Sukses

Indonesia dan Australia Teken Perjanjian Bebas Dagang Pekan Depan

Ketegangan India-Pakistan memaksa maskapai penerbangan untuk membatalkan pesawatnya dan mengalihkan rute.

Liputan6.com, Islamabad - Australia dan Indonesia dikabarkan akan menandatangani kesepakatan perjanjian perdagangan bebas pada Senin (4/2/2019). Penandatanganan ini mengakhiri ketidakpastian nasib perjanjian dagang bilateral ini yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Menurut warta yang dikabarkan oleh ABC dan dikutip pada Jumat (1/3/2019), Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham, akan bertolak ke Jakarta pada hari Minggu. Sedangkan penandatanganan dilakukan pada hari berikutnya dengan Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita.

Perjanjian perdagangan bebas (FTA) ini dikukuhkan selama lawatan internasional pertama Scott Morrison sebagai Perdana Menteri Australia pada bulan September lalu --dan akan ditandatangani sebelum akhir tahun.

Kesepakatan itu sempat mengalami kebuntuan pada Oktober, ketika Indonesia mempertimbangkan untuk menunda perjanjian tersebut menyusul keluarnya pernyataan Scott Morrison, bahwa dirinya akan mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem.

Indonesia adalah pendukung kuat Palestina dan berulang kali menyatakan keprihatinannya dengan proposal pemindahan kedutaan Australia ke Yerusalem.

Sambutan dari Pengusaha Australia

CEO Asosiasi Peternak dari wilayah Utara Australia atau Northern Territory (NT), Ashley Manicaros menyampaikan kepada program AM ABC bahwa kesepakatan itu merupakan hasil yang luar biasa.

"Ini akan meningkatkan nilai perdagangan antara kedua negara dan akan meningkatkan nilai kepada petani secara langsung ... penandatanganan ini berarti pengembalian dan investasi yang lebih besar lagi ke sektor industri," kata Manicaros.

"Fakta bahwa di balik layar pemerintah kedua negara akhirnya dapat mengupayakan resolusi [dari kebuntuan perundingan FTA] dan fakta bahwa mereka akan menandatanganinya lebih awal, itu adalah hal positif yang sangat besar dilihat dari sudut pandang industri," imbuhnya.

Manajer nasional AUSVEG, Michael Coote, menyebut perjanjian itu dapat menyebabkan komoditas wortel dan kentang Australia akan kembali dipasarkan di Indonesia dalam waktu dekat.

"Industri ini sangat mendukung segala jenis liberalisasi perdagangan," ungkap Coote. "Indonesia adalah mitra dagang utama yang dekat dengan pantai kami, jadi ada manfaat dalam hal mengurangi waktu pengiriman."

Menurutnya, memiliki akses kembali ke pasar yang begitu dekat, dengan populasi yang begitu besar dan memiliki selera terhadap produk Australia, adalah booming nyata bagi industri sayuran.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pasang Surut Perundingan

Kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia telah delapan tahun dirundingkan dan harus menguntungkan petani biji-bijian Australia, di mana Indonesia setuju untuk mengimpor 500.000 ton komoditas biji-bijian Australia bebas taruf.

Scott Morrison mengatakan pada bulan Agustus, para negosiator juga telah mengamankan tarif yang lebih rendah, atau akses yang lebih besar pada komoditas ternak hidup, susu dan hortikultura.

Perjanjian ini juga akan menguntungkan sektor pendidikan Australia, di mana universitas dan penyedia pelatihan kejuruan akan diberi lampu hijau untuk mendirikan lembaga di Indonesia.

Indonesia menginginkan akses yang lebih besar bagi orang Indonesia untuk bekerja di Australia dan juga dukungan untuk industri minyak sawit mentahnya.

Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas ini sengaja dilakukan secara diam-diam, mengingat Indonesia dalam waktu dekat akan menggelar pemilihan umum.

Akibatnya, keputusan ini dibuat untuk tetap menandatangani kesepakatan ini di tingkat menteri perdagangan saja, daripada melibatkan para pemimpin kedua negara.

Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham, dan Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, meningkatkan upaya mereka untuk mengamankan FTA dalam beberapa bulan terakhir, setelah Malcolm Turnbull dilengserkan sebagai perdana menteri.

Turnbull telah menjalin hubungan yang kuat dengan Presiden Jokowi dan keluar dari perpolitikan Australia dianggap telah membahayakan kesepakatan tersebut.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.