Indonesia Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Perdamaian di Kolombia

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 24 Jan 2019, 19:20 WIB
Diperbarui 24 Jan 2019, 20:18 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Dewan Keamanan PBB, New York, membahas isu perdamaian Kolombia - FARC (23/1/2019) (kredit: Kemlu RI)

Liputan6.com, New York - Indonesia, selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK PBB), mendorong badan PBB itu untuk mendukung proses perdamaian di Kolombia.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan DK PBB yang membahas perkembangan proses perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan Kelompok FARC, di Markas Besar PBB, New York, 23 Januari 2019 waktu lokal.

"Indonesia senang dapat mendukung proses perdamaian di Kolombia," kata Menlu Retno di Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip dari rilis resmi Kementerian Luar Negeri RI yang dimuat Liputan6.com pada Kamis (24/1/2019).

Ia menyampaikan bahwa atas permintaan Pemerintah Kolombia, pada tahun 2015 Menlu RI dan delegasi Indonesia ke Kolombia untuk membagi pengalaman proses perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM.

Oleh karenanya Indonesia sangat senang pada tahun 2016, Pemerintah Kolombia dan FARC berhasil menyepakati 'the Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace' mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun.

"Indonesia percaya Pemerintah Kolombia memiliki komitmen kuat untuk memajukan proses perdamaian di Kolombia," tutur Menlu Retno.

Lebih lanjut Menlu RI menekankan bahwa keberhasilan implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC, sangat bergantung kepada komitmen seluruh pihak yang terlibat.

Dalam upaya mendukung implementasi perjanjian damai Kolombia, Menlu RI menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan Kolombia mendukung program program pasca-konflik khususnya demobilisasi, perlucutan senjata dan reintegrasi (DDR).

"Proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang efektif adalah kunci dari keberhasilan implementasi perjanjian damai," tegas Menlu Retno.

Dalam konteks ini, Menlu RI mencontohkan program kerja sama Oil Palm for Peace yang sedang dilakukan dengan Kolombia. Program tersebut bertujuan mengkonversi lahan koka menjadi komoditas yang produktif seperti minyak kelapa sawit dan karet.

"Program Oil Palm for Peace akan membantu integrasi sosio-ekonomi pasca konflik di Kolombia," sebut Menlu Retno.

Selain proses reintegrasi, Menlu RI juga menekankan pentingnya tantangan-tantangan terhadap keamanan di Kolombia terus dikelola secara tepat, guna mendorong keberhasilan proses perdamaian.

"Penegakan hukum juga harus terus memperhatikan hak asasi manusia," tegas Menlu Retno.

Menlu RI juga menegskan perlunya kedua belah pihak menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Hal ini mengigat kesuksesan proses perdamaian bergantung pada seberapa jauh masing-masing pihak menghormati komitmennya.

Dalam pertemuan, Menlu RI menekankan pentingnya seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyatukan pandangan dalam membantu Kolombia menuju perdamaian yang stabil dan abadi. Dukungan DK PBB dan masyarakat internasional diperlukan agar proses perdamaian berjalan mulus.

 

Simak video pilihan berikut:

 

2 of 2

Kolombia Minta PBB Jadi Juru Damai

Ruang Sidang Dewan Keamanan PBB di New York (Kena Betancur / AFP PHOTO)
Ruang Sidang Dewan Keamanan PBB di New York (Kena Betancur / AFP PHOTO)

Penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC tahun 2016 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 50 tahun dan salah satu konflik terlama di dunia.

Pemerintah Kolombia kemudian meminta bantuan PBB untuk menjadi pihak ketiga dari perjanjian damai Kolombia untuk mengawal implementasi kesepakatan perjanjian damai.

Dewan Keamanan PBB menyambut positif permintaan ini dengan membentuk UN Verification Mission in Colombia telah bertugas sejak aklhir tahun 2016.

Lanjutkan Membaca ↓