RUU Ekstradisi Picu Sentimen Negatif pada China Berlanjut di Hong Kong?

Lebih lanjut, para pengkritik mengatakan bahwa undang-undang akan menempatkan penduduk Hong Kong dalam risiko terperangkap dalam sistem peradilan China yang mereka nilai "keruh", di mana para terdakwa dapat menghadapi proses hukum yang tidak adil dalam suatu sistem di mana sebagian besar pengadilan pidana berakhir dengan vonis hukuman.

Hal itu juga memacu kritik bahwa sistem peradilan Tiongkok tidak akan menjamin hak yang sama bagi para terdakwa layaknya di Hong Kong.

Berdasarkan kesepakatan serah terima, Hong Kong dijamin haknya untuk mempertahankan sistem sosial, hukum, dan politiknya sendiri selama 50 tahun, terhitung sejak tahun penyerahannya ke China pada 1997.

Hong Kong saat ini membatasi ekstradisi pada yurisdiksi yang memiliki perjanjian yang sudah ada atau kepada orang lain secara individual berdasarkan undang-undang yang disahkan sebelum 1997. China, dalam undang-undang yang telah ada, dikecualikan karena kekhawatiran atas catatan buruk tentang independensi hukum dan hak asasi manusia.

Tetapi Partai Komunis China yang berkuasa dianggap semakin mengingkari perjanjian itu dengan mendorong penerapan hukum yang tidak populer di kalangan Hongkongers.

Para pendukungnya RUU, termasuk Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam menyebut produk hukum itu akan membantu wilayah semi-otonomi China dalam melindungi hak asasi manusia.

Lam mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa undang-undang itu akan membantu Hong Kong menegakkan keadilan dan memenuhi kewajiban internasionalnya. Mei menambahkan bahwa undang-undang akan mampu melindungi hak asasi manusia, katanya.

Dia mengatakan RUU itu bertujuan untuk mencegah Hong Kong menjadi surga bagi para pelarian dan tidak hanya berfokus pada China daratan semata.

Ia menambahkan bahwa negara-negara demokrasi Barat selama ini menuduh Hong Kong gagal menangani masalah-masalah seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. Dan RUU itu, nilai Lam, merupkan jawaban atas kritik tersebut.

Lam juga mengatakan protes hari Minggu menunjukkan komitmen Hong Kong yang berkelanjutan untuk kebebasan rakyatnya. Dia membantah bahwa dirinya telah menerima mandat dari pemerintah pusat di ibukota China.

"Saya belum menerima instruksi atau mandat dari Beijing untuk melakukan RUU ini," katanya. "Kami melakukannya - dan kami masih melakukannya - karena hati nurani kami yang jelas, dan komitmen kami untuk Hong Kong."