Pertama dalam Sejarah Thailand, Transgender Jadi Kandidat Perdana Menteri

Oleh Siti Khotimah pada 08 Mar 2019, 21:30 WIB
Diperbarui 08 Mar 2019, 22:16 WIB
Pauline Ngarmpring adalah transgender pertama yang menjadi kandidat perdana menteri di Thailand (AFP Photo)

Liputan6.com, Bangkok - Jika selama ini perpolitikan Thailand didominasi oleh narasi partai pro-militer dan klan Thaksin Shinawatra, maka kehadiran Pauline Ngarmpring memberikan warna baru.

Ngarmpring adalah perempuan transgender pertama yang mengatakan siap menjadi perdana menteri Negeri Gajah, sebagaimana dilaporkan oleh Channel News Asia pada 8 Maret 2019.

Perempuan paruh baya itu saat ini tengah getol berkampanye dan melakukan lobi politik strategis, agar tujuannya dapat tercapai. Di sisi lain, ia kerap menjadi sorotan media karena keputusan beraninya dalam kancah politik.

Ia mengaku telah lama memiliki minat dalam perpolitikan, dan sempat mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan parpol tertentu.

"Politik adalah minat saya sejak lama, dan sebagai seorang pria, saya sering diundang untuk bergabung dengan partai politik. Tapi saya tidak berada dalam kerangka berpikir yang benar sampai setelah saya beralih," katanya.

Meskipun sangat berani untuk menjadi kandidat perdana menteri, ia masih khawatir dengan tanggapan publik.

"Sebagai seorang wanita, aku merasa nyaman dan tidak memiliki apa pun untuk disembunyikan. Aku siap, tetapi apakah orang siap untuk menerima kandidat transgender?" katanya saat ditanya terkait kesanggupannya menjadi kandidat perdana menteri.

Saat ini, Ngarmpring adalah salah satu dari tiga kandidat perdana menteri dari Partai Mahachon, dan tidak dianggap sebagai calon terdepan.

Meskipun bukan kandidat utama, Ngarmpring selalu mendapatkan dukungan dari komunitas LGBT dan aktivis kesetaraan gender. Ia dinilai akan mengukir sejarah di Thailand.

"Pencalonannya sangat penting karena dia menantang norma tradisional gender dan seksualitas," kata Anjana Suvarnanda dari Anjaree Group, sebuah organisasi hak asasi LGBT +.

"Meskipun kami memiliki orang-orang LGBT dalam politik Thailand sebelumnya, tidak ada yang menyatakan identitas LGBT mereka secara terbuka, dan belum ada diskusi publik dengan pendekatan positif seperti itu," katanya kepada Thomson Reuters Foundation, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia pada Jumat (8/3/2019).

Thailand telah membangun reputasi sebagai tempat dengan sikap "santai" terhadap gender dan keragaman seksual sejak homoseksualitas didekriminalisasi pada tahun 1956.Negeri Gajah itu adalah satu di antara negara-negara pertama di Asia yang secara hukum mengakui pasangan sesama jenis sebagai mitra sipil.

Meskipun demikian, komunitas LGBT menghadapi diskriminasi dan stigma di sekolah, tempat kerja dan fasilitas kesehatan, dan sering ditolak oleh keluarga mereka.

Ngarmpring memutuskan untuk memulai kehidupan baru sebagai perempuan tiga tahun lalu, saat usianya masih 49 tahun. Sejak saat itu, ia memperkenalkan nama depannya "Pauline".

Ia adalah perempuan cerdas yang pernah menjadi reporter berita, promotor olahraga, dan menjadi advokat hak-hak kaum LGBT dan kesetaraan gender di negaranya.

Terlepas dari ambisi Ngarmpring menjadi perdana menteri, peta perpolitikan di Thailand saat ini seolah tidak terlalu berubah. Bagaimanapun, banyak pihak mengatakan bahwa pemilu akan tetap dihegemoni oleh partai pengusung Prayut Chan-o-cha dan partai-partai yang dekat dengan Thaksin Shinawatra, meskipun Raksa Chart Party telah dinyatakan bubar oleh Mahkamah Konstitusi.

 

 

Simak pula video pilihan berikut:

2 of 2

Politikus Perempuan dan LGBT Mendapat Tantangan

Ilustrasi bendera Thailand (AP/Sakchai Lalit)
Ilustrasi bendera Thailand (AP/Sakchai Lalit)

Meskipun perempuan dan kaum LGBT telah mampu memasuki dunia politik, namun kedua entitas tersebut secara konsisten mendapatkan tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Bahkan, politikus gay di beberapa negara harus menerima ancaman pembunuhan.

Jika dibandingkan, perempuan memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan LGBT. Rata-rata global untuk partisipasi perempuan di parlemen berada pada angka 24 persen.

Angka tersebut telah meningkat dibandingkan dengan satu dekade lalu, saat program pengarusutamaan perempuan belum masif digalakkan. Meskipun demikian, angka masih jauh di bawah 30 persen yang dianggap sebagai standar minimum bagi perempuan dalam politik.

Meski sudah baik secara global, angka partisipasi perempuan dalam perpolitikan hanya 5 persen, jauh dari rata-rata dunia.

"Perempuan tidak dianggap serius di Thailand; ada beberapa politisi perempuan, tetapi sangat sulit untuk memasuki politik tanpa koneksi keluarga," tutur Ngarmpring.

Kalimat Ngarmpring senada dengan data yanga ada, di mana Thailand hanya memiliki satu perdana menteri perempuan dalam sejarah, Yingluck Shinawatra. Ia mampu duduk dalam jabatan itu karena dukungan politik yang besar dari klan Thaksin.

Sementara itu menurut Allison Davidian dari UN Women di Bangkok, perempuan memiliki rintangan berupa hukum yang diskriminatif, serta kekerasan seksual, maupun jenis kekerasan lain.

"Semua faktor ini terus menciptakan lingkungan yang sering memusuhi keterlibatan perempuan dalam politik," katanya.

"Tapi (dalam berbagai aspek) mulai dari perubahan iklim hingga konflik, saat kita menghadapi tantangan yang berkembang di Abad ke-21, kita tidak mampu mengesampingkan perspektif dan keterampilan perempuan dalam kehidupan politik," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait