Negara Bagian di Australia Ini Jalin Kerja Sama Rahasia dengan China?

Oleh Happy Ferdian Syah Utomo pada 13 Nov 2018, 17:03 WIB
Diperbarui 13 Nov 2018, 17:03 WIB
Perdana Menteri Australia Scott Morrison (AP/Andrew Taylor)
Perbesar
Perdana Menteri Australia Scott Morrison (AP/Andrew Taylor)

Liputan6.com, Canberra - Perdana Menteri Australia Scott Morrison dibuat kaget oleh laporan yang mengatakan bahwa diam-diam salah satu negara bagiannya mengesampingkan regulator federal, dan menandatangani kerja sama dengan China dalam perwujudan inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (One Belt One Road).

PM Morrison mengatakan pada awal pekan ini bahwa perjanjian tersebut, yang ditandatangani bulan lalu antara pemerintah China dan negara bagian Victoria, merusak kemampuan pemerintah federal untuk melakukan kebijakan luar negeri.

Apalagi hal itu, sebagaimana dikutip dari New York Times pada Selasa (13/11/2018), terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Beijing terus mencoba memperluas pengaruh yang tidak semestinya ke Australia.

Menyampaikan di hadapan media, PM Morrison mengaku terkejut dengan kabar tersebut, dan merasa "telah dilangkahi" dalam memutuskan kebijakan internasional.

Gubernur negara bagian Victoria, Daniel Andrews, mengatakan bahwa kesepakatan itu akan membawa bisnis negaranya "satu langkah lebih maju", dengan membuka peluang perdagangan dan investasi pada inisiatif One Belt One Road yang ambisius oleh China.

Beberapa pengamat menilai naif keputusan Andrews karena gagal memahami bagaimana China telah menggunakan inisiatif terkait untuk memperdalam pengaruh globalnya, dengan menjanjikan bantuan pembangunan proyek infrastruktur besar, termasuk di Australia

Masih belum jelas apa yang akan terjadi di Victoria, tetapi proyek One Belt One Road di negara lain cenderung berskala besar.

Di bawah Presiden Xi Jinping, China telah menjanjikan triliunan dolar selama lima tahun terakhir untuk pembangunan jalan, pembangkit listrik dan pelabuhan di seluruh Asia, Afrika dan Eropa.

Inisiatif One Belt One Road --kebijakan luar negeri utama dari pemerintahan Xi-- menggunakan proyek infrastruktur besar sebagai cara untuk mendapatkan teman dan menyebarkan pengaruh.

Kreditur yang dikendalikan pemerintah China menawarkan sejumlah besar uang melalui pinjaman atau jaminan keuangan untuk membangun bandara, pelabuhan laut, jalan raya, jalur kereta api, dan pembangkit listrik.

Uang tersebut sering kali datang dengan persyaratan bahwa perusahaan-perusahaan China perlu terlibat dalam perencanaan dan konstruksi, dan karyawan dari Negeri Tirai Bambu sering dibawa sebagai tenaga kerja, meminimalkan manfaat ekonomi langsung ke negara penerima proyek.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

2 dari 2 halaman

Menyeimbangkan Hubungan dengan China dan AS

Bendera negara Australia - AFP
Perbesar
Bendera negara Australia - AFP

Australia telah lama harus menyeimbangkan hubungan ekonominya dengan China, terutama terkait aliansi keamanan strategisnya dengan Amerika Serikat.

Sejak John Howard menjadi perdana menteri lebih dari satu dekade lalu, Canberra telah berusaha untuk membuat kedua kekuatan itu senang bermitra dengan Australia.

"Howard terkenal berpendapat bahwa Australia tidak harus memilih antara hubungan ekonomi dengan China dan aliansi dengan Amerika Serikat," kata Michael Clarke, seorang profesor di National Security College di Australian National University.

"Jelas, kedua asumsi tersebut tidak lagi memegang pendekatan 'America First' dari Presiden Trump dan ketegasan China di bawah Presiden Xi Jinping," lanjut Clarke.

Pemerintah federal, kata Clarke, perlu memperjelas posisinya tentang apakah negara-negara bagian Australia diizinkan untuk menerima pendanaan untuk proyek-proyek One Belt One Road.

Pada bulan September, Steven Ciobo, yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan untuk negara bagain Victoria, menandatangani perjanjian yang akan memungkinkan Australia dan China bekerja sama dalam proyek-proyek infrastruktur di bawah inisiatif One Belt One Road.

Pemerintah Victoria awalnya menolak untuk mengumumkan isi dari kesepakatan yang telah ditandatangani dengan Beijing. Namun, pada Senin 12 November, atas desakan transparansi, mereka menerbitkan sebuah dokumen online sebanyak empat halaman.

Lanjutkan Membaca ↓