Sukses

AS Tuduh Rusia Berbohong soal Serangan Senjata Kimia oleh Pemberontak Suriah

AS menuduh Rusia merekayasa laporan tentang serangan senjata kimia oleh pemberontak Suriah di Aleppo.

Liputan6.com, Damaskus - Amerika Serikat (AS) dan Inggris menuduh Rusia merekayasa cerita tentang penggunaan senjata kimia oleh pemberontak Suriah. Tudingan pada Jumat 7 Desember itu, juga memperingatkan Moskow agar tidak merusak gencatan senjata yang telah disepakati.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pemberontak Suriah menembakan senjata yang mengandung klorin pada 24 November di kota Aleppo yang dikuasai rezim berkuasa.

Dikutip dari Channel News Asia pada Sabtu (8/12/2018), media pemerintah Suriah kala itu melaporkan, bahwa sekitar 100 warga Aleppo dirawat di rumah sakit karena kesulitan bernapas.

Rusia menanggapi kabar tersebut dengan melakukan serangan udara di Idlib, yang merupakan benteng utama pemberontak Suriah dalam melawan pemerintahan Bashar al-Assad, dan meragukan gencatan senjata yang disepakati pada pertengahan September.

Washington mengatakan pihaknya memiliki "informasi yang dapat dipercaya" bahwa laporan tentang kandungan klorin itu palsu. AS balik menuduh pasukan Rusia dan Suriah telah menembakkan gas air mata ke warga sipil di Aleppo.

"Amerika Serikat sangat prihatin bahwa para pejabat pro-rezim telah mempertahankan kendali atas lokasi serangan, memungkinkan mereka membuat sampel dan mencemarinya sebelum penyelidikan yang tepat oleh Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia," kata juru bicara kementerian Luar Negeri AS Robert Palladino dalam sebuah pernyataan.

"Kami memperingatkan Rusia dan pemerintah Suriah terhadap pengrusakan situs penyerangan yang dicurigai, dan mendesak mereka untuk mengamankan keselamatan para inspektur independen yang netral, sehingga mereka yang bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban," lanjutnya.

Palladino mengatakan bahwa Rusia dan Suriah "menggunakan laporan palsu sebagai kesempatan untuk merusak kepercayaan diri dalam gencatan senjata di Idlib."

Dalam pernyataan serupa, Inggris mengatakan "sangat tidak mungkin" bahwa klorin atau oposisi terlibat dalam insiden itu.

"Sangat mungkin bahwa ini adalah insiden yang dimaksudkan untuk membingkai oposisi, atau operasi yang salah agar Rusia dan rezim bisa mengambil keuntungan," tambah Palladino.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Simpang Siur Laporan Senjata Kimia

Kekuatan Barat, PBB dan kelompok hak asasi manusia telah berulang kali menuduh serangan kimia dilakukan oleh pasukan Bashar al-Assad.

Salah satunya terjadi pada April 2017 di kota Khan Sheikhun, yang menurut PBB, melibatkan gas sarin dan menyebabkan 83 orang tewas.

Presiden AS Donald Trump merrespons dengan mengirimkan 59 rudal jelajah untuk menyerang pangkalan udara Suriah, kebalikan dari keengganan pendahulunya, Barack Obama, untuk merespon secara militer.

Rusia, pendukung internasional Bashar al-Assad, dan pemerintah Suriah membantah insiden itu. Keduanya mengatakan bahwa rekaman korban yang menderita, termasuk anak-anak, adalah hal yang direkayasa.

Dalam insiden terbaru, seorang pejabat AS mengatakan bahwa kecurigaan kembali muncul ketika Rusia dan Suriah segera mengeluarkan akun media resmi yang serupa, dan dengan cepat melakukan serangan dalam waktu bersamaan.

Pejabat itu, yang berbicara secara anonim, mengatakan bahwa para saksi tidak melaporkan bau kaporit yang menjadi ciri serangan kimia.

"Analisis teknis video dan gambar sisa-sisa amunisi menunjukkan bahwa mortir yang digambarkan di media Rusia tidak cocok untuk mengirim klorin," kata pejabat itu.

Tuduhan Rusia atas insiden terbaru itu datang di tengah upaya yang sulit dipahami untuk menemukan solusi politik terhadap perang saudara Suriah, yang telah menewaskan lebih dari 360.000 orang dan jutaan orang terlantar.

Para perunding dari Rusia dan sekutu Assad, Iran, bertemu pekan lalu dengan pendukung oposisi Turki di ibukota Kazakhstan, Astana.

Namun, mereka tidak membuat kemajuan jelas dalam tujuan yang didukung PBB untuk membentuk komite konstitusi pada akhir tahun ini.

Tetapi Rusia dan Turki setuju untuk tetap bekerja sama mempertahankan zona penyangga berbentuk U di sekitar Idlib, yang menjaga kekuatan pro-pemerintah keluar dari wilayah tersebut.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.