Belasan Negara di Afrika Desak Hitung Suara Ulang Pilpres RD Kongo

Capres RD Kongo Felix Tshisekedi (AFP PHOTO)

Liputan6.com, Kinshasa - Belasan negara anggota organisasi multilateral kawasan Afrika selatan telah menyerukan agar Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) menghitung ulang suara dari pemilihan presiden awal tahun ini. Seruan itu mengemuka ketika pihak calon yang kalah menuding bahwa pemilu tersebut telah dicurangi.

Southern African Development Community (SADC) pada Minggu 13 Januari 2019 mengatakan, "Penghitungan ulang akan memberikan jaminan yang diperlukan bagi pemenang dan pihak yang kalah," demikian seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin (14/1/2019).

Organisasi beranggotakan 16 negara kawasan Afrika selatan itu juga mengimbau persatuan nasional di RD Kongo dan meminta berbagai pihak untuk menahan diri.

"Semua pemimpin politik harus menyetujui penyelesaian yang dinegosiasikan," lanjut SADC, seperti dikutip dari BBC.

Seruan dari SADC dikemukakan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Zambia, Edgar Lungu, yang memimpin Departemen Politik, Pertahanan dan Keamanan SADC.

Dia dan para pemimpin regional lainnya merasa jalan terbaik ke depan adalah penyelesaian politik yang dinegosiasikan dan pemerintahan berbasis persatuan nasional.

Lungu mengutip contoh seperti negosiasi serupa yang pernah dilakukan pascapemilu di Zimbabwe dan Kenya.

Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Lindiwe Sisulu, juga mengatakan pemerintahan berbasis persatuan nasional dapat membuktikan kompromi yang dapat diterima untuk negara bermasalah yang sangat membutuhkan perdamaian.

"Proses hukum di Republik Demokratik Kongo seharusnya tidak difabrikasi, dan pihak luar tidak boleh mencoba untuk memaksa penyelesaian," tambah Sisulu.

Hasil pemilu tahun ini, jika dilegitimasi, akan menandai transisi kekuasaan yang tertib yang pertama kali dirasakan RD Kongo sejak merdeka dari kolonialisme Belgia pada 1960.

Klaim Memenangi Pemilu Datang dari Dua Kubu

Kandidat oposisi Felix Tshisekedi dinyatakan sebagai pemenang, tetapi, kandidat lain dalam pemilu saat ini, Martin Fayulu, menegaskan dirinya yang menang.

Fayulu menuduh Tshisekedi membuat kesepakatan dengan Presiden Joseph Kabila yang akan turun dari pemerintahan setelah menjabat selama 18 tahun.

Deklarasi Tshisekedi sebagai pemenang juga telah diperdebatkan oleh gereja Katolik yang berpengaruh yang mengatakan pihaknya mengerahkan 40.000 pemantau pemilu di seluruh negeri.

Pada Sabtu 12 Januari 2019, Martin Fayulu mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi menuntut penghitungan ulang suara secara manual dalam pilpres yang dimulai pada 30 Desember 2018 lalu.

Beberapa pemerintah Barat telah menyatakan keterkejutan dan keprihatinannya atas hasil pemilu di RD Kongo.

Intervensi SADC disambut oleh beberapa pihak sebagai proposal yang bijaksana untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Tetapi yang lain akan melihatnya sebagai kompromi lemah, berbahaya, merusak demokrasi Afrika, dan melanggengkan autokrat di RD Kongo.

Simak video pilihan berikut:

Enam orang warga Kongo diketahui terjangkit virus Ebola. Penyakit ini menang banyak ditemukan di benua Afrika, sayangnya hingga kini belum ada obat untuk menyembuhkannya.

2 dari 2 halaman

Kekhawatiran Situasi Pascapemilu

Calon presiden Kongo, Martin Fayulu menyalami pendukungnya di Kinshasha, Kongo (AP)

Pemilu teranyar di Republik Demokratik Kongo adalah momen bersejarah bagi partai pengusung Felix Tshisekedi, UDPS, yang telah gagal dalam upaya meraih kekuasaan selama beberapa dekade.

Namun, desas-desus tentang kesepakatan antara Tshisekedi dan Kabila telah menimbulkan kekhawatiran di antara anggota oposisi lainnya, menurut laporan BBC di RD Kongo. Tshisekedi sendiri telah mengakui pembicaraan dengan partai yang berkuasa untuk mempersiapkan transisi kekuasaan.

Calon dapat mengajukan banding terhadap hasil pilpres dan keputusan akhir akan diumumkan oleh pengadilan konstitusi.

Pertanyaan besar sekarang adalah bagaimana negara akan bereaksi. Ada kekhawatiran serius tentang krisis domestik pascapemilu jika orang menyimpulkan bahwa hasilnya kurang memiliki kredibilitas.

Gereja Katolik, yang memiliki jumlah pemantau pemilu terbesar, telah memperingatkan mereka akan menolak hasil apa pun yang mereka yakini sebagai penipuan.