Donald Trump Akan Kembali Menutup Pemerintahan AS, jika...

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 04 Feb 2019, 13:00 WIB
Donald Trump

Liputan6.com, Washington DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump (AS) bersikukuh akan kembali memberlakukan penutupan pemerintahan parsial, atau government shutdown. jika legislator negara itu tidak mencapai konsesi atas anggaran operasional pemerintah, termasuk pada pendanaan tembok di perbatasan dengan Meksiko.

Sang presiden menyampaikan ancamannya dalam sebuah wawancara di program CBS "Face the Nation" pada Minggu, 3 Februari 2019 pagi waktu lokal, demikian seperti dikutip dari USA Today, Senin (4/2/2019).

Sedari awal, isu anggaran pemerintahan merupakan penyebab Presiden Trump memberlakukan shutdown terpanjang dalam sejarah AS pada 22 Desember 2018-25 Januari 2019.

Trump mencabut government shutdown pada 25 Januari setelah dikabarkan mendapat desakan dari kelompok bipartisan (Demokrat dan Republik) di Kongres AS, tapi berjanji akan memberlakukannya kembali pada 15 Februari jika anggaran pemerintah dan dana tembok perbatasan masih belum disepakati legislator.

Ancaman terbaru Trump soal shutdown "jilid dua" di awal 2019 datang ketika Kongres AS masih melakukan negosiasi guna mencapai kompromi terkait anggaran pemerintahan AS dan apakah mereka akan mengabulkan dana US$ 5 miliar yang diinginkan Trump untuk membangun tembok di perbatasan.

Demokrat tampak teguh pada pendiriannya untuk menolak dana tembok perbatasan yang diinginkan Presiden. Sementara Fraksi Republik telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui apa pun jika dana pembangunan dinding tidak terkabulkan.

Namun, beberapa politikus Demokrat dan Republik yang berhaluan politiksentris dikabarkan ingin berkompromi sedemikian rupa guna menghindari government shutdown jilid dua.

Ancam Umumkan Darurat Nasional

Presiden juga menambahkan, jika kompromi tidak tercapai, ia mengancam akan mengumumkan "darurat nasional" sebagai cara untuk "melangkahi" Kongres demi mendapatkan dana pembangunan tembok.

"Saya tidak suka mengambil barang dari meja. Itu alternatif. Ini darurat nasional, ini hal lain," kata Trump kepada CBS.

"Kita akan memiliki perbatasan yang kuat. Dan satu-satunya cara Anda memiliki perbatasan yang kuat adalah Anda membutuhkan penghalang fisik."

Donald Trump telah mengancam selama berminggu-minggu untuk mendeklarasikan darurat nasional di sepanjang perbatasan barat daya, sebuah langkah yang akan memungkinkannya untuk mengarahkan miliaran uang konstruksi militer ke tembok. Namun, deklarasi darurat presiden hampir pasti akan menimbulkan tantangan konstitusional dan berpotensi akan menjadi polemik hukum yang bisa berlarut.

Presiden juga akan membahas masalah serupa dalam pidato kenegaraan di Kongres AS (State of the Union). Para staf Gedung Putih mengatakan, pidato itu akan berusaha membingkai berbagai masalah dalam konteks yang lebih 'bipartisan'--yang tampaknya dilakukan sebagai upaya meredam konflik lebih lanjut.

 

Simak video pilihan berikut:

2 of 3

Republik Tak Akan Biarkan Donald Trump Berlakukan Shutdown Lagi

Presiden AS Donald Trump di World Economic Forum, Davos, Swiss (26/1/2018) (AP)
Presiden AS Donald Trump di World Economic Forum, Davos, Swiss (26/1/2018) (AP)

Anggota Senat (majelis tinggi Kongres Amerika Serikat) dari Partai Republik dikabarkan tak mau government shutdown atau penutupan pemerintahan parsial AS terjadi lagi.

Setelah berjalan 35 hari, Presiden Donald Trump akhirnya menangguhkan shutdown pada 25 Januari 2019 dan membuka celah bagi Kongres AS untuk kembali bernegosiasi terkait anggaran pemerintahan--termasuk salah satunya dana pembangunan tembok di perbatasan--yang menjadi penyebab penutupan.

Shutdown ditunda hingga 21 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 25 Januari.

Jika Kongres tidak berhasil menyepakati anggaran pemerintahan, termasuk mengenai dana pembangunan tembok bernilai US$ 5,7 yang direncanakan Trump sebagai pembatas antara AS dan Meksiko, sang presiden mengancam akan kembali melanjutkan shutdown pada 15 Februari 2019.

Fraksi Republik di House of Representatives (majelis rendah Kongres AS) tak mengesampingkan dukungannya untuk Trump jika ia menghendaki kembali government shutdown.

Namun, anggota Senat dari Partai Republik--yang di legislatif AS memiliki kewenangan lebih besar ketimbang Representatives--memiliki pandangan lain.

"Saya tidak suka penutupan. Saya tidak akan berpikir ada orang yang mau untuk mengalami shutdown lagi," kata Senator Roy Blunt (Republik, Negara Bagian Montana) seperti dikutip dari Politico, Selasa, 29 Januari 2019.

Blunt adalah salah satu negosiator kunci Senat fraksi Republik di Kongres yang berusaha untuk mencapai kesepakatan mengenai keamanan perbatasan.

Meski sebagian besar legislator Republik mendukung Trump di depan umum terkait shutdown, tapi beberapa pribadi--salah satunya Senator Blunt--punya pendirian yang berbeda.

Beberapa yang tak sehaluan dengan Trump tak ingin shutdown berlarut-larut dan berpotensi besar merugikan perekonomian Amerika.

Pembelotan Senator Republik, dari memberikan dukungan terhadap Trump untuk kemudian menentangnya, memicu sang presiden menangguhkan shutdown pada 25 Januari, Politico melaporkan.

 

3 of 3

Bukan Strategi Efektif

Ilustrasi Bendera Amerika Serikat (Wikimedia Commons)
Ilustrasi Bendera Amerika Serikat (Wikimedia Commons)

Beberapa staf dan pejabat di Gedung Putih juga berpendapat bahwa shutdown berlarut-larut bukanlah strategi yang efektif untuk mencapai konsesi terkait anggaran pemerintahan dan dana pembangunan tembok.

Meski Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders memang mengatakan bahwa "presiden tidak ingin melakukan penutupan pemerintahan lagi", ia menolak mengesampingkan bahwa shutdown tidak akan terjadi lagi.

Sanders juga menjelaskan bahwa fraksi Republik di Representatives juga masih mempertimbangkan untuk mendukung shutdown jika mereka tidak mencapai konsesi dengan Demokrat.

Prospek shutdown kedua setelah yang terpanjang dalam sejarah adalah sesuatu yang masih dianggap serius oleh Senat dari Partai Republik, meskipun harapan yang meningkat itu dapat dihindari dengan kesepakatan perbatasan bipartisan atau bahkan semacam tindakan eksekutif oleh presiden Trump.

Sementara itu, menurut beberapa sumber legislatif lain di The Capitol (Gedung Kongres AS), Trump bersikukuh pada dua opsi jika konsesi di Kongres terkait anggaran pemerintahan dan dana tembok gagal, yakni: tetap melanjutkan government shutdown atau mengambil keputusan eksekutif (keppres) untuk menetapkan situasi darurat nasional di perbatasan agar dana pembangunan tembok dapat mengalir dari kantung anggaran lain.

"Cara yang disukai adalah beberapa jenis tindakan eksekutif vs penutupan. Tetapi itu tidak berarti bahwa shutdown tidak sesuai," kata Mark Meadows, Anggota Representatives Fraksi Republik yang dekat dengan Presiden Trump.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by