Pemerintah Malaysia Gelar Rapat, Putuskan Izin Tinggal Zakir Naik

Zakir Naik Bertemu dengan Ketua MPR — Ulama asal India, Zakir Naik saat berbincang dengan Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (31/3). Zakir Naik mengaku terkesan bisa hadir di Indonesia dengan negara berpenduduk mayoritas Muslim. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Kabinet Malaysia akan membahas izin tinggal permanen bagi ustaz kontroversial Zakir Naik pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2019. Penceramah itu tengah menghadapi tuduhan pencucian uang dan pidato kebencian, sehingga harus kembali ke India jika tak mendapat suaka.

Zakir Naik telah tinggal di Malaysia selama tiga tahun terakhir. Baru-baru ini ia menuai kecaman akibat komentarnya yang mengatakan, umat Hindu di Asia Tenggara memiliki hak 100 kali lebih banyak dibanding dengan minoritas muslim di India, seperti dilansir dari Channel News Asia, Rabu (14/8/2019).

Padahal, topik tentang ras dan agama adalah hal yang sensitif di Malaysia. Meski Negeri Jiran 60 persen berpenduduk muslim, namun terdapat etnis dan keyakinan lain yang juga harus dihormati dan memiliki hak yang sama.

Ras lain di Malaysia adalah India dan China, yang sebagian besar beragama Hindu.

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Kulasegaran mengatakan, komentar Zakir Naik berpotensi negatif terhadap negara multi-etnis itu.

Ia melanjutkan, Naik tidak pantas mendapatkan status sebagai penduduk tetap dan bahwa masalah itu akan dibahas oleh Kabinet, yang bertemu pada hari Rabu.

Simak pula video pilihan berikut:

Kepolisian Republik Indonesia sudah mengajukan blue notice kepada Interpol terkait keberadaan Rizieq Shihab.

2 dari 2 halaman

Zakir Naik Bantah Tuduhan

Sementara itu, Naik berulang kali menolak tuduhan. Baik yang dilayangkan India, maupun yang dinyatakan oleh Kulasegaran dan pihak lainnya di Malaysia.

"Ungkapan pujian saya kepada pemerintah Malaysia untuk perlakuan terhadap (umat) Islam dan adil terhadap minoritas Hindu, sedang diputarbalikkan ... untuk memenuhi keuntungan politik dan menciptakan keretakan komunal," katanya dalam sebuah pernyataan kepada wartawan.

Kantor berita pemerintah Malaysia Bernama mengutip Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan pada Selasa malam, Naik tidak dapat dikirim kembali ke India karena "takut akan dibunuh" di sana.

"Jika ada negara lain yang ingin menerimanya (memberikan suaka untuk Zakir Naik-red), mereka dipersilakan," kata Mahathir, menurut Bernama.

Asosiasi Patriot Nasional, sekelompok veteran militer dan polisi Malaysia, juga mengecam komentar Naik. Mereka mengatakan, banyak etnis India di Malaysia telah bertugas di pasukan keamanan negara itu.

India melarang Yayasan Penelitian Islam milik Zakir Naik pada akhir 2016. New Delhi menuduhnya membantu para pengikutnya untuk "mempromosikan atau mencoba untuk mempromosikan sikap permusuhan, kebencian atau niat buruk antara berbagai komunitas dan kelompok agama yang berbeda".

KPU RI Berencana Lakukan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur