RD Kongo Beri Para Menteri Gaji Seumur Hidup Ketika Rakyat Dililit Kemiskinan

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 06 Feb 2019, 09:00 WIB
Bendera Kongo

Liputan6.com, Kinshasa - Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) telah meloloskan dekrit yang memberikan para menterinya gaji dan tunjangan selama seumur hidup.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin 4 Februari 2019, pemerintah mengatakan dekrit itu "tidak untuk memperkaya para pejabat."

Kedua dekrit tersebut, yang memberikan tunjangan seumur hidup kepada mantan menteri senilai setidaknya US$ 2.000 (Rp 27,9 juta) telah banyak dikritik. Apalagi, dekrit itu muncul ketika sebagian besar populasi di Republik Demokratik Kongo hidup dalam kemiskinan, demikian seperti dikutip dari BBC, Selasa (5/2/2019).

Kritikus juga menyebut, kebijakan itu merupakan 'kongkalikong' para legislator yang akan lengser pada akhir tahun ini guna memperkaya diri sendiri selepas dari masa jabatannya.

Tapi pemerintah berdalih dengan mengatakan, RD Kongo memberikan para menteri "pemenuhan minimum kebutuhan dasar mereka, terutama makanan, penginapan dan perawatan kesehatan."

Tunjangan itu "adalah untuk menghentikan mereka (para menteri) dari jatuh ke dalam kemiskinan," kata pernyataan dari pemerintah.

Kedua dekrit tersebut, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Bruno Tshibala --yang akan turun dari kekuasaan pada November 2019 mendatang-- baru dilaporkan secara luas di media baru-baru ini.

Dekrit pertama memberikan gaji bulanan mantan perdana menteri RD Kongo sama dengan 30 persen dari perdana menteri saat ini, satu penerbangan kelas bisnis per tahun dan tunjangan perumahan bulanan US$ 5.000, menurut kantor berita Reuters.

Dekrit kedua memberikan gaji kepada mantan menteri sebesar 30 persen dari gaji menteri saat ini dan US$ 1.000 per bulan untuk akomodasi. Mereka juga akan menerima satu penerbangan kelas bisnis per tahun.

 

Simak video pilihan berikut:

2 of 2

Kritik Keras

Capres RD Kongo Felix Tshisekedi (AFP PHOTO)
Presiden Republik Demokratik Kongo Felix Tshisekedi (AFP PHOTO)

Dekrit itu dikritik keras di seluruh spektrum politik di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo).

Seorang penasihat mantan Presiden Joseph Kabila mengatakan mereka "tidak konsisten dengan konteks sosial-ekonomi kita".

Patrick Nkanga menulis di Twitter: "Ini berlebihan, tidak perlu, dan mahal untuk perbendaharaan publik."

Tetapi pemerintah membela keputusan tersebut dan mengatakan itu tidak retroaktif, yang berarti hanya anggota pemerintah saat ini dan pemerintah masa depan yang akan menerima manfaat.

Presiden baru Republik Demokratik Kongo, Felix Tshisekedi, dilantik bulan lalu. Dia mengambil alih dari Kabila dalam pemindahan kekuasaan damai pertama di negara itu selama hampir 60 tahun.

Hasil pemilu secara luas dikritik, dengan laporan adanya konsolidasi antara Joseph Kabila dan Felix Tshisekedi - meskipun itu ditolak oleh kedua belah pihak.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2017 Transparancy International, RD Kongo berada di peringkat 161 dari 180 negara.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by