Perdana, Australia Punya Menteri Kabinet Berdarah Aborigin

Mengomentari posisinya yang sekarang, Ken Wyatt berujar via Twitter bahwa dirinya merasa sangat terhormat.

Dia menggambarkan prestasi parlementernya sebagai "menghancurkan langit-langit kaca".

Australia hanya memiliki 10 legislator berdarah masyarakat asli di parlemen federal, dengan mayoritas baru bergabung hanya dalam dekade terakhir.

Penduduk asli membentuk sekitar 3 persen dari populasi Australia, tetapi para ahli mengatakan kurangnya perwakilan parlemen bukan hanya karena mereka minoritas.

Ini berakar dalam sejarah kolonial Australia yang mencabut hak orang asli secara sistematis dari generasi ke generasi melalui kebijakan pemerintah, kata associate professor Dominic O'Sullivan dari Charles Sturt University.

Baru pada tahun 1962 masyarakat adat memperoleh hak untuk memilih dalam pemilihan federal.

"Orang-orang pribumi telah dengan sengaja disingkirkan ke tapal batas politik untuk waktu yang lama," kata O'Sullivan.

"[Oleh karenanya] penunjukan Wyatt untuk kabinet secara historis penting dan harus dirayakan," katanya.

"Tetapi ini juga menunjukkan kedalaman pengucilan masyarakat adat yang telah berlangsung selama ini sejak Federasi [pada tahun 1901] dan bahwa kita merayakan momen ini sebagai sesuatu yang baru atau tidak biasa," katanya.

Pada 2010, Ken Wyatt menjadi orang Aborigin pertama yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, memenangkan kursi untuk konstituensi Hasluck di Australia Barat.

Dia kemudian menjadi menteri untuk perawatan warga lanjut usia dan kesehatan masyarakat adat -- sebuah lembaga kementerian non-kabinet.

Sebelum memasuki dunia politik, lelaki dari suku Noongar itu bekerja sebagai guru sekolah dasar dan sebagai pejabat kesehatan warga lansia.

Ibunya, Mona Abdullah, adalah salah satu dari "Generasi yang Dicuri" (Stolen Generation) --fenomena anak-anak Aborigin yang secara paksa dipisahkan dari orang tua mereka di bawah kebijakan pemerintah dengan tujuan asimilasi.

Di parlemen, Ken Wyatt mendapat respek karena tetap berpegang teguh pada keyakinannya --bahkan kadang-kadang mengancam akan memberikan suara menentang partainya sendiri pada isu-isu spesifik.

Dia juga kadang-kadang menuai kritik, seperti menolak panggilan sementara menteri perawatan lanjut usia untuk mandat tingkat staf di fasilitas perawatan lansia. Pengaturan perawatan lanjut usia saat ini menjadi subjek penyelidikan nasional.

Tanggapan dari penduduk asli Australia sangat positif.

Banyak yang mengutip pekerjaan Ken Wyatt di bidang kesehatan, perawatan lanjut usia dan pendidikan sebagai bukti kemampuannya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat adat.

Penduduk Asli Australia mengalami tingkat ketidaksetaraan yang tidak proporsional pada banyak hal, termasuk harapan hidup dan tingkat pekerjaan, sekolah dan penahanan.

"Ken (Wyatt) memiliki pengalaman langsung dari beberapa masalah yang kami coba atasi sehingga ia datang dengan kredibilitas yang jauh lebih tinggi daripada para menteri sebelum dia," kata Rod Little dari Kongres Nasional Masyarakat Pertama Australia.

Yang lain percaya dia juga bisa menjadi ujung tombak dalam perjuangan untuk pengakuan konstitusional --bentuk lain dari perwakilan politik yang telah membuat frustasi masyarakat adat.

Australia juga merupakan satu-satunya negara Persemakmuran (Commonwealth) yang tidak pernah membuat perjanjian dengan masyarakat adatnya --suatu isu yang sering diperdebatkan.

Pada 2017, Perdana Menteri saat itu, Malcolm Turnbull menolak proposal penting untuk membentuk badan perwakilan adat di parlemen --yang dikenal sebagai "Suara untuk Parlemen"-- dengan alasan itu tidak praktis.

Pemerintah masih menentang gagasan itu, tetapi kini PM Morrison mengatakan dia berkomitmen untuk mencapai reformasi konstitusi. Dalam beberapa hari terakhir ia telah mengumumkan bahwa "badan nasional Australia asli yang baru" akan didirikan.

Karen Mundine, CEO Rekonsiliasi Australia, telah menyebut pengangkatan Wyatt sebagai "pendorong kepercayaan".

"Sangat penting bahwa Suara untuk Parlemen dikembangkan dalam hal fungsi ke-parlemen-annya dan bahwa perdana menteri bekerja sama dengan First Peoples untuk memimpin proses itu menjadi sebuah referendum," kata Mundine.