Berdalih Tekan Pemberontak, Pemerintah Suriah Hancurkan Rumah Pengungsi

Sementara itu, beberapa pihak khawatir pemerintah Suriah akan mengambil keuntungan dari kekacauan perang, guna memperketat cengkeramannya di kota-kota yang dihuni oleh para kubu penentang Presiden Bashar al-Assad.

Lembaga think tank European Institute of Peace melaporkan bahwa selama periode September hingga Desember lalu, terendus kebijakan pemerintah Suriah tentang 344 ledakan, yang tampaknya dilakukan untuk menghapus dampak perang.

"Masing-masing punya alasan seperti 'melakukan pengeboman' atau 'untuk meledakkan markas terowongan, alat peledak dan amunisi organisasi teroris'," kata laporan yang tidak dipublikasikan.

"Namun ... ledakan ini malah menargetkan dan menghancurkan kawasan hunian," lanjutnya menyayangkan.

Analisis tersebut didasarkan pada citra satelit, video sumber terbuka dan citra foto, serta berbagai twit pemerintah Suriah sendiri.

Suriah telah memiliki masalah perumahan yang serius sebelum perang saudara. Hal itu bahkan turut memicu ketegangan --bersama dengan kekeringan, stagnasi ekonomi dan represi politik-- yang meledak menjadi konflik pada tahun 2011.

Selama beberapa dekade, pembangunan tidak sejalan dengan membanjirnya penduduk desa ke kota.

Banyak yang menetap di dalam kawasan pemukiman liae, seringkali tanpa dokumen kepemilikan mereka. Terpinggirkan dalam ekonomi sebelum perang, penduduk daerah ini sering mendukung pemberontakan terhadap Assad.

Bank Dunia memperkirakan pada 2017, bahwa secara keseluruhan lebih dari sepertiga stok perumahan Suriah tersebut telah terpengaruh, sehingga lebih banyak hunian yang harus dibangun atau didirikan kembali.

Tetapi, kelompok-kelompok masyarakat sipil takut Assad berencana menggunakan proyek rekonstruksi itu untuk menjauhkan lawan-lawannya, dan memecah benteng mereka.

Pemerintah memiliki sejarah perumahan yang dipersenjatai selama konflik. Human Rights Watch telah mendokumentasikan pembongkaran properti mulai tahun 2012, dan ketika pertempuran berkobar, undang-undang baru yang mencakup isu terkait disahkan.

Bersama-sama kebijakan tersebut memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah untuk meminta tanah dan properti, serta melakukan zona ulang untuk pembangunan baru.