Ini Tanggapan Warga Sri Lanka soal Larangan Mengenakan Burka

Tehane Ariyatne, seorang aktivis hak-hak perempuan memandang negatif pelarangan burka tanpa berkonsultasi dengan mereka yang terkena imbas secara langsung. Menurutnya, langkah itu tanpa berkomunikasi terlebih dahulu adalah respons reaksioner negara.

"Ini tidak bisa diterima. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak mereka untuk menjalankan agama mereka secara bebas, dan mereka harus menjadi pemangku kepentingan utama dalam diskusi terkait kebijakan ini," kata Ariyatne.

"Sebagai gantinya, sekali lagi, wanita muslim tersingkir dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri."

Pendapat Ariyatne seolah senada dengan Qaanita Razeek (33), salah satu pendiri Soup Kitchen Sri Lanka yang membantu kaum lemah terlepas dari ras dan agama.

"Saya membuat pilihan untuk mengenakan niqab 16 tahun lalu dan meminta saya untuk melepaskannya sekarang seperti meminta saya untuk melepaskan identitas saya sendiri," kata Razeek.

Ia mengatakan bahwa akan mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan yang tengah menimpanya tersebut.

Sementara itu Kalana Senaratne, dosen senior Departemen Hukum, Universitas Peradeniya mengatakan pelarangan harus disambut "jika menandai perubahan dalam masyarakat Sri Lanka menuju yang lebih sekuler".

"Jika pelarangan itu dimotivasi oleh kebencian, itu akan memiliki dampak yang sangat negatif terutama pada komunitas Muslim dalam jangka panjang," kata Senaratne.

Harshana Rajakaruna, seorang anggota parlemen dari Partai Persatuan Nasional yang tengah berkuasa memberikan komentar yang sudah dapat ditebak. Ia mengatakan, "mayoritas komunitas muslim sangat positif dan senang dengan larangan tersebut," katanya dengan percaya diri.

Ia mengaku telah berbicara dengan anggota komunitas muslim. Menurutnya, mereka yang diajaknya berdialog menjawab: "Kami tidak pernah memiliki budaya (burka) ini di Sri Lanka. Ini adalah sesuatu yang telah datang ke komunitas kami melalui pengaruh (luar), 10 hingga 15 tahun terakhir."