Pemimpin Partai Anti-Militer Thailand Terancam 3 Dakwaan Penghasutan

Oleh Siti Khotimah pada 06 Apr 2019, 15:10 WIB
Thanathorn Juangroongruangkit salah satu pemimpin Future Forward Party Thailand (AFP Photo)

Liputan6.com, Bangkok - Pemimpin partai oposisi di Thailand, Thanathorn Juangroongruangkit (40) memenuhi panggilan polisi untuk diinterogasi kasus penghasutan.

Pada Sabtu, 6 April 2019 ia hadir di kantor polisi Pathum Wan di Bangkok. Tampak ia mengangkat tiga jarinya ke udara kepada ratusan pendukung dan wartawan, sebelum masuk ke ruangan.

Rupanya, ia memberikan sebuah salam yang diadopsi dari film Hunger Games, sebuah tanda pembangkangan khususnya terhadap militer di Thailand.

"Terima kasih sudah berkumpul," teriaknya kepada kerumunan, mengutip Al Jazeera pada Sabtu (6/4/2019).

Hari ini, Thanathorn pemimpin Future Forward Party akan menjawab pertanyaan polisi, menanggapi laporan perwakilan pemerintah yang menganggapnya sebagai penyebab kekacauan dan ketidaktaatan dalam masyarakat, yang dapat mengarah pada "tindakan pemberontakan".

Ia menghadapi tiga dakwaan, yakni pasal 116 untuk penghasutan, pasal 189 karena membantu orang lain melakukan kejahatan serius, serta pasal 215 untuk pembentukan organisasi yang tidak sesuai hukum dengan anggota lebih dari 10 orang.

Pemimpin partai yang memperjuangkan demokrasi tersebut selalu membantah tuduhan. Ia menyebut dakwaan bermotivasi politik.

"Sudah jelas sekarang bahwa permainan politik kuno tidak akan berakhir setelah pemilu ... Mereka takut Future Forward," tulis Thanathorn sebelum memenuhi panggilan polisi.

"Mereka takut akan kemenangan kami," lanjutnya. Sebagaimana diketahui, partai Thanathorn berada pada peringkat ketiga dengan 6,3 juta suara dalam pemilihan terakhir. Posisi pertama adalah Phalang Pracharat yang didukung militer, sedangkan Pheu Thai yang dianggap pernah berafiliasi dengan PM Thaksin berada pada urutan kedua. Meski demikian, pengumuman resmi belum diberikan setelah dua minggu pemilu berlalu.

 

Melindungi Demokrasi Gaya Thailand

Sementara itu, pihak pemerintah pro-militer melaporkan Thanathorn kepada polisi demi "melindungi demokrasi gaya Thailand," sebagaimana dikatakan oleh Jenderal Apirat Kongsompong, kepala militer Thailand pada Selasa 2 April 2019.

Ia juga memberikan peringatan kepada para pendukung Future Forward Party untuk berhati-hati. Begitu pula simpatisan partai-partai anti-militer yang lain dan siapapun yang mengancam monarki konstitusional Thailand.

"Tentara melakukan tugas militer, yaitu melindungi, memelihara, dan membela institusi bangsa, agama, dan monarki," katanya.

 

Simak pula video pilihan berikut:

2 of 2

Sempat Terancam Pidana Sebelum Pemilu

Ilustrasi bendera Thailand (AP/Sakchai Lalit)
Ilustrasi bendera Thailand (AP/Sakchai Lalit)

Sebelum pemilihan umum diadakan, Thanathorn sempat terancam dipidanakan setelah menulis informasi yang berkaitan dengan militer secara daring melalui Facebook. Ia dan dua rekan partainya dianggap berperan menyebarkan kabar palsu, dan terancam dituntut dengan Undang-Undang Kejahatan Komputer (Computer Crimes Act).

"Kami akan mengirim berkas kasus itu, untuk penuntutan para tersangka, ke kejaksaan agung," kata Letnan Polisi Kolonel Krit Seneewong Na Ayutthaya, penyelidik kasus tindak kriminal dunia maya, dikutip dari Al Jazeera pada Kamis, 21 Februari 2019.

Future Forward Party membantah tuduhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa substansi yang dirilis memang merupakan informasi yang telah diketahui publik Thailand.

Dalam kiriman Facebook tahun lalu, ketiganya mengatakan bahwa pemerintah militer telah merekrut anggota partai politik besar untuk bergabung bersama dengan partai baru yang sengaja dibentuk untuk mendukungnya.

Future Forward Party menyayangkan mengapa kasus baru diangkat ketika mendekati pemilihan umum, sekaligus mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap undang-undang yang dimaksud.

"Sudah jelas bahwa ketika pemilihan semakin dekat, kasus ini baru dilempar ke permukaan. ... Kami siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang," kata Thanathorn pada rapat umum kampanye partai di Bangkok Thailand, Rabu 20 Februari 2019.

"Computer Crimes Act digunakan dengan tujuan untuk membungkam kami, mengancam kami, untuk membuat ketakutan di negara ini," lanjut Thanathorn.

Lanjutkan Membaca ↓