Australia Akan Melarang Sampah Daur Ulang Diekspor ke Luar Negeri

Bendera negara Australia - AFP — Bendera Australia (AFP)

Liputan6.com, Canberra - Australia akan berupaya melarang sampah daur ulang untuk diekspor ke luar negeri, setelah adanya pertemuan para pemimpin lokal dan federal negara itu di Cairns, Queensland.

Larangan itu tak akan berlaku segera. Namun semua tingkat pemerintahan di sana memberi kesempatan bagi para menteri lingkungan untuk menentukan jangka waktu agar plastik, kertas, logam dan kaca dikeluarkan dari sistem limbah yang lebih luas, demikian seperti dikutip dari ABC Indonesia, Sabtu (10/8/2019).

Pekan lalu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison memberi tahu rekan-rekannya, memeringatkan bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi meningkatnya jumlah sampah yang bisa didaur ulang, yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) atau dikirim ke luar negeri.

Pada tahun keuangan terakhir, Australia mengekspor hampir 4,5 juta ton sampah ke luar negeri - terutama ke negara-negara Asia - dengan biaya sekitar $ 2,8 miliar (atau setara Rp 28 triliun) dari anggaran negara bagian dan teritori.

Australia hanya mendaur ulang 12 persen plastik, dan sisanya masuk ke TPA.

2 dari 3 halaman

Seruan dari Kawasan

Bendera Australia (iStockphoto via Google Images)

Dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara seperti China, Malaysia dan Indonesia telah berupaya melarang negara-negara maju untuk mengirim sampah yang terkontaminasi ke negara mereka.

"Ini adalah sampah kita, dan ini adalah tanggung jawab kita," kata Morrison dalam konferensi pers pasca pertemuan tersebut.

"Itu sebabnya, saya pikir menetapkan arah yang jelas sebagai pemimpin - bahwa kami tak ingin melihat sampah ini pergi ke laut, bahwa kami tak ingin melihat ini masuk ke saluran air, dan kami akan melakukan segalanya untuk mencapai tujuan itu - adalah hasil yang sangat penting."

Perjanjian tersebut mencakup komitmen untuk memeriksa bagaimana Australia bisa membangun kapasitasnya untuk menghasilkan "komoditas daur ulang bernilai tinggi."

"Kami ingin melihat sampah bukan sebagai masalah tetapi sebagai peluang harta seseorang," kata Kepala Menteri Wilayah Utara Australia, Michael Gunner.

"Dan coba serta temukan pekerjaan sebanyak mungkin dalam cara kita menangani hal ini dan tantangan yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri kepada kita."

Langkah ini disambut baik oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Australia (ALGA), yang juga diwakili di Dewan Pemerintahan Australia (COAG).

"Ada rumah tangga di seluruh Australia yang berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa mereka memilah sampah mereka di rumah, memasukkannya ke tempat sampah yang tepat dan kepercayaan mereka akhir-akhir ini luntur ketika mereka mengetahui bahwa daur ulang mereka tak didaur ulang sebaik yang mereka harapkan," kata presiden ALGA, David O'Loughlin.

"Jadi kami berharap bahwa langkah ini memberi peringatan kuat kepada menteri lingkungan dan negara bagian dan diri kita sendiri serta pemerintah nasional bahwa kita perlu melakukannya lebih baik."

3 dari 3 halaman

Jelang Kunjungan ke Pasifik

Kisah Di Balik Sampah Impor yang Menyerbu Malang — Sampah impor yang sudah tidak bisa didaur ulang lagi ini juga dimanfaatkan untuk bahan bakar pembuatan gamping di Pagak, Kabupaten Malang (Liputan6.com)

Pengumuman ini muncul menjelang kehadiran Perdana Menteri Morrison ke Forum Kepulauan Pasifik di Tuvalu.

Negara-negara Pasifik menanggung beban dampak perubahan iklim, serta polusi dari negara-negara maju seperti Australia, yang terdampar di garis pantai mereka yang biasanya masih perawan.

Australia mendapat kecaman dari tetangga-tetangganya di Pasifik karena tidak melakukan cukup banyak untuk memerangi perubahan iklim.

Sumber politik di pemerintahan berharap pengumuman daur ulang ini bisa menjadi bagian dari upaya PM Morrison untuk menggambarkan negaranya berkontribusi terhadap kesehatan lingkungan di kawasan.

"Ini tentu relevan dengan diskusi yang kita bahas para pemimpin kepulauan Pasifik," kata Morrison.

Para pemimpin COAG juga sepakat untuk bekerja sama dalam strategi pendidikan kejuruan baru setelah Perdana Menteri memeringatkan sistem yang ada "mengecewakan".

"Kami bisa melakukan yang lebih baik di ruang ini dan saya sangat yakin kami akan melakukannya," kata Menteri Utama Victoria Daniel Andrews.

"Kita harus mengubah cara TAFE (sekolah kejuruan) dan pendidikan kejuruan serta jalur non-universitas dipandang. Ini adalah pilihan utama, tak boleh kurang dari itu."

COAG juga mendukung tahap akhir dari Rencana Nasional untuk Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-anak dan sepakat untuk menjadikan kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri sebagai prioritas nasional.