Militer dan Sipil Resmi Bersepakat, Krisis Sudan Berakhir?

Oleh Tanti Yulianingsih pada 18 Jul 2019, 06:27 WIB
Diperbarui 18 Jul 2019, 07:17 WIB
Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, kanan, dan pemimpin gerakan pro-demokrasi Sudan Ahmad al-Rabiah berjabat tangan setelah menandatangani dokumen pembagian kekuasaan di Khartoum, Sudan, Rabu, 17 Juli 2019.

Liputan6.com, Khartoum - Dewan militer Sudan yang berkuasa dan para pemimpin oposisi telah menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan. Setelah pembicaraan sepanjang malam, mereka akhirnya resmi bersepakat.

"Ini adalah momen bersejarah bagi negara," ujar Wakil Kepala Dewan Militer Sudan yang berkuasa, Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagolo, seperti dikutip oleh kantor berita AFP dilansir dari BBC Kamis (18/7/2019).

Belum ada rincian pasti terkait kesepakatan yang diperkirakan akan diperdebatkan pada hari Jumat. Persyaratan masa transisi, yang akan dituangkan dalam deklarasi konstitusi, sejauh ini belum disepakati.

Ini termasuk apakah dewan yang berdaulat akan menjadi tingkat atas pemerintahan atau hanya sebuah badan seremonial.

Sudan dalam kekacauan sejak militer menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada bulan April.

 

2 of 3

Apa yang Disepakati?

Pemimpin gerakan pro-demokrasi Sudan Ahmad al-Rabiah menandatangani dokumen pembagian kekuasaan dengan dewan militer yang berkuasa di Khartoum, Sudan, Rabu, 17 Juli 2019.
Pemimpin gerakan pro-demokrasi Sudan Ahmad al-Rabiah menandatangani dokumen pembagian kekuasaan dengan dewan militer yang berkuasa di Khartoum, Sudan, Rabu, 17 Juli 2019. (AP / Mahmoud Hjaj)

Kedua belah pihak telah sepakat untuk memutar kendali dewan berdaulat selama lebih dari tiga tahun.

Dewan itu akan terdiri dari lima warga sipil, lima tokoh militer, dan warga sipil ke-11, yang akan dipilih oleh 10 anggota.

Seorang jenderal militer akan bertanggung jawab atas dewan itu selama 21 bulan pertama, kemudian seorang warga sipil akan memimpin selama 18 bulan berikutnya, diikuti oleh pemilihan.

Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo menandatangani dokumen pembagian kekuasaan dengan gerakan pro-demokrasi Sudan dan dewan militer yang berkuasa di Khartoum, Sudan, Rabu, 17 Juli 2019. (AP / Mahmoud Hjaj)

Mereka juga sepakat bahwa akan ada kabinet di mana perdana menteri akan dipilih oleh para demonstran dan dua jabatan kunci - menteri pertahanan dan dalam negeri - akan dicalonkan oleh militer.

Militer telah didesak melepaskan impunitasnya dari penuntutan setelah kematian pengunjuk rasa, tetapi ini tidak ada dalam kesepakatan yang ditandatangani.

Namun, hal itu menjanjikan penyelidikan atas kekerasan tersebut.

 

3 of 3

Kilas Balik Awal Krisis Sudan

Presiden Sudan Omar al-Basyir (AFP Photo)
Presiden Sudan Omar al-Basyir (AFP Photo)

Kerusuhan di Sudan bermula Desember 2018, ketika pemerintah Presiden Bashir saat itu memberlakukan langkah-langkah penghematan darurat.

Pada April 2019, presiden digulingkan oleh militer setelah protes berkepanjangan di luar kementerian pertahanan di Khartoum, tetapi para demonstran kemudian ingin memastikan otoritas dengan cepat dipindahkan ke pemerintahan sipil.

Mereka tetap berada di luar kementerian dan, pada 3 Juni, Rapid Support Forces (RSF), sebuah kelompok paramiliter di bawah komando dewan militer yang berkuasa, turun tangan membubarkan mereka.

Lusinan orang terbunuh dan jasadnya diduga dibuang ke Sungai Nil. BBC Africa Eye telah menganalisis lebih dari 300 video yang direkam pada hari itu dan rekaman menunjukkan RSF menembaki pemrotes dengan amunisi.

Setelah pembantaian itu, puluhan ribu pengunjuk rasa kemudian kembali ke jalan beberapa minggu kemudian, yang memaksa junta untuk melanjutkan pembicaraan tentang pemerintah yang berbagi kekuasaan.

Pimpinan RSF membantah bertanggung jawab atas pembunuhan itu, menyalahkan yang lain.

RSF tumbuh dari milisi Janjaweed, yang dituduh melakukan genosida di wilayah Darfur, Sudan barat.

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait