Dua Pemimpin Khmer Merah Terbukti Bersalah atas Genosida di Kamboja

Oleh Happy Ferdian Syah Utomo pada 16 Nov 2018, 18:02 WIB
Dua pemimpin Khmer Merah yang masih hidup dinyatakan bersalah atas genosida di Kamboja (AP/Mark Peters)

Liputan6.com, Phnom Penh - Pengadilan yang didukung PBB menjatuhkan vonis bersalah terhadap dua pelaku rezim Khmer Merah yang masih hidup, atas genosida di Kamboja pada medio tahun 1975 hingga 1979.

Vonis yang diketuk palu pada hari Jumat itu disebut sebagai keputusan bersejarah kian membuka tabir keadilan di Kamboja.

"Saudara Nomor Dua" Nuon Chea (92) dan Khieu Samphan (87) adalah para pemimpin senior kelompok komunis yang masih hidup, dan menjadi saksi pemerintahan paling brutal yang pernah terjadi di Asia Tenggara.

Dikutip dari Al Jazeera pada Jumat (16/11/2018), Pengadilan Luar Biasa Kamboja (ECCC) menilai keduanya bertanggung jawab secara pidana atas kematian sekitar 1,7 juta warga Kamboja, yang dinilai oleh Konvensi Jenewa sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar di Abad ke-20.

"Khmer Merah terbukti melakukan genosida terhadap etnis Vietnam dan kelompok muslim Cham," kata hakim ketua Nil Nonn, yang merupakan pertama kalinya Pengadilan Internasional mengeluarkan putusan seperti itu.

Kerumunan besar penonton menghadiri sesi meja hijau di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, termasuk beberapa di antaranya anggota minoritas muslim Cham.

Sebelumnya, kedua pemimpin Khmer Merah itu sudah menjalani hukuman seumur hidup setelah dinyatakan bersalah dalam persidangan terhadap kemanusiaan tahun 2011 hingga 2014, yang terkait tuduhan pemindahan paksa dan penculikan.

Khmer Merah berusaha mencapai utopia agraria dengan mengosongkan kota-kota untuk membangun komune pedesaan yang luas.

Sebaliknya kebijakan radikal mereka mengarah pada apa yang disebut "genosida otomatis" melalui bencana kelaparan, kerja paksa dan eksekusi.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

2 of 2

Jumlah Tuduhan Sangat Banyak

Tulang belulang korban pembantai Khmer Merah alias Genosida di Kamboja pada masa kepemimpinan Pol Pot (Wikimedia Commons)
Tulang belulang korban pembantai Khmer Merah alias Genosida di Kamboja pada masa kepemimpinan Pol Pot (Wikimedia Commons)

Sekitar 800 orang, termasuk di antaranya lebih dari 200 muslim Cham, dilaporkan menghadiri sidang pada hari Jumat, kata juru bicara ECCC, Neth Pheaktra.

Pengadilan hibrida, yang menggunakan campuran hukum Kamboja dan internasional, diciptakan dengan dukungan PBB pada 2006 untuk mengadili para pemimpin senior Khmer Merah.

Hanya tiga orang yang dihukum oleh pengadilan, yang memakan biaya lebih dari US$ 300 juta, atau sekitar Rp 4,3 triliun.

Mantan Menteri Luar Negeri Khmer Merah Ieng Sary dan istrinya meninggal tanpa menghadapi pengadilan, sementara "Saudara Nomor 1" Pol Pot meninggal pada tahun 1998.

Jumlah tuduhan terhadap Nuon Chea dan Khieu Samphan begitu luas sehingga pengadilan membagi persidangan ke dalam serangkaian dengar pendapat yang lebih kecil pada tahun 2011.

Banyak yang percaya keputusan itu akan menjadi yang terakhir untuk pengadilan, yang telah dirusak oleh tuduhan campur tangan politik.

Perdana Menteri Hun Sen -- juga mantan kader Khmer Merah-- telah berulang kali memperingatkan dia tidak akan membiarkan lebih banyak penyelidikan dilanjutkan, dengan alasan ancaman yang samar-samar terhadap stabilitas.

Pengadilan telah meluncurkan penyelidikan terhadap empat kader Khmer Merah, meskipun satu orang diberhentikan pada Februari 2017, menyoroti kesulitan membawa anggota tingkat yang lebih rendah dari rezim brutal itu ke pengadilan.

Lanjutkan Membaca ↓