Menlu Retno: Pekerjaan OKI Soal Palestina Belum Selesai

Menteri Luar Negeri Indonesia dalam KTM ke-46 OKI (Dokumentasi Kemlu RI)

Liputan6.com, Abu Dhabi Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi mengingatkan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), terkait komitmen mereka terhadap Palestina.

"Saya ingin mengingatkan kembali anggota OKI mengenai pekerjaan kita yang belum selesai, yaitu isu Palestina, yang situasinya semakin memburuk," tegas Retno dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 1 Maret 2019.

Dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-46 OKI tersebut, Menlu Retno mengatakan bahwa dukungan nyata bagi Palestina adalah hal final yang harus ditempuh.

"Satu-satunya pilihan bagi OKI adalah untuk memperkuat solidaritas dan dukungan konkret bagi Palestina," tegas Menlu Retno.

Retno juga menyampaikan bahwa status Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan terus memberikan dukungan penuh dan konkret bagi perjuangan rakyat Palestina.

Tidak hanya dukungan diplomatik melalui PBB, Indonesia juga memberikan bantuan materil, khususnya dalam konteks finansial dan beberapa fasilitas yang menunjang kehidupan rakyat Palestina.

Pasca pertemuan OKI, Menlu RI akan mengunjungi Ibu Kota Yordania, Amman untuk menyampaikan bantuan keuangan Indonesia kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina, yakni United Nations Relief and Works Agency for Palestine (UNWRA).

Selain bantuan finansial, Indonesia juga memberikan bantuan desalinasi air untuk Gaza dan membuka kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengungsi perempuan Palestina di Yordania.

Indonesia Ajukan Rancangan Resolusi Terkait Berbagai Isu

Dalam KTM ke-46 OKI tersebut, Indonesia akan mengajukan tiga rancangan resolusi terkait berbagai isu. Rancangan resolusi yang dimaksud berhubungan dengan pembentukan OIC Contact Group for Peace and Dialogue; Islamic Office for the Boycott of Israel; dan terkait Pakta Global mengenai Migrasi.

Selain itu, Indonesia juga akan ajukan rancangan resolusi tahunan mengenai pertemuan pertama Badan Pengawas Obat OKI yang telah diselenggarakan di Jakarta pada bulan November 2018 serta peran dan bantuan Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.

KTM OKI sendiri akan mengesahkan setidaknya 130 rancangan resolusi dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan itu terselenggara di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi pada 1-2 Maret 2019 dengan mengusung tema "Fifty Years of Islamic Cooperation: Roadmap for Prosperity and Development". Pada pertemuan ini, keketuaan KTM beralih dari Bangladesh ke PEA.

Simak pula video pilihan berikut:

Opick, Dik Doank, dan rombongan dari SPM menceritakan perjalanannya dalam memberikan bantuan pada beberapa pihak di Palestina.

2 dari 2 halaman

OKI Harus Menjadi Contoh Dunia

Tampak Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tengah melakukan dialog dengan berbagai perwakilan negara (Dokumentasi Kemlu RI)

Retno L.P. Marsudi mengimbau agar OKI mampu menjadi contoh negara-negara di dunia dalam menciptakan perdamaian dan mencegah konflik.

"Anggota OKI harus memberikan kontribusi dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global, termasuk dengan mencegah konflik, mengedepankan dialog dan perundingan, dan secara konsisten menghormati prinsip-prinsip piagam PBB," kata Retno.

Sikap aktif OKI dalam perdamaian sangat dibutuhkan, mengingat dunia tengah menghadapi konflik dan perang yang terus berlangsung di berbagai negara. Sementara itu, para pihak yang bersengketa seringkali enggan menyelesaikan masalah melalui dialog dan perundingan.

Menlu RI juga memberikan contoh terkait situasi pengungsi Rakhine yang harus dihadapi oleh negara di kawasan Asia Tenggara. Menlu RI menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia dan ASEAN telah berkontribusi untuk membantu situasi di Rakhine, mengedepankan masalah kemanusiaan, membantu upaya repatriasi pengungsi secara suka rela, aman dan terhormat.

"Progres harus dicapai di Rakhine State, Myanmar harus bekerja keras untuk menunjukan bahwa progres dapat terjadi, dan kita mengharapkan OKI dapat mendukung penuh upaya ASEAN," kata Retno.

Dalam penyelesaian krisis Rakhine tersebut, menurut Menlu RI penting untuk mengatasi defisit kepercayaan, baik antara komunitas di Rakhine State maupun antara Myanmar dan komunitas internasional.

Kibarkan Bendera, Warga Iran Turun ke Jalan Dukung Serangan ke Israel