9 Negara Mendesak Pembahasan Soal Myanmar di Sidang PBB Tahun Ini

Oleh Afra Augesti pada 22 Feb 2019, 09:00 WIB
Diperbarui 22 Feb 2019, 09:17 WIB
Pengungsi Rohingya

Liputan6.com, Jenewa - Enam negara anggota Dewan Keamanan PBB bersama Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis meminta diadakan sidang pembahasan terkait permasalahan yang ada di Myanmar.

Namun sidang itu diperkirakan akan mendapat tentangan dari China, kata beberapa diplomat pada Rabu, 20 Februari 2019, seperti dilansir dari VOA Indonesia, Kamis (21/2/2019).

Kesembilan negara itu mendesak sidang diadakan pekan depan. Sidang juga digelar untuk mendengar laporan Utusan PBB, Christine Schraner Burgener, yang berada 12 hari di Myanmar pada bulan lalu guna membahas nasib pengungsi Rohingya. Ia sudah empat kali berkunjung ke Myanmar, tetapi dinilai selalu pulang tanpa hasil.

Saat ini, ada 740 ribu orang Rohingya yang tinggal di kamp di Bangladesh. Mereka diduga diusir dari negara bagian Rakhine oleh operasi militer pada 2017, yang oleh PBB digambarkan sebagai pembersihan etnis.

Myanmar bersedia menerima kembali sebagian dari pengungsi dalam kesepakatan dengan Bangladesh, tetapi PBB bersikukuh keselamatan Rohingya itu harus menjadi kondisi bagi kepulangan mereka.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkritik upaya Myanmar mengatasi krisis Rohingya yang dinilainya "terlalu lambat" dan menggambarkan kurangnya kemajuan dalam soal itu menimbulkan frustrasi yang luar biasa. 

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Angelina Jolie Kritik Myanmar, Desak Pemenuhan Segera Hak Rohingya

Angelina Jolie
Angelina Jolie (Luka GONZALES / AFP)

Utusan khusus badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), Angelina Jolie, telah melakukan kunjungan ke kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh, di mana ratusan ribu di antaranya melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar sejak krisis kemanusiaan pecah pada 2017.

Ia mendengarkan kisah tentang keprihatinan yang dirasakan oleh pengungsi Rohingya dan pengalaman salah satu di antara mereka yang menjadi korban perkosaan saat melakukan eksodus dari Rakhine ke Bangladesh.

Jolie mengatakan bahwa tanggung jawab untuk membiarkan mereka kembali ke Rakhine, "terletak tepat di tangan pemerintah dan pihak berwenang di Myanmar," demikian seperti dikutip dari The Guardian, Kamis, 7 Februari 2019.

Kunjungan itu dilakukan menjelang seruan baru PBB untuk mengumpulkan hampir satu miliar dolar untuk satu juta Rohingya yang kini berada di kamp-kamp di sekitar kota Cox's Bazar, Bangladesh.

"Sangat menyedihkan bertemu dengan keluarga yang hanya mengetahui penganiayaan dan ketidak-kewarganegaraan sepanjang hidup mereka, yang berbicara tentang 'diperlakukan seperti ternak'," kata Jolie kepada wartawan.

"Keluarga Rohingya yang saya temui tidak berbeda dengan pengungsi lain dalam satu hal penting: mereka ingin bisa pulang," katanya.

Gelombang pengungsi terbaru tiba setelah tindakan keras militer di negara bagian Rakhine Myanmar pada 2017.

Jolie mengatakan para pengungsi harus kembali ke rumah "hanya ketika mereka merasa cukup aman untuk melakukannya secara sukarela dan mereka tahu bahwa hak-hak mereka akan dihormati".

"Saya bertemu seorang perempuan kemarin, yang selamat dari pemerkosaan di Myanmar, dan dia mengatakan kepada saya, 'Anda harus menembak saya di tempat saya berdiri sebelum saya kembali tanpa hak saya'," kata Jolie.

"Tanggung jawab untuk memastikan hak-hak itu dan memungkinkan orang-orang Rohingya untuk kembali ke negara bagian Rakhine terletak sepenuhnya pada pemerintah dan pihak berwenang di Myanmar," tambahnya.

Dia menyerukan diakhirinya kekerasan di Rakhine, yang para pejabat PBB telah bandingkan dengan genosida, dan menuntut tindakan terhadap para pelaku yang bertanggungjawab.

"Saya mendesak pihak berwenang Myanmar untuk menunjukkan komitmen tulus yang diperlukan untuk mengakhiri siklus kekerasan dan pemindahan dan meningkatkan kondisi bagi semua masyarakat di negara bagian Rakhine," katanya.

Jolie sebelumnya telah bertemu dengan pengungsi Rohingya di Myanmar pada Juli 2015 dan di India pada 2006.

Dia mengakhiri kunjungannya pada Rabu 6 Februari dengan bertemu Perdana Menteri Sheikh Hasina, menteri luar negeri AK Abdul Momen, dan pejabat senior lainnya di Dhaka, kata satu pernyataan PBB.

Pembicaraan berfokus pada bagaimana badan pengungsi PBB dapat membantu upaya Bangladesh untuk Rohingya dan "solusi berkelanjutan" untuk menyelesaikan minoritas yang dianiaya, pernyataan itu menambahkan.

Lanjutkan Membaca ↓