Sukses

PBB Tolak Usulan AS untuk Mengecam Kelompok Hamas

Majelis Umum PBB dikabarkan menolak usulan AS, yang didukung oleh Israel, untuk mengecam kelompok Hamas.

Liputan6.com, New York - Majelis Umum PBB menolak resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk berusaha mengecamHamas, kelompok Palestina pengelola Jalur Gaza yang terisolir.

Resolusi, yang didukung kuat oleh Israel, membutuhkan dua pertiga suara mayoritas untuk disampaikan pada Kamis 6 Desember, setelah pemungutan suara sebelumnya di majelis.

Dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (7/12/2018), proposal itu gagal melewati ambang suara, dengan 87 negara menyatakan setuju dan 57 lainnya menentang. Tiga puluh tiga negara abstain.

Voting sebelumnya untuk mensyaratkan mayoritas dua pertiga, di mana mengikuti langkah prosedural yang diminta oleh Kuwait, jauh lebih dekat: 75-72, dengan 26 abstain.

Resolusi yang gagal itu merupakan tugas akhir Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, yang segera meninggalkan kursinya pada akhir tahun.

Haley, seorang pembela Israel yang gigih, telah menulis surat kepada negara-negara anggota pada Senin 3 Desember, untuk mendesak mereka mendukung kutukan terhadap Hamas, sekaligus memperingatkan: "Amerika Serikat mengambil hasil dari suara ini dengan sangat serius."

"Sebelum Majelis Umum dapat secara kredibel mendukung kompromi dan rekonsiliasi antara Palestina dan Israel, itu harus dicatat, tidak ambigu dan tanpa syarat, mengutuk terorisme Hamas," kata Haley di hadapan Majelis Umum PBB.

Di lain pihak, dalam sebuah pernyataan resmi, Hamas berterima kasih kepada negara-negara anggota PBB "yang mendukung perlawanan rakyat kami dan keadilan perjuangan mereka".

Di saat bersamaan, Hamas juga menyerang Haley dengan mengatakan bahwa sang dubes "dikenal karena ekstremisme dan posisinya yang mendukung terorisme Zionis di Palestina".

Juru bicara Hamas Sami Abu Zahri menggambarkan pemungutan suara di Majelis Umum PBB, sebagai "tamparan" bagi pemerintahan Donald Trump yang pro-Israel dalam menangani proses perdamaian Timur Tengah.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Disebut Penjara Terbesar di Dunia

Mahmoud Abbas, Presiden Otorita Palestina di Tepi Barat, juga menyambut baik kekalahan resolusi itu dengan mengatakan: "Kepresidenan Palestina tidak akan membiarkan kecaman atas perjuangan nasional kami."

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan bahwa negara-negara yang menolak rancangan resolusi harus merasa malu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji mereka yang memberikan suara mendukung.

Jalur Gaza, wilayah yang dihuni oleh dua juta orang Palestina, telah berada di bawah blokade Israel selama lebih dari satu dekade.

Pada 2006, Hamas mengalahkan Fatah dalam pemilihan parlemen di Jalur Gaza dan, setahun kemudian, pertempuran antara faksi-faksi yang bermusuhan meletus.

Ketika Hamas akhirnya mengambil alih, Israel menanggapi dengan memberlakukan blokade darat, laut dan udara di Gaza, serta melarang penduduknya bekerja di Israel.

Mesir mengikutinya, secara efektif menyegel Jalur Gaza --sering digambarkan sebagai penjara terbesar di dunia-- dari dunia luar.

Pengucilan terus menerus telah menyebabkan ekonomi Gaza hancur, memiskinkan penduduknya dan meninggalkan 60 persen tanpa pekerjaan, listrik dan layanan kesehatan yang memadai.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.