Oposisi dan Presiden Maduro Sepakat Berunding, Krisis Venezuela Tamat?

Unjuk rasa di Venezuela — Seorang pengunjuk rasa membentangkan bendera Venezuela (AP Photo/Ariana Cubillos)

Liputan6.com, Caracas - Oposisi Venezuela dan pemerintah sepakat untuk memulai dialog di Barbados guna menyelesaikan krisis politik negara itu.

Belum ada tanggal jelas yang diumumkan, namun, sumber-sumber diplomatik mengatakan bahwa dialog itu akan terselenggara pekan ini.

Kementerian luar negeri Norwegia, yang telah bertindak sebagai mediator, mengatakan kedua pihak akan bertemu "untuk mencari solusi yang konstitusional," demikian seperti dikutip dari BBC, Selasa (9/7/2019).

Kedua belah pihak telah terlibat dalam perebutan kekuasaan sejak Januari 2019. Kekisruhan itu memperuncing krisis ekonomi Venezuela yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Dialog awal antara oposisi dan pemerintah Venezuela telah diadakan pada Mei 2019 di Oslo, Norwegia. Namun tak menghasilkan kesepakatan.

Simak video pilihan berikut:

Akibat krisis yang terjadi di Venezuela tak kunjung membaik, sebagian masyarakat terkena imbasnya. Beberapa rela mengais makanan dari tumpukan sampah.

2 dari 3 halaman

Usulan Kedua Belah Pihak

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido (AFP/Federico Parra)

Pihak oposisi Venezuela mengusulkan tiga poin negosiasi, antara lain: mengakhiri 'perebutan kekuasaan' oleh pemerintahan Presiden Nicolás Maduro, membentuk pemerintahan transisi, dan menyelenggarakan pemilu yang dipantau oleh pengamat internasional.

Sementara dari pihak pemerintah, Menteri Komunikasi Jorge Rodríguez men-Tweet menjelaskan keinginan Caracas "untuk mengonsolidasikan perdamaian nasional."

Belum ada detail lebih lanjut mengenai poin-poin apa yang akan dibahas dalam negosiasi selanjutnya di Barbados.

3 dari 3 halaman

Sekilas Krisis Venezuela

Presiden Nicola Maduro di hadapan rakyat Venezuela - AFP

Pemimpin oposisi Juan Guaido dan Presiden Maduro telah berselisih sejak Januari 2019, ketika Guaido mengajukan menyatakan dirinya sebagai presiden interim.

Ia beralasan bahwa pemilu yang mengembalikan Maduro ke tampuk kekuasaan untuk masa jabatan kedua pada 2018 tidak bebas dan adil.

Sejak itu, lebih dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar negara di Amerika Latin, telah mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.

Tetapi militer Venezuela, kekuatan yang kuat di negara itu, dan sekutu berpengaruh seperti China dan Rusia tetap mendukung Presiden Maduro.

Upaya Guaido untuk membuat militer mengalihkan kesetiaan kepadanya gagal, dan negara itu tetap terombang-ambing ketika kedua pria bersikukuh mengklaim sebagai presiden yang sah.

Sementara itu, krisis ekonomi yang parah telah memperburuk keadaan. Kekurangan makanan dan obat-obatan telah semakin parah. Angka-angka PBB menunjukkan empat juta orang telah meninggalkan negara itu sejak 2015.

Pemerintah menyalahkan sanksi AS yang diterapkan kepada Venezuela sebagai penyebab, tetapi oposisi mengatakan polemik itu dipicu oleh kesalahan pemerintah yang tak becus mengelola perekonomian negara.