Guatemala Usir Komisi Antikorupsi PBB yang Menyelidiki Dugaan Rasuah Presiden

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 08 Jan 2019, 16:00 WIB
Diperbarui 08 Jan 2019, 16:17 WIB
Ikuti Langkah AS, Guatemala Resmikan Kedubes di Yerusalem

Liputan6.com, Guatemala City - Pada 7 Januari 2019, Guatemala menyatakan keluar dari komisi anti-korupsi yang didukung PBB dan mengusir para pengacara komisi yang berada di negaranya agar hengkang dalam waktu 24 jam.

Langkah Guatemala mengusir Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG) yang disponsori PBB dilakukan ketika komisi itu tengah menyelidiki Presiden Jimmy Morales, sejawat dan kerabatnya atas dugaan korupsi dan dugaan impunitas hukum.

Menteri Luar Negeri Sandra Jovel mengumumkan keputusan tersebut setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

Jovel menuduh CICIG telah melakukan "tindakan di luar wewenangnya" dan "melanggar kedaulatan negara", demikian seperti dikutip dari The Associated Press, Selasa (8/1/2019).

Menlu Jovel juga menuduh komisi dan anggota-anggotanya mempolitisasi pekerjaannya, melanggar kedaulatan Guatemala, gagal menghormati asas praduga tak bersalah, dan menyebabkan "perpecahan dalam masyarakat kita."

Jovel mengatakan staf komisi memiliki 24 jam untuk meninggalkan negara itu, meskipun pengadilan di Guatemala memutuskan bahwa negara tersebut harus memberi mereka visa.

Menlu Jovel juga mengatakan bahwa Presiden Morales akan melanjutkan perjuangan melawan korupsi, tetapi telah terjadi kesalahpahaman tentang penyelidikan atas urusannya, demikian seperti dikutip dari BBC.

Satu jam kemudian di Guatemala City, Presiden Morales mengadakan konferensi pers disertai oleh para menterinya di mana ia menuduh PBB dan Sekjen PBB Antonio Guterres diam dalam menghadapi apa yang dia katakan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh CICIG --yang dikenal untuk inisial Spanyol-nya.

"Terlepas dari upaya Guatemala dengan PBB, keheningan, kepasifan, dan negativisme sekretaris jenderal berkontribusi pada ketidakpastian dalam tindakan CICIG yang membahayakan kedaulatan negara," kata presiden Guatemala.

Morales didampingi oleh anggota keluarga Rusia yang telah dihukum karena korupsi karena menggunakan dokumen palsu untuk membuka bisnis dan membeli properti di Guatemala --yang turut menjadi fokus penyelidikan CICIG.

"Terima kasih, Tuan Presiden, atas perjuangan Anda untuk kedaulatan dan hak asasi manusia," kata anggota keluarga Rusia itu, Irina Bitkova.

Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric mengeluarkan pernyataan yang mengatakan PBB mengharapkan Guatemala untuk berkomitmen hingga akhir dari perjanjian, yakni sampai mandat CICIG berakhir pada bulan September 2019.

Sekjen Guterres juga "sangat menolak" keluhan Guatemala dalam menarik diri dari komisi, kata Dujarric, menambahkan bahwa komisi tersebut telah membuat "kontribusi penting ... untuk memerangi impunitas di Guatemala."

 

Simak video pilihan berikut:

2 of 2

Dugaan Korupsi Presiden Morales

Demonstran anti-Presiden Guatemala Jimmy Morales, menuntut sang presiden untuk lengser dari jabatannya. Menurut hasil penyelidikan badan investigasi PBB, CICG, sang presiden terlibat dalam skandal korupsi dan kolusi. (AP)
Demonstran anti-Presiden Guatemala Jimmy Morales, menuntut sang presiden untuk lengser dari jabatannya. Menurut hasil penyelidikan badan investigasi PBB, CICIG, sang presiden terlibat dalam skandal korupsi dan kolusi. (AP)

Terpilih tiga tahun lalu, Presiden Jimmy Morales awalnya mendukung CICIG --sebuah badan PBB yang dibentuk pada tahun 2006 dan dirancang untuk memperkuat supremasi hukum negara.

Selama 11 tahun beroperasi di Guatemala, CICIG telah memberantas kasus korupsi yang telah melibatkan lebih dari 600 orang, termasuk pejabat terpilih, pengusaha dan birokrat. Komisi itu mengatakan pada November 2018 bahwa mereka telah memenangkan 310 hukuman dan memecah 60 jaringan kriminal.

Namun, ketika Presiden Morales menjadi subyek investigasi, presiden mengatakan dia akan meninjau mandat kehadiran dan peran CICIG di Guatemala.

Sang presiden juga menyatakan ketidaksukaannya terhadap komisi itu, karena telah menyelidiki putra presiden dan saudara lelakinya, serta ia sendiri atas kemungkinan pelanggaran dana kampanye 2015. Para tertuduh juga membantah tuduhan itu.

PBB mendukung seruan untuk menghapus kekebalan Presiden Morales untuk memungkinkannya diselidiki. Tapi, anggota parlemen Guatemala sejauh ini telah menolak proposal untuk mengangkat kekebalan Morales dari tuntutan hukum.

Morales mengatakan pada Agustus 2017 dia mengusir kepala CICIG. Meskipun pengadilan dengan cepat memblokir perintah itu, kepala komisi kemudian dilarang memasuki kembali negara itu setelah pergi untuk perjalanan bisnis.

Tahun lalu, Morales menolak untuk memperbarui mandat CICIG, secara efektif memberikannya waktu hingga hanya September 2019 untuk menghentikan operasi dan meninggalkan negara itu. Dia menggunakan pidatonya pada pertemuan tahunan Majelis Umum para pemimpin dunia musim gugur tahun ini untuk membahas CICIG.

Baru-baru ini, seorang anggota komisi ditahan di bandara selama hampir satu hari dan menolak masuk ke negara itu setelah tiba hari Sabtu pekan lalu. Pengadilan memerintahkan pembebasannya.

Warga Guatemala telah lama mengkritik sikap Morales, dan menggelar protes jalanan antikorupsi serta demonstrasi menuntut pengunduran dirinya.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by