Penasehat Gedung Putih Gagal Wujudkan Deal of the Century di Konferensi Bahrain

Oleh Happy Ferdian Syah Utomo pada 27 Jun 2019, 05:16 WIB
Diperbarui 27 Jun 2019, 05:16 WIB
Penasehat Gedung Putih Jared Kushner berbicara tentang Kesepakatan Abadi Ini di konferensi Bahrain (AFP Photo)
Perbesar
Penasehat Gedung Putih Jared Kushner berbicara tentang Kesepakatan Abadi Ini di konferensi Bahrain (AFP Photo)

Liputan6.com, Manama - Beberapa pengamat mengatakan bahwa pada akhirnya, Deal of the Century atau 'kesepakatan abad ini' tidak lebih dari obral dagangan yang gagal, saat dijabarkan di Bahrain.

Penasehat Gedung Putih --yang juga menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump-- Jared Kushner menggembar-gemborkan prinsip dasar tentang insentif ekonomi yang tidak dapat dipertahankan.

Konferensi Bahrain, yang seharusnya menawarkan jalan baru untuk keluar dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina itu, tidak banyak membantu, demikian sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Kamis (27/6/2019).

Di Ramallah dan Gaza, hanya tampak sedikit ketertarikan terhadap proposal pemerintahan Trump. Bahkan di Israel, media lokal mengecilkan pertemuan di Bahrain, dan tidak melakukan apa pun untuk meningkatkan harapan atas perdamaian.

Usulan insentif ekonomi senilai US$ 50 miliar --efektif sebagai dana awal untuk Palestina di kawasan itu-- kurang diterima dengan antusias di Yordania, Mesir dan di Libanon.

Insentif ekonomi untuk mengintegrasikan masyarakat Palestina di sekitar kawasan itu, serta untuk menghidupkan kembali ekonomi Tepi Barat dan Gaza, secara luas dipandang mubazir, dengan tidak adanya dimensi politik yang dapat mengubah janji terkait menjadi kenyataan.

 

 

2 dari 3 halaman

Tidak Ada Keinginan Berbicara Politik di Manama

Ilustrasi Bahrain
Perbesar
Ilustrasi Bahrain (AFP)

Tidak seorang pun ingin berbicara politik di Manama.

Dalam formula insiatif perdamaian yang eksis sejak beberapa dekade lalu, muncul harapan bahwa pemerintahan Donald Trump dapat dipercaya untuk memberikan perdamaian yang adil dan merata, jika dan ketika dimensi politik muncul.

Namun, beberapa pengamat mengatakan bahwa itu adalah harapan yang sulit terwujudu, karena pemerintah AS saat ini sangat mendukung agenda Israel dan secara terbuka menolak Palestina.

Fakta tersebut menyebabkan lokakarya di Bahrain diboikot oleh para pemimpin Palestina.

Para pengamta menyebut Kushner tiba di Manama sebagai utusan yang dapat mengguncang segalanya, di mana akhirnya menunjukkan tanda-tanda nyata disintegrasi.

Satu isyarat Kushner tentang sikap politiknya meuncul ketika dia mengatakan inisiatif perdamaian Arab, yang ditengahi 17 tahun lalu oleh mendiang raja Raja Abdullah, tidak lagi bisa berjalan.

 

3 dari 3 halaman

Mempertanyakan Formula Solusi Dua Negara

Warga Palestina di Kota Gaza pada 24 Juni 2019, mengibarkan bendera nasional dan memegang spanduk yang mengecam konferensi Perdamaian untuk Kemakmuran yang dipimpin AS di Bahrain. (MOHAMMED ABED / AFP)
Perbesar
Warga Palestina di Kota Gaza pada 24 Juni 2019, mengibarkan bendera nasional dan memegang spanduk yang mengecam konferensi Perdamaian untuk Kemakmuran yang dipimpin AS di Bahrain. (MOHAMMED ABED / AFP)

Konsesi yang dibawa Kushner mempertanyakan formula solusi dua negara yang disepakati secara internasional.

Sementara menolak inisiatif Arab sebagai kendaraan untuk solusi dua negara tidak berarti yang terakhir sudah mati, kritik di Ramallah dan di seluruh wilayah dengan cepat menarik kesimpulan itu.

"Terus terang, kami menuntut negara Palestina merdeka di wilayah-wilayah yang diduduki Israel pada tahun 1967," kata Ashraf Jabari, ketua Jaringan Bisnis Palestina.

Hanan Ashrawi, seorang anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina, berpendapat tentang rencana Kushner: "Itu benar-benar terpisah dari kenyataan."

Ditambahkan oleh Ashrawi, bahwa meninggalkan platform dasar semacam itu akan membawa konflik yang belum dipetakan, dan kemungkinan besar membangkitkan kemarahan banyak komunitas global.

Posisi Palestina menjelang konferensi itu sama lemahnya seperti sebelumnya; AS telah menarik dana bantuan kemanusiaan, menutup misinya di Tepi Barat dan Gaza, serta mengusir para diplomatnya dari Washington.

Ekonominya stagnan, struktur-struktur politik hancur dan aturan hukum di seluruh wilayah terus diuji.

Singkatnya, orang-orang Palestina tidak dalam keadaan bernegosiasi, bahkan jika mereka keberatan.

Lanjutkan Membaca ↓