Pemilu Perdana Thailand Era Junta Militer, Partai Pro Tentara Unggul

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 25 Mar 2019, 07:24 WIB
Diperbarui 25 Mar 2019, 07:24 WIB
Ilustrasi bendera Thailand (AP/Sakchai Lalit)
Perbesar
Ilustrasi bendera Thailand (AP/Sakchai Lalit)

Liputan6.com, Bangkok - Partai politik pro-tentara di Thailand telah memimpin secara tak terduga dalam pemilihan pertama negara itu sejak junta militer berkuasa lima tahun lalu.

Dengan lebih dari 90 persen surat suara dihitung, Partai Palang Pracha Rath (PPRP) telah memperoleh 7,6 juta suara - setengah juta lebih banyak dari oposisi Pheu Thai (berarti: Untuk Thailand), demikian seperti dikutip dari BBC, Senin (25/3/2019).

Hasil awal tidak terduga, dengan Partai Palang Pracha Rath (PPRP) semula diprediksi oleh banyak orang akan menempati posisi ketiga.

Sementara Pheu Thai terkait dengan mantan PM Thaksin Shinawatra, yang loyalisnya telah memenangkan setiap pemilu sejak 2001 hingga pemerintahannya digeser junta militer pada kudeta 2014.

Pengumuman hasil resmi pemilu ditunda hingga Senin 25 Maret 2019 waktu lokal.

Namun sekarang tampak lebih mungkin bahwa partai pro-militer akan berada dalam posisi untuk membentuk pemerintahan di bawah perdana menteri saat ini, Jenderal (Purn.) Prayuth Chan-ocha, yang memimpin kudeta dengan menggulingkan saudara perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra pada 2014.

Lebih dari 50 juta orang memenuhi syarat untuk memilih, tetapi jumlah pemilih dilaporkan hanya 64%, kantor berita AFP melaporkan.

Thailand telah dilanda ketidakstabilan politik selama bertahun-tahun. Setelah merebut kekuasaan, tentara berjanji untuk memulihkan ketertiban dan demokrasi, tetapi telah berulang kali menunda pemungutan suara.

Menjelang pemilihan, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengeluarkan pernyataan yang mendesak "perdamaian dan ketertiban" selama proses pemilu.

Pernyataan itu, yang ditayangkan di televisi nasional pada Sabtu 23 Maret 2019 malam, mendesak para pemilih untuk "mendukung orang-orang baik".

Pemilihan ini dilihat terutama sebagai kontes antara partai-partai pro-militer dan sekutu Thaksin.

Dia digulingkan dalam kudeta tahun 2006 dan hidup di pengasingan untuk menghindari hukuman karena penyalahgunaan kekuasaan. Namun dia masih memiliki pengikut yang signifikan, sebagian besar di antara pemilih pedesaan dan kurang makmur.

Pemungutan suara hari Minggu memilih 500 anggota majelis rendah parlemen Thailand. Namun di bawah konstitusi, senat 250 kursi telah ditunjuk oleh militer.

Kedua majelis itu akan bersama-sama memilih seorang perdana menteri - seorang kandidat hanya membutuhkan setengah suara ditambah satu untuk menang.

 

Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Calon PM yang Dijagokan

Ilustrasi bendera Thailand (AP Photo)
Perbesar
Ilustrasi bendera Thailand (AP Photo)

Jenderal Prayuth Chan-ocha dinominasikan sebagai satu-satunya kandidat perdana menteri dari PPRP pro-militer yang baru dibentuk.

Di antara partai-partai terkemuka lainnya adalah Demokrat, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Abhisit Vejjajiva, dan partai Future Forward yang baru, yang dipimpin oleh miliarder telekomunikasi muda, Thanatorn Juangroongruangkit.

Pada saat kudeta, militer mengatakan ingin memulihkan ketertiban dan stabilitas dan mencegah protes jalanan yang telah berulang kali terjadi selama bertahun-tahun.

Namun junta telah dituduh mengambil pendekatan otoriter terhadap kekuasaan, secara ketat mengontrol media dan secara sewenang-wenang menggunakan undang-undang seperti lese majeste - yang melarang kritik militer - untuk membungkam lawan.

Junta juga memperkenalkan konstitusi - yang disetujui oleh referendum - yang menurut para pengkritiknya dirancang untuk memastikannya tetap menjadi pusat politik Thailand.

Menjadi kandidat militer yang lebih disukai, Jenderal Prayuth secara teori hanya membutuhkan 126 suara majelis rendah untuk menjabat. Partai yang memerintah atau koalisi juga dapat menunjuk non-MP sebagai perdana menteri.

Konstitusi baru juga memberlakukan batasan pada jumlah kursi yang dapat diambil oleh satu partai, terlepas dari jumlah suara yang dimenangkan, dan setiap pemerintahan di masa depan terikat secara konstitusional untuk mengikuti rencana 20 tahun militer untuk Thailand.

Hasil awal tidak resmi akan muncul dalam beberapa jam, tetapi koresponden mengatakan akan membutuhkan waktu untuk arah masa depan Thailand menjadi jelas, karena pihak-pihak menegosiasikan kesepakatan dan koalisi.

Lanjutkan Membaca ↓