Indonesia Kritik Penghargaan Oxford Kepada Tokoh Separatis OPM Benny Wenda

Liputan6.com, Jakarta - Pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda, diberi penghargaan Freedom of the City oleh Dewan Kota Oxford, Inggris pada Rabu, 17 Juli 2019.

Menanggapi kabar tersebut, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, mengkritik keras pemberian anugerah kepada tokoh separatis tersebut.

Pemerintah menilai, Dewan Kota Oxford tidak mengetahui track record dari Benny Wenda yang menginginkan Papua merdeka dari Indonesia.

"Indonesia sangat mengkritik keputusan Dewan Kota Oxford untuk memberikan penghargaan kepada Benny Wenda, seorang aktivis separatis Papua dengan sejumlah catatan kriminal di Papua," tulis Kemlu melalui pernyataan resmi yangdirilis pada Kamis (18/7/2019).

"Penghargaan ini menunjukkan kegagalan Dewan Kota Oxford untuk memahami rekam jejak orang tersebut dan kondisi aktual, pengembangan, dan peningkatan di Papua dan Papua Barat," lanjut Kemlu.

Namun di satu sisi, Indonesia menghargai posisi tegas pemerintah Inggris yang secara konsisten mendukung kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan oleh karena itu, kata Kemlu, tindakan yang diambil oleh Dewan Kota Oxford tidak berdampak pada hubungan antara kedua negara.

"Indonesia masih akan sangat menentang separatisme dan tidak akan mundur dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Kemlu.

Sementara itu, Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2019, menyampaikan: "Kementerian Luar Negeri Inggris ingin menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan posisi mengenai Papua yang selama ini dipegang pemerintah Inggris. Kami mendukung integritas teritorial Indonesia dan mengakui Papua sebagai sebuah bagian keutuhan Indonesia."

Keberadaan Benny Wenda di Inggris bukan berarti bahwa pemerintah Inggris mendukung posisinya mengenai kedaulatan Papua dan penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford tidak berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah Inggris.

"Dewan lokal secara politik bersifat independen dari pemerintah pusat, sehingga hal ini merupakan urusan Dewan Kota Oxford," tulis situs resmi pemerintah Inggris www.gov.uk. 

Pemerintah Inggris mennyebut, pihak mereka terus mendukung upaya Indoensia dan masyarakat sipil dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa masyarakat Papua memperoleh manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"Pejabat dari Kedutaan Besar Inggris melakukan kunjungan ke Papua secara rutin dan bertemu dengan berbagai unsur pemerintahan, LSM dan kelompok kepentingan," tutup pernyataan itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini: