Israel Hancurkan Rumah Palestina Dekat Tembok Pemisah di Tepi Barat

Perdana Menteri Otoritas Mohammad Shtayyeh mengatakan Palestina akan mengadu ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tentang "agresi serius".

"Ini adalah kelanjutan dari pemindahan paksa penduduk Yerusalem dari rumah dan tanah mereka --kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan," tambahnya.

Tetapi, Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan mengatakan, Mahkamah Agung Israel telah memutuskan bahwa "konstruksi ilegal merupakan ancaman keamanan yang parah."

"Pengadilan juga memutuskan dengan tegas bahwa mereka yang membangun rumah di area pagar keamanan (tembok pemisah), tahu bahwa bangunan di daerah itu dilarang, dan mengambil hukum ke tangan mereka sendiri," tambahnya.

Para pejabat PBB memperingatkan bahwa tindakan Israel "tidak sesuai dengan kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional."

"Penghancuran properti pribadi di wilayah pendudukan hanya diperbolehkan jika dianggap mutlak diperlukan untuk operasi militer, yang kini tak lagi berlaku. Lebih jauh lagi, hal itu mengakibatkan pengusiran paksa, dan berkontribusi terhadap risiko pemindahan paksa yang dihadapi banyak warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, "kata mereka.

Sementara itu, Uni Eropa mendesak Israel untuk segera menghentikan pembongkaran, dengan mengatakan hal tersebut adalah kelanjutan dari kebijakan yang merusak prospek perdamaian abadi.

Pembongkaran di Wadi Hummus dinilai sangat kontroversial karena gedung-gedung itu terletak di bagian Tepi Barat di bawah yurisdiksi Otoritas Palestina (PA) tetapi di sisi Israel dari tembok pemisahan.

Penghalang itu dibangun di dalam dan sekitar Tepi Barat setelah intifada kedua Palestina, atau pemberontakan, yang dimulai pada tahun 2000.

Israel mengatakan, tujuan tembok penghalang adalah untuk mencegah infiltrasi dari Tepi Barat oleh penyerang dari Palestina, tetapi Palestina mengatakan itu adalah skema untuk mengambil alih tanah yang diduduki.

Pada tahun 2004, ketika penghalang sedang dibangun, warga Wadi Hummus meminta militer Israel untuk mengubah rute yang direncanakan sehingga desa itu berada di sisi pagar Israel.

Mereka ingin mempertahankan integritas geografis Sur Bahir, yang sebagian besar terletak di dalam wilayah kota Yerusalem Timur, dan menjaga akses ke daerah di mana pembangunan perumahan tambahan dapat dilakukan.

Rute penghalang kemudian diubah, tetapi PA terus memiliki otoritas atas urusan sipil di Wadi Hummus, termasuk perencanaan dan zonasi.

Izin untuk bangunan di desa dilaporkan dikeluarkan oleh kementerian perencanaan PA sekitar 10 tahun yang lalu. Tetapi pada 2012, militer Israel memerintahkan penghentian pekerjaan konstruksi karena mereka berada dalam jarak 250 m dari penghalang.

Pengacara untuk warga berpendapat di Mahkamah Agung bahwa militer Israel tidak memiliki yurisdiksi atas daerah tersebut, tetapi para hakim mengatakan pada bulan Juni bahwa bangunan akan "membatasi kebebasan operasional [militer] di dekat penghalang dan meningkatkan ketegangan dengan penduduk lokal."

"Konstruksi seperti itu juga dapat melindungi teroris atau penduduk ilegal di antara penduduk sipil, dan memungkinkan operasi teroris untuk menyelundupkan senjata atau menyelinap ke dalam wilayah Israel," tambah mereka.