Pernah Dijajah 165 Tahun, Kaledonia Baru Tolak Tawaran Merdeka

Oleh Happy Ferdian Syah Utomo pada 05 Nov 2018, 12:33 WIB
Hasil jajak pendapat baru menyebut sebagian besar masyarakat Kaledonia Baru memilih tetap berada di bawah kendali Prancis (AP/Mathurin Derel)

Liputan6.com, Noumea - Sebagian besar masyarakat di kepulauan Kaledonia Baru, dikabarkan telah menolak tawaran kemerdekaan dari Prancis.

Hasil akhir jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 56,4 persen memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis, sementara 43,6 persen sisanya memilih untuk merdeka, di mana hasil tersebut disebut berselisih lebih ketat dari prediksi sebelumnya.

Dikutip dari BBC pada Senin (5/11/2018), jumlah pemilih sekitar 81 persen dari total penduduk Kaledonia Baru. Jajak pendapat kali ini merupakan lanjutan dari janji Prancis yang disepakati pada 1988 silam, di mana bertujuan mengakhiri kampanye kekerasan terkait isu kemerdekaan.

Di lain pihak, Presiden Emmanuel Macron mengatakan jajak pendapat itu menunjukkan "kepercayaan di republik Prancis".

"Saya harus memberitahu Anda betapa bangganya saya bahwa kami akhirnya telah melewati langkah bersejarah ini bersama-sama," tambahnya.

Referendum tentang kemerdekaan berlalu dengan damai, tetapi beberapa kerusuhan dilaporkan setelah pemungutan suara ditutup.

Mobil dan sebuah toko dibakar di ibukota, Nouméa, media setempat melaporkan. Sementara kantor komisaris tinggi setempat melaporkan beberapa jalan ditutup oleh pengunjuk rasa.

Kaledonia Baru memiliki deposit nikel yang besar, komponen vital dalam manufaktur elektronik, dan dilihat oleh Perancis sebagai aset politik dan ekonomi strategis di kawasan Pasifik.

Kepulauan ini adalah salah satu dari 17 "wilayah non-pemerintahan" PBB, di mana proses dekolonisasi belum selesai.

Sekitar 175.000 orang memenuhi syarat untuk memilih dalam jajak pendapat pada hari Minggu, di mana penduduk asli --etnis Kanak-- menempati 39,1 persen dari total populasi.

Nasionalisme Prancis kuat di antara etnis Eropa di wilayah ini, yang merupakan 27,1 persen dari populasi.

Para pengamat juga mengatakan bahkan sebagian warga etnis Kanak cenderung memilih kembali tetap menjadi bagian dari Prancis.

Sepertiga penduduk lainnya di Kaledonia Baru yang berjumlah 268.000 jiwa, juga sebagian besar dikatakan menentang kemerdekaan.

Pulau-pulau terpencil menerima sekitar 1,3 miliar euro (setara Rp 22 triliun) dari pemerintah Perancis setiap tahunnya.

Selama kunjungan ke Nouméa pada bulan Mei, Presiden Macron mengatakan bahwa Prancis akan "terlihat kurang indah tanpa Kaledonia Baru".

 

Simak video pilihan berikut: 

 

2 of 2

Menjadi Bagian Prancis Sejak 1853

Presiden Prancis Emmanuel Macron (AP/Phillipe Wojazer)
Presiden Prancis Emmanuel Macron (AP/Phillipe Wojazer)

Prancis pertama kali mengklaim pulau-pulau di wilayah Kaledonia Baru pada tahun 1853, dan pernah menggunakannya sebagai tempat pembuangan tahanan.

Pada 1980-an, terjadi bentrokan mematikan antara pasukan Prancis dan warga etnis Kanak.

Puncak dari konflik itu datang ketika separatis Kanak membunuh empat polisi Prancis dan menyandera 23 sandera lainnya di sebuah gua.

Serangan Perancis berikutnya menelan korban 19 orang dari etnis Kanak dan dua tentara.

Pada 1988, perwakilan dari kubu pro-dan anti-kemerdekaan setuju untuk mengakhiri kekerasan, dan akhirnya mengadakan referendum penentuan nasib sendiri.

Tidak ada suara yang sah dalam menyatakan status Kaledonia Baru, dan pemerintah Prancis membolehkan jajak pendapat lanjutan sebelum tahun 2022.

Jika referendum condong pada opsi merdeka, maka Kaledonia Baru akan menjadi wilayah Prancis pertama yang memisahkan diri sejak Djibouti (1977) dan Vanuatu (1980).

Kaledonia Baru sendiri kini memiliki perwakilan di parlemen Prancis, yang diisi oleh dua deputi dan dua senator.

Lanjutkan Membaca ↓