Gagal Bentuk Pemerintahan, Israel Akan Gelar Pemilu Ulang September 2019

Ikuti Langkah AS, Guatemala Resmikan Kedubes di Yerusalem — PM Israel Benjamin Netanyahu memberi sambutan saat peresmian Kedubes Guatemala di Yerusalem, Rabu (16/5). Netanyahu menyebut peresmian tersebut adalah tepat karena Guatemala menjadi negara kedua yang mengakui Israel pada 1948. (Ronen Zvulun/Pool via AP)

Liputan6.com, Tel Aviv - Legislator di Israel memutuskan telah menolak hasil pemilihan umum dan akan menjalankan pemilu ulang pada September tahun ini.

Dikutip dari laman Al Jazeera, Kamis (30/5/2019) keputusan pemilu ulang tersebut dipengaruhi oleh kegagalan Benjamin Netanyahu membentuk pemerintah koalisi yang kuat sebelum tenggat waktu tengah malam tadi.

Padahal, ia sendiri telah terpilih kembali sebagai perdana menteri Israel lewat pemilu yang digelar 9 April lalu.

Dari hasil rapat, ada 75 anggota yang memilih agar parlemen dibubarkan. Perolehan suara ini dinyatakan sah setelah kubu berlawanan hanya memperoleh suara sebanyak 45.

Setelah dinyatakan menang dalam pemilu dan kembali terpilih sebagai perdana menteri, ia dikabarkan telah merayakan "malam kemenangan pemilu yang luar biasa," dan menyebut dirinya tak terkalahkan.

Namun, dari tenggat waktu yang diberikan, ia gagal untuk membentuk pemerintahan baru, yang mengancam masa depannya sebagai perdana menteri.

Tak hanya dirinya yang menang, namun partainya juga mendapat peroleh kursi paling banyak di parlemen.

Tetapi, Benjamin Netanyahu gagal mencapai kesepakatan koalisi.

Hambatan utama bagi Benjamin Netanyahu gagal membangun pemerintahan lantaran terjadi perselisihan antara partainya dengan mitra koalisi lain.

Banyak mitra koalisi yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang wajib militer Israel yang dibuat Benjamin Netanyahu jadi penyebabnya.

2 dari 2 halaman

Detik-Detik Tenggat Waktu Bentuk Pemerintahan Baru

Bawa Potongan Pesawat, PM Israel Peringatkan Iran — PM Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan peta Timur Tengah saat diskusi panel di Konferensi Keamanan Munich (18/2). (AFP/ MSC Munich Security Conference / Lennart Preiss)

Kegagalan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam membentuk pemerintahan baru telah dirasa pada Rabu, 29 Mei 2019 malam. Setelah ia tidak dapat membentuk pemerintahan baru sebelum tenggat waktu tengah malam.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, tidak ada tanda-tanda terobosan dalam pembicaraan pemimpin Israel dengan mantan menteri pertahanan Avigdor Lieberman, yang hanya punya lima kursi dari 120 anggota Knesset.

Sangat penting bagi upaya Netanyahu memperoleh mayoritas yang berkuasa di parlemen.

Tetapi Netanyahu menolak untuk memenuhi permintaan Lieberman bahwa orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks menjadi sasaran wajib militer dalam militer Israel seperti halnya orang-orang Yahudi Israel lainnya, daripada dikecualikan seperti sebelumnya.