Penyelidik PBB: Myanmar Melakukan Kejahatan Perang Jenis Baru

Sementara itu, Myanmar akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke kamp-kamp pengungsian etnis Rohingya di Bangladesh pada akhir bulan ini. Mereka akan mengerjakan sejumlah hal yang berkenaan dengan proses pemulangan pengungsi (repatriasi) Rohingya ke Negara Bagian Rakhine.

Hal itu disampaikan oleh seorang diplomat Myanmar di PBB pada Senin 1 Juli 2019.

Duta besar Hau Do Suan mengatakan dalam pertemuan Majelis Umum PBB bahwa pemerintahannya akan "mengirim delegasi tinggi pada akhir Juli, untuk memberikan penjelasan kepada pengungsi tentang pengaturan seputar repatriasi dan pemukiman kembali," demikian seperti dikutip dari The Daily Star.

Suan mengatakan bahwa sekitar 30.000 Rohingya telah mengajukan permohonan repatriasi, dan 13.200 di antaranya telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine.

"Mereka (yang telah terverifikasi) bisa kembali ke Rakhine kapan saja," kata Suan.

Saat ini, sekitar 740.000 etnis Rohingya mendiami kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazaar, Bangladesh, menyusul gelombang kekerasan di Rakhine pada Agustus 2017 akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok militan Arakan.

Para pengungsi mengaku melarikan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar sebagai bagian dari operasi mereka memberangus militan.

PBB telah menggambarkan pengusiran massal Rohingya sebagai "pembersihan etnis", tetapi tentara Myanmar menegaskan kampanye itu dibenarkan untuk membasmi pemberontak Rohingya yang melakukan serangan mematikan di pos-pos perbatasan pada Agustus 2017.

Pembicaraan politik tentang proses repatriasi, terutama yang dilakukan oleh Bangladesh dan Myanmar, telah dilakukan sejak dua tahun terakhir.

Sesuai dengan perjanjian bilateral yang ditandatangani Bangladesh dan Myanmar di Naypyidaw pada 23 November 2017, proses repatriasi pengungsi Rohingya dimulai pada 22 Januari 2018 dan selesai dalam dua tahun --tepatnya pada Januari 2020. 

Namun, pelaksanaannya tersendat.

Dhaka menuduh Naypyidaw tak serius dalam memenuhi syarat-syarat repatriasi (seperti memberikan penjaminan repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat) serta sengaja mengulur-ngulur waktu.

Burma menolak tuduhan Bangladesh, mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan segala hal yang diperlukan bagi repatriasi Rohingya ke Rakhine, termasuk mendirikan pemukiman baru yang sebelumnya hancur akibat konflik bersenjata.

Di sisi lain, komunitas internasional telah mendesak Myanmar agar rencana repatriasi turut diiringi dengan pemenuhan hak-hak mendasar bagi Rohingya, termasuk, hak atas status kewarganegaraan yang selama puluhan tahun belakangan telah diabaikan oleh Naypyidaw.