Protes Sanksi Rajam Homoseksual, George Clooney Serukan Boikot Hotel Brunei

Sebuah undang-undang baru untuk menghukum para homoseksual dan pelaku perzinahan diterapkan oleh kerajaan kecil di Asia Tenggara, Brunei Darussalam. Mulai pekan depan, para pelanggarnya terancam hukuman mati.

Mulai 3 April, menurut hukum pidana baru tersebut, setiap orang yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran itu akan dihukum rajam dengan dilempari batu sampai tewas. Pelaksanaan hukuman akan disaksikan oleh sekelompok muslim.

Undang-undang baru yang ketat di negara itu sejatinya telah diumumkan pada 2014, dan telah diluncurkan secara bertahap. Tahap implementasi terbaru, termasuk ketentuan baru yang brutal, diam-diam diumumkan di situs web jaksa agung Brunei pada 29 Desember 2018.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dengan cepat mengungkapkan kengerian pada hukum pidana terbaru, yang juga akan memerintahkan amputasi sebagai hukuman atas pencurian.

Brunei adalah kerajaan kecil yang kaya minyak dengan lebih dari 450.000 orang di Pulau Kalimantan, dekat dengan negara-negara Islam Indonesia dan Malaysia yang lebih moderat.

Pada Mei 2014, Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan akan memberlakukan hukum pidana baru berdasarkan hukum Syariah, sistem hukum Islam yang menguraikan hukuman fisik yang ketat.

Saat itu, situs web pemerintah mengutip Sultan yang mengatakan bahwa pemerintahnya "tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju dengan itu, tetapi akan cukup jika mereka hanya menghormati bangsa dengan cara yang sama seperti negara itu menghormati mereka."

"Peluncuran undang-undang baru itu atas kebijakan Sultan dan pada 29 Desember yang mengumumkan bahwa hukuman mati untuk homoseksual akan diterapkan pada bulan April. Sementara pencurian akan dihukum oleh amputasi di bawah undang-undang baru."

Peneliti Brunei di Amnesty International, Rachel Chhoa-Howard juga mengutuk aturan baru tersebut.

"Brunei harus segera menghentikan rencananya untuk menerapkan hukuman kejam ini, dan merevisi KUHP sesuai dengan kewajiban hak asasi manusianya. Komunitas internasional harus segera mengutuk tindakan Brunei untuk menerapkan hukuman kejam ini," katanya seperti diberitakan BBC, Jumat 29 Maret.