Sukses

AS Resmi Masukkan 4 Nama Pejabat Venezuela ke Daftar Hitam

Amerika Serikat telah memasukkan empat pejabat senior Venezuela ke daftar hitam. Apa konsekuensinya?

Liputan6.com, Caracas - Amerika Serikat (AS) telah memasukkan empat pejabat senior Venezuela dalam daftar hitam pada Jumat, 19 Juli 2019 waktu setempat. Kementerian Keuangan Negeri Paman Sam mengaitkan mereka dengan kasus tewasnya seorang kapten angkatan laut Venezuela yang disiksa dalam tahanan.

Keempat pejabat itu diketahui merupakan senior intelijen militer di Caracas, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (20/7/2019).

Mereka adalah Jenderal Rafael Ramon Blanco Marrero, Kolonel Hannover Esteban Guerrero Mijares, Mayor Alexander Enrique Granko Arteaga, dan Kolonel Rafael Antonio Franco Quintero; yang merupakan pejabat pada Direktorat Jenderal Kontra-Intelijen Militer Venezuela dan dijatuhi sanksi pada 11 Juli lalu.

"Tindakan itu diambil setelah terjadinya penahanan, pelecehan fisik, dan kematian Kapten Angkatan Laut Venezuela, Rafael Acosta Arevalo," kata Departemen Keuangan AS.

Acosta ditangkap pada bulan Juni dengan tuduhan merencanakan pembunuhan Presiden Nicolas Maduro.

Ia meninggal dalam tahanan delapan hari kemudian, setelah sempat muncul di pengadilan dengan menunjukkan tanda-tanda penganiayaan fisik, menurut Kementerian Keuangan.

"Direktorat Jenderal Kontra-Intelijen Militer Venezuela, termasuk empat pejabat tersebut, dituduh melakukan pelanggaran HAM sistemik dan menindas perbedaan pendapat," kata Kementerian Keuangan.

Sanksi Kemenkeu AS tersebut berupa, memblokir properti apapun yang dimiliki/dikuasai oleh ke-4 pejabat itu di bawah yurisdiksi AS, dan melarang orang Amerika atau perusahaan AS untuk berbisnis dengan mereka.

Simak video pilihan berikut:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Perkembangan Terbaru Krisis Venezuela

Venezuela tengah mengalami pergolakan politik, denga adanya gelombang protes tiada henti sejak awal tahun lalu. Seorang pemimpin oposisi Juan Guaido hingga mendeklarasikan diri sebagai presiden et interim, menyebut pemerintahan Maduro tidak sah.

Pergolakan itu nampaknya mulai menemui titik terang. Oposisi Venezuela dan pemerintah telah sepakat untuk memulai dialog di Barbados guna menyelesaikan krisis politik negara itu.

Kementerian luar negeri Norwegia, yang telah bertindak sebagai mediator, mengatakan kedua pihak bertemu "untuk mencari solusi yang konstitusional," demikian seperti dikutip dari BBC.

Kedua belah pihak telah terlibat dalam perebutan kekuasaan sejak Januari 2019. Kekisruhan itu memperuncing krisis ekonomi Venezuela yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Dialog awal antara oposisi dan pemerintah Venezuela telah diadakan pada Mei 2019 di Oslo, Norwegia. Namun tak menghasilkan kesepakatan.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.