Jamal Khashoggi dan Para Jurnalis Korban Persekusi Masuk Daftar Person of the Year 2018

Kolumnis The Washington Post yang dibunuh di tangan agen Saudi di Istanbul digambarkan oleh majalah Time sebagai "komentator dan kritikus yang produktif dari putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman."

Jamal Khashoggi terakhir terlihat pada 2 Oktober ketika dia memasuki konsulat Saudi di Istanbul untuk mendapatkan surat-surat yang dia butuhkan untuk menikahi tunangannya di Turki. Dia menghilang tak lama setelah memasuki gedung diplomatik, memicu Arab Saudi menghasilkan berbagai narasi yang kontradiktif untuk menjelaskan keberadaannya.

Riyadh akhirnya mengakui Khashoggi meninggal di konsulat tak lama setelah dia masuk, menyalahkan kematiannya pada agen-agen nakal --sebuah penjelasan yang telah dikritik, dengan beberapa pihak menuduh bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, menjadi otak dari pembunuhan itu.

Tubuh Khashoggi belum dikembalikan ke keluarganya, di tengah laporan itu dipotong secara brutal dan mungkin terlarut dalam asam.

"Diyakini telah dibunuh atas perintah Putra Mahkota (Arab Saudi), kematiannya memicu kecaman internasional dan pengawasan terhadap rezim Saudi," kata Time.

Beberapa bulan sebelum kematiannya, Khashoggi rajin menulis kolom opini untuk The Washington Post yang yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintahan Pangeran MBS--yang kini menjadi pemimpin de facto Arab Saudi-- atas kebijakan domestik dan kebijakan luar negerinya, campur tangan Saudi dalam perang di Yaman, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat dan media di kerajaan.

Seorang pria bersenjata berjalan ke kantor surat kabar Capital Gazette di Annapolis, Maryland, pada 28 Juli 2018. Pelaku melepas tembakan, menewaskan lima anggota staf editorial.

Tersangka memiliki dendam lama terhadap surat kabar itu setelah gagal menggugatnya karena pencemaran nama baik pada 2012, kata para penyelidik.

Terlepas dari kengerian yang terjadi di tempat kerja mereka, staf tetap bekerja di tempat parkir kantor untuk menerbitkan edisi keesokan harinya. Serta menerbitkan obituari rekan-rekan mereka, lalu meninggalkan halaman editorial kosong dengan catatan bertuliskan: "kami tidak bisa berkata-kata."

Mantan wartawan CNN Maria Ressa mendirikan situs berita online Rappler-nya di Filipina pada tahun 2012, dan sejak itu memperoleh reputasi sebagai jurnalisme investigatif yang keras mengkritik.

Mereka secara terbuka mengkritik Presiden Rodrigo Duterte, mempertanyakan keakuratan pernyataan publiknya, khususnya atas perang mematikannya terhadap narkoba.

Beberapa bulan setelah Duterte terpilih menjadi pressiden pada 2016, Rappler menerbitkan laporan terperinci mengenai dugaan bahwa bot otomatis dan akun Facebook palsu digunakan untuk memperkuat kampanye pro-Duterte --sesuatu yang ditolak oleh tim presiden.

Duterte telah melabeli laporan Rappler sebagai "melintir" dan melarang wartawan politiknya memasuki kantor kepresidenan.

Pada Januari tahun ini, Rappler dicabut izinnya oleh negara, memicu perdebatan nasional tentang kebebasan pers.

November ini, Maria Ressa dan situs beritanya dituduh melakukan penghindaran pajak --sesuatu yang dikatakannya adalah "bentuk jelas dari intimidasi dan pelecehan yang berkelanjutan".

Wartawan Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, keduanya warga Myanmar, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada bulan September karena melanggar undang-undang rahasia negara.

Itu berasal dari pekerjaan mereka pada September 2017 yang menginvestigasi terkait pembunuhan 10 pria Rohingya oleh tentara di desa Rakhine utara Inn Dinn.

Kedua jurnalis ditangkap pada bulan Desember 2017 saat membawa dokumen resmi yang telah diberikan oleh dua petugas polisi. Mereka selalu mempertahankan ketidakbersalahan mereka dan mengatakan mereka dijebak oleh polisi.

Kasus ini telah dilihat secara luas sebagai ujian kebebasan pers di Myanmar.

Aung San Suu Kyi, yang pernah dilihat sebagai suar hak asasi manusia dan demokrasi, telah menghadapi kecaman internasional atas penanganan pemerintahnya atas kasus tersebut.

Dia membela putusan yang mengatakan dua wartawan telah melanggar hukum dan bahwa vonis mereka "tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi sama sekali".