Takut Semakin Ditekan, Warga Hong Kong Tolak Rencana Ekstradisi ke China

Liputan6.com, Hong Kong - Puluhan ribu penduduk Hong Kong turun ke jalan pada Minggu 28 April, untuk menuntut pemerintah mereka menghentikan rencana memudahkan ekstradisi orang ke sistem peradilan rahasia di China daratan.

Penyelenggara pawai memperkirakan bahwa lebih dari 100.000 orang terlibat dalam aksi protes tersebut, dan menurut polisi setempat, mampu menarik massa hingga 22.800 orang pada puncaknya.

Rencana yang diusulkan oleh biro keamanan kota, dan didorong oleh Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam akan memungkinkan bekas koloni Inggris itu mengirim tersangka kriminal yang diminta oleh China, Taiwan, atau Makau, demikian sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Senin (29/4/2019).

Tak satu pun dari yurisdiksi tersebut memiliki perjanjian rendisi dengan Hong Kong.

Warga setempat khawatir undang-undang itu akan memungkinkan China menuntut Hong Kong menyerahkan para pembangkang politik, pekerja agama, dan orang-orang bisnis yang pekerjaannya mungkin melanggar undang-undang yang belum ditulis.

"Mereka mengatakan jika Anda tidak bersalah, Anda tidak perlu takut," kata Alex Ho, seorang guru sekolah Katolik yang ikut pawai sambil membawa bayinya.

"Tetapi sistem hukum di Tiongkok bisa berubah. Mereka dapat membuat hukum dan mengatakan bahwa orang melakukan apa pun yang mereka inginkan." lanjutnya memperingkatkan.

Menurut para aktivis dan jurnalis Hong Kong, aksi protes pada hari Minggu itu merupakan yang terbesar selama beberapa tahun terakhir, setelah demontrasi 79 hari menuntut pemilu demokratis pada 2014 lalu.

Beberapa pengunjuk rasa mengatakan mereka muncul untuk mendukung sembilan aktivis yang dihukum awal bulan inim atas tuduhan gangguan publik terkait dengan demonstrasi 2014.

Empat orang di antaranya dijatuhi hukuman penjara, termasuk dua profesor yang diganjar hukuman 16 bulan. Para pendukung pro demokrasi mengumpulkan ribuan dolar Hong Kong untuk permohonan pembebasan mereka.