Perang Narkoba di Filipina Telah Membunuh Lebih dari 5.000 Orang

Oleh Happy Ferdian Syah Utomo pada 20 Des 2018, 12:36 WIB
Diperbarui 20 Des 2018, 12:36 WIB
Lawan Ancaman Terorisme, Duterte Jajal Senjata Kiriman dari China
Perbesar
Presiden Filipina Rodrigo Duterte mencoba senapan sniper CS / LR4A buatan China di Clark Airbase di Filipina (28/6). Bantuan militer tersebut akan digunakan untuk melawan ancaman terorisme dan pembajakan dari kelompok militan. (AP Photo/Bullit Marquez)

Liputan6.com, Manila - Laporan resmi tentang jumlah korban tewas dalam perang keras Rodrigo Duterte terhadap narkoba di Filipina telah meningkat di atas 5.000 orang, demikian menurut pihak berwenang.

Derrick Carreon, seorang juru bicara untuk lembaga penindak narkoba Filipina (PDEA) mengatakan bahwa menurut jumlah resmi antara Juli 2016 dan akhir November tahun ini, sebanyak 5.050 nyawa hilang, sebagian besar di tangan polisi.

Sejak mengambil alih kekuasaan Filipina pada Juli 2016, Duterte telah menjadikan tindakan kerasnya terhadap pengguna dan pengedar narkoba sebagai titik fokus pemerintahannya.

Hal itu, sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Kamis (20/12/2018), melanjutkan operasi brutal serupa yang Duterte lakukan saat menjabat sebagai wali kota Davao.

Namun, jumlah korban resmi tersebut jauh di bawah perkiraan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok pemerhati hak asasi manusia, yang bervariasi dari 12.000 hingga 20.000 jiwa. Mereka meyakini bahwa banyak penindakan dilakukan tanpa dokumen resmi.

Pekan lalu, Chito Gascon, ketua komisi hak asasi manusia Filipina, mengatakan jumlah korban meninggal bisa mencapai 27.000 jiwa, meskipun ia menekankan bahwa menyelidiki kematian itu rumit karena polisi menahan catatan operasi anti-narkoba.

Meskipun pada awalnya adalah kebijakan yang populer, perang Duterte terhadap narkoba belakangan dikritik karena banyaknya pembunuhan oleh polisi, yang telah diberi kekuatan tidak terkendali untuk menindak isu terkait.

Carreon membela peningkatan jumlah korban tewas, dan mengatakan bahwa kehidupan polisi yang melakukan penggerebekan narkoba sering terancam, dan bahwa "secara alami, kekuatan sepadan harus dilaksanakan untuk mengusir ancaman".

"Setiap kematian memicu kekhawatiran," kata Carreon. "Tapi operasi anti-narkoba membawa kemungkinan paling tinggi pada tindak kekerasan, terutama jika tersangka bersenjata dan di bawah pengaruh obat-obatan terlarang."

 

Simak video pilihan berikut: 

 

2 dari 2 halaman

Bisa Jadi Ladang Pembantaian

Ribuan Warga Filipina Iringi Pemakaman Korban Tembak Mati Anti Narkoba
Perbesar
Para pemrotes mengiringi mobil yang membawa jenazah Kian Loyd delos Santos di Caloocan, Filipina (26/8). Kian Loyd adalah remaja usia 17 tahun korban tembak mati dari pasukan anti narkoba pemerintahan Duterte. (AP Photo/Bullit Marquez)

Sementara itu, menurut statistik pemerintah, telah dilakukan sebanyak 164.265 penangkapan terhadap kepemilikan obat-obatan terlarang, selama 115.435 operasi anti-narkoba di seluruh wilayah Filipina dalam dua setengah tahun terakhir.

Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) mengatakan bahwa perang Rodrigo Duterte terhadap narkoba akan mengarah ke "ladang pembantaian", jika presiden Filipina dibiarkan untuk melanjutkan tindakan kerasnya.

"Kami mempertanyakan kerangka perang terhadap narkoba dan maksud di baliknya," kritik Gwendolyn Pimentel-Gana, komisaris CHR.

"Anda tidak bisa membunuh semua orang. Satu nyawa melayang saja sudah terlalu banyak. Jika terus begitu, Filipina akan menjadi ladang pembantaian. Ketika presiden berkuasa, dia mengatakan tindakan keras ini akan berakhir dalam enam bulan. Kemudian, dia mengatakan akan terus berlanjut selama masa jabatannya," lanjutnya resah.

CHR menuntut pihak berwenang melakukan "proses hukum" ketika berurusan dengan tersangka, bukan menembak mati mereka.

"Para tersangka harus ditangkap dan ditindak melalui proses hukum, bukan dibunuh," kata Pimentel-Gana.

"Itu sebabnya perlu ada perubahan paradigma pada bagian pemerintah dan perlu mengubah perspektifnya tentang perang terhadap narkoba ini.

Lanjutkan Membaca ↓