Sukses

Erdogan Desak Arab Saudi Ekstradisi Pembunuh Jamal Khashoggi ke Turki

Presiden Erdogan menuntut Arab Saudi mengekstradisi tersangka pembunuhan Jamal Khashoggi, agar mereka diproses hukum di Turki.

Liputan6.com, Buenos Aires - Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menuntut Arab Saudi untuk mengekstradisi para tersangka pembunuhan Jamal Khashoggi, agar mereka dapat diproses hukum di Turki.

Arab Saudi telah mendakwa 11 orang atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Di sisi lain, Turki mengupayakan agar mereka diekstradisi, mengingat, tempat kejadian perkara berlokasi di Istanbul. 

Saudi telah menolak proposal itu, dengan berdalih bahwa Khashoggi tewas di dalam Konsulat Saudi di Istanbul --secara teknis, TKP itu merupakan wilayah administrasi Saudi.

Berbicara pascasesi KTT G-20 di Buenos Aires, Argentina akhir pekan ini, Erdogan menekankan penting bahwa para tersangka yang ditahan oleh pemerintah Saudi harus diekstradisi untuk menghadapi pengadilan di Turki, demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (2/12/2018).

Ia juga menuduh otoritas Saudi telah memberikan penjelasan yang inkonsisten dan bohong tentang terbunuhnya Jamal Khashoggi, karena, mereka mengubah cerita dan menolak untuk berbagi informasi dengan penyelidikan Turki.

Erdogan menambahkan bahwa pembunuhan itu merupakan ujian bagi seluruh dunia, tetapi bersikeras dia tidak ingin merusak keluarga kerajaan Saudi.

Dia mengatakan penyelesaian pembunuhan itu akan menjadi kepentingan keluarga kerajaan Saudi.

Dalam kesempatan yang sama, Erdogan juga mengatakan, Turki memiliki bukti bahwa Jamal Khashoggi telah terbunuh selama tujuh setengah menit dan telah berbagi bukti itu dengan negara-negara yang telah memintanya.

 

Simak video pilihan berikut:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Turki Minta PBB Selidiki Pembunuhan Jamal Khashoggi

Sebelumnya, Turki tengah mengupayakan agar PBB membuka penyelidikan atas kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, jika investigasi gabungan Ankara-Riyadh mengalami kebuntuan, kata Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu.

Namun, di samping alasan itu, permintaan Cavusoglu agar PBB membuka penyelidikan juga dipicu oleh ketidakpuasannya terhadap komitmen Saudi dalam menyelidiki kematian kolumnis The Washington Post tersebut. Cavusoglu menilai, Saudi tak bersikap kooperatif dengan Turki dalam melakukan penyelidikan.

Berbicara kepada wartawan di Washington DC pada 20 November 2018, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Cavusoglu mengatakan bahwa Turki telah berbagi informasi terbaru tentang pembunuhan Khashoggi dengan Amerika Serikat.

Dia menegaskan kembali sikap Ankara bahwa kebenaran harus muncul pada siapa yang memberi perintah untuk membunuh wartawan senior itu.

"Sampai saat ini, kami telah menerima tawaran Arab Saudi untuk bekerjasama dengan kami tanpa ragu. Namun, sampai saat ini, kami tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang baru saya daftarkan (terkait pemberi perintah pembunuhan Khashoggi). Maka, bisa dikatakan bahwa kerja sama ini tidak pada tingkat yang kami inginkan," kata Cavusoglu.

"Jika itu mengalami kebuntuan atau penyelidikan berjalan tanpa adanya kerja sama penuh, maka kita (Turki) dapat mengajukan permohonan agar PBB membuka penyelidikan," kata Cavusoglu yang menambahkan bahwa ia telah membicarakan prospek tersebut dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Cavusoglu juga mengatakan bahwa dia dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mendengarkan rekaman audio dari pembunuhan Khashoggi --yang mana rekaman itu telah disebarkan kepada pejabat tinggi negara Barat, termasuk AS.

"(Rekaman) itu sangat menjijikkan. Jika Anda mendengarkannya, Anda dapat memahami bahwa itu adalah pembunuhan terencana," katanya, seraya menambahkan bahwa terserah pada pengadilan Turki untuk memutuskan apakah akan memublikasikan rekaman itu.

Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post yang tinggal di AS, merupakan seorang pengkritik pemerintah Saudi -- yang dipimpin secara de facto oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Khashoggi terbunuh pada 2 Oktober 2018 di konsulat Saudi di Istanbul.

Setelah menawarkan banyak penjelasan yang kontradiktif, Riyadh mengatakan pekan lalu bahwa Khashoggi memang dibunuh dan jasadnya dimutilasi sebagai dampak dari "operasi penggerebekan yang berjalan keliru". Jaksa penuntut umum Saudi mengatakan akan memberikan hukuman mati kepada lima dari total belasan tersangka yang dikatakannya terlibat dalam kasus tersebut.

Presiden Erdogan mengatakan bahwa figur "tingkat tertinggi" dari pemerintah Saudi memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Tetapi, ia belum secara langsung menuduh Pangeran Salman.

Sementara itu, Badan Intelijen AS (CIA) dengan yakin menuduh Pangeran Salman sebagai pemberi otorisasi atas operasi tersebut, menurut pemberitaan The Washington Post. Akan tetapi, Arab Saudi dengan tegas membantahnya dan mengatakan bahwa Pangeran Salman tidak mengetahui operasi itu.

Di sisi lain, terlepas dari meluasnya kritik terhadap Saudi dan Pangeran Salman, Presiden AS Donald Trump bersumpah untuk tetap menjadi "mitra setia" Arab Saudi, meski ia sendiri juga telah mengatakan bahwa sang putra mahkota Saudi mungkin mengetahui tentang rencana pembunuhan Jamal Khashoggi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.