 9 halaman

Singapura

Ilustrasi bendera Singapura - Portrait (Wikimedia Commons)
Ilustrasi bendera Singapura - Portrait (Wikimedia Commons)

Dua media yang berbasis di Singapura yakni Channel News Asia (CNA) dan The Straits Times turut mewartakan. CNA melaporkan, Jowomi telah secara resmi mengusulkan kepada parlemen tentang rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

"Sebuah ibu kota bukan hanya simbol identitas nasional, tetapi juga representasi dari kemajuan bangsa. Ini untuk realisasi kesetaraan ekonomi dan keadilan," tulis CNA dalam portal daringnya, mengutip kalimat Jokowi.

Sementara The Straits Times mengatakan, "Presiden Joko Widodo menyurutkan keraguan tentang apakah Indonesia serius memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan."

"Parlemen harus mengesahkan undang-undang sebagai dasar hukum untuk merealisasikan rencana Presiden untuk langkah tersebut," lapor The Straits Times yang ditulis oleh korespondennya di Jakarta, Wahyudi Soeriaatmadja.

 

 

4 dari 9 halaman

Malaysia

Bendera Malaysia (AFP PHOTO)
Bendera Malaysia (AFP PHOTO)

Sementara itu, portal daring dari surat kabar Malaysia The Star tak ingin ketinggalan. Media itu mewartakan, Presiden RI telah mengusulkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, namun tetap membiarkan warga Indonesia menebak-nebak lokasi mana tepatnya.

"Presiden Joko Widodo menyarankan sebuah ibuk ota baru di Kalimantan... di pulau itu bersama dengan Malaysia dan Brunei, dalam pidatonya di parlemen," lapor The Star.

Media itu juga menceritakan tur Jokowi ke Kalimantan pada bulan Mei yang menyurvei situs-situs potensial.

 

5 dari 9 halaman

Jepang

Ilustrasi bendera Jepang (AFP/Toru Yamanaka)
Ilustrasi bendera Jepang (AFP/Toru Yamanaka)

Media Negeri Sakura, The Japan News juga mewartkan pidato Jokowi tersebut. 

"Presiden Indonesia pada hari Jumat memohon dukungan untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta yang penuh sesak... dan tercemar, dalam pidato nasional tahunan untuk menandai peringatan 74 tahun kemerdekaan." lapor The Japan News.

Media itu menyerukan pesan Jokowi, di mana ibu kota tidak hanya "simbol identitas nasional" tetapi juga representasi dari kemajuannya.

 

6 dari 9 halaman

Taiwan

Ilustarsi bendera Taiwan (AFP/Mandy Cheng)
Ilustarsi bendera Taiwan (AFP/Mandy Cheng)

Hal yang sama juga dilakukan oleh media Taiwan, Taipei News. Portal daringnya mengatakan, Jokowi telah mengusulkan pemindahan ibu kota yang berpenduduk 10 juta orang ke Kalimantan.

Taipei News mengatakan, Jokowi tidak memberikan perincian yang lebih tentang Kalimantan mana yang akan dipilih. Pulau Borneo itu disebut Taipei News sebagai situs yang tepat dari ibu kota baru "di wilayah yang dikenal dengan hutan hujan, tambang batu bara, orangutan dan rumah bagi lebih dari 16 juta orang."

 

7 dari 9 halaman

Selandia Baru

Bendera Selandia Baru sebelum referendum (AFP Photo)
Bendera Selandia Baru sebelum referendum (AFP Photo)

Outlet pemberitaan daring yang bermarkas di Selandia Baru, Newshub melakukan hal serupa. Newshub menyebut Jokowi sebagai presiden yang akan dilantik untuk masa jabatan kedua pada Oktober, telah menyarankan sebuah ibu kota baru di Kalimantan.

Pada bagian selanjutnya, media Selandia Baru itu membandingkan keadaan Kalimantan dengan Pulau Jawa. Menurutnya, relatif lebih sedikit bencana seperti gempa bumi, banjir, dan gunung berapi.

8 dari 9 halaman

Qatar

Jokowi Berbaju Sasak
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Setelah sidang tahunan MPR 2019 berakhir, agenda berlanjut ke sidang bersama DPD-DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Media yang berbasis di Doha-Qatar juga melakukan hal senada. Al Jazeera telah mewartakan Jokowi mengajukan usul pemindahan ibu kota di muka parlemen "sebelum negara itu merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-74."

Aljazeera menyebut beberapa hal yang sudah menjadi masalah bagi penduduk ibu kota Jakarta. Di antaranya adalah sampah serta kemacetan. Permasalahan terakhir ini "diperkirakan menelan biaya ekonomi $ 6,5 miliar setahun."

"Memperbaiki infrastruktur yang tidak memadai di negara berpenduduk 260 juta itu merupakan kebijakan tanda tangan Widodo yang membantunya memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilihan awal bulan ini," lapor Al Jazeera.

 

9 dari 9 halaman

Simak pula video pilihan berikut:

Lanjutkan Membaca ↓