Putin Tawarkan Warga Ukraina Paspor Rusia, Ini Respons Presiden Zelensky

Oleh Afra Augesti pada 29 Apr 2019, 13:39 WIB
Diperbarui 29 Apr 2019, 14:16 WIB
Volodymyr Zelensky, pelawak yang menjadi kandidat presiden Ukraina (AFP photo)

Liputan6.com, Kiev - Presiden terpilih Ukraina, Volodymyr Zelensky, mencemooh tawaran Rusia yang ingin memberikan paspor kepada warga negaranya.

Ia mengatakan, dokumen itu justru akan memberikan wewenang kepada aparat Rusia untuk bebas menangkap penduduk Ukraina.

Pada awal pekan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang menawarkan paspor untuk orang-orang yang berada di wilayah Ukraina timur --yang sejumlah di antaranya kini dikuasai kelompok paramiliter bekingan Moskow usai Konflik Donbass.

Dia menambahkan bahwa otoritasnya sedang mempertimbangkan untuk memperluas skema tersebut bagi seluruh kawasan Ukraina.

Di satu sisi, Zelensky --mantan komedian yang tidak memiliki pengalaman di dunia politik-- merespons dengan menyampikan bahwa tidak ada satu pun warganya yang akan mengambil iming-iming tersebut.

Dalam sebuah unggahan yang menolak gagasan itu di Facebook, Zelensky justru menegaskan janjinya untuk memberikan kewarganegaraan bagi masyarakat Negeri Beruang yang "menderita akibat rezim otoriter dan korup", di mana ia mengacu pada administratif Vladimir Putin.

"Penduduk Ukraina adalah orang-orang bebas yang hidup di negara bebas," kata Zelensky yang dikutip dari BBC, Senin (29/4/2019).

"Posting-an ini sengaja ditulis dalam bahasa Ukraina dan Rusia, agar semua orang dapat mendengar kami," tutur Zelensky.

Hubungan antara Ukraina dan Rusia kian panas pada minggu ini, ketika parlemen Ukraina mengesahkan undang-undang yang berisi penerapan wajib untuk penggunaan bahasa Ukraina di seluruh sektor publik.

Rusia mengatakan, langkah itu mendiskriminasi penutur Rusia yang tinggal di Ukraina --terutama di wilayah timur, Rusia masih menjadi bahasa pertama.

2 of 3

Kata Vladimir Putin

Presiden Rusia Vladimir Putin (AP/Alexei Nikolsky)
Presiden Rusia Vladimir Putin (AP/Alexei Nikolsky)

Pada hari Rabu pekan lalu, pemimpin Rusia mengumumkan skema paspor yang akan diterapkan ke Donetsk dan Luhansk, dua republik yang diklaim telah direbut oleh separatis yang didukung Rusia pada tahun 2014, setelah Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina.

Krimea sendiri dimasukkan ke Rusia, memberikan penduduknya hak kewarganegaraan yang sama dengan yang ada di Rusia.

Vladimir Putin mengatakan, orang-orang yang tinggal di Donetsk dan Luhansk --yang menganggap diri mereka adalah warga negara Rusia-- berhak atas paspor Rusia.

Pada hari Sabtu kemarin, Putin berkata: "Kami sedang mempertimbangkan untuk menyediakan prosedur yang disederhanakan (untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia) bagi semua penduduk Ukraina."

Tanggapan Ukraina

Presiden terpilih Ukraina, Volodymyr Zelensky menyebut, paspor Rusia memberikan "hak kepada otoritas Rusia untuk menangkap warga Ukraina yang turun dalam aksi protes damai" dan "hak untuk tidak memiliki pemilu yang bebas dan kompetitif."

Dia juga menuntut "penghentian total" di wilayah Ukraina bagian timur dan Krimea, dengan menekankan bahwa negaranya "tidak akan pernah menyerah untuk bertahan".

Akan tetapi, Zelensky juga memberikan pesan bernada "damai", dengan mengatakan bahwa dia siap untuk negosiasi tentang konflik bersenjata yang telah merenggut sekitar 13.000 jiwa sejak 2014.

"Saya harap Rusia lebih banyak bermusyawarah dengan kami daripada menembak," tulisnya di Facebook.

Menjelang pelantikannya, Zelensky menggarisbawahi niatnya untuk "memperbarui hubungan" dengan Ukraina bagian timur dan memulai "perang informasi yang kuat untuk mengakhiri konflik".

Sebagai tanggapan, Rusia mengatakan ingin menunjukkan "penilaian yang baik", "kejujuran" dan "pragmatisme" sehingga relasi mereka bisa membaik.

3 of 3

Hukum Bahasa Baru

Selat Kerch, Laut Azov, Semenanjung Krimea (AP PHOTO)
Selat Kerch, Laut Azov, Semenanjung Krimea (AP PHOTO)

Hubungan antara Kiev - Moskow semakin tegang pekan ini ketika Parlemen Ukraina mengesahkan undang-undang yang membuat penggunaan bahasa Ukraina wajib untuk pekerja sektor publik --termasuk di wilayah Ukraina timur yang menjadi pusat konflik kedua negara.

Seperti dirangkum BBC, undang-undang baru itu mengatur:

1. Bahasa Ukraina harus digunakan pada penanda, huruf dan iklan.

2. Saluran TV lokal menetapkan target 90% konten Ukraina.

3. Bahasa Ukraina harus diterapkan untuk semua tugas resmi pelayanan publik, mulai dari presiden hingga hakim, dokter dan pekerja bank.

Presiden terpilih Zelensky, yang bahasa ibunya adalah Rusia, membela undang-undang baru yang diperjuangkan oleh Petro Poroshenko --presiden Ukraina yang lengser pada pemilu tahun ini.

Namun, Zelensky mengaku berniat untuk meninjaunya terlebih dahulu begitu dia nanti resmi menjabat.

Lanjutkan Membaca ↓