PM Israel Ingin Punya Hubungan Diplomatik dengan Indonesia, Mungkinkah?

Peresmian Kedutaan Besar AS di Yerusalem — Ekspresi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat menghadiri peresmian Kedubes AS di Yerusalem, Minggu (13/5). Peresmian Kedubes AS di Yerusalem dihadiri sejumlah tamu VVIP dari berbagai negara. (Gali Tibbon/AFP)

Tel Aviv - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Minggu, 14 Oktober menyebutkan ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia.

"Indonesia sangat, sangat penting bagi kami. Satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki hubungan yang terbuka dan kuat dengan Israel...," ungkapnya dalam sebuah konferensi internasional untuk jurnalis Kristen di Yerusalem, seperti dikutip dari Deutsche Welle, Jumat (19/10/2018).

"Penduduk Indonesia berjumlah lebih 200 juta orang. Ada muslim, ada puluhan juta umat Kristen. Kami ingin melihat mereka datang ke sini. Kami ingin memiliki hubungan yang luar biasa dengan mereka," imbuh Netanyahu ketika menjawab pertanyaan jurnalis Indonesia, Monique Rijkers dalam sebuah konferensi.

Wartawan yang juga merupakan pendiri Haddasah of Indonesia itu mengajukan pertanyaan kepada Netanyahu, sambil meminta agar Israel membuka pintu perbatasan negaranya bagi warga Indonesia, supaya bebas mengunjungi Israel.

Monique merujuk pada moratorium yang sempat melarang turis asal Indonesia memasuki Israel.

"Saya akan mengusahakan visa tersebut, dan akan melihat apa yang bisa saya lakukan," ujar Netanyahu menutup penjelasannya seperti dikutip dari The Times of Israel.

Meski Indonesia dan Israel secara resmi tidak memiliki hubungan diplomasi, ada hubungan dagang dan wisata antara kedua negara. Juni lalu, akibat ada larangan dari Israel, ribuan wisatawan religi dari Indonesia harus membatalkan rencana perjalanannya ke Israel.

Awal Oktober, Israel menyebutkan telah mengirimkan bantuan ke Indonesia sebagai reaksi atas bencana yang menewaskan lebih dari 2.000 orang akibat gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Namun, karena hubungan diplomatik yang sensitif antara Indonesia dan Israel, Kementerian Luar Negeri dan kantor Perdana Menteri Israel menolak berkomentar.

Netanyahu pada pertemuan yang sama juga menyinggung kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di Afrika, sambil menyebutkan bahwa banyak negara di dunia yang tertarik bekerja sama dengan Israel untuk memerangi teroris.

Fakta ini, ungkapnya, "Membuka jalan agar semakin banyak negara yang mau mengakui Israel, dan saya pikir Anda akan mendengarnya segera."

Saksikan video pilihan berikut ini:

PM Israel, Benjamin Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump terkait pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

2 dari 2 halaman

Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, sempat bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada akhir September lalu. Dalam pertemuan tersebut JK sempat membicarakan upaya perdamaian Palestina-Israel.

"Bicara tentang perdamaian saja, bagaimana sikap dia, apa yang bisa kita bantu, untuk Palestina bagaimana, Israel bagaimana," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa 2 Oktober 2018.

JK mengatakan, perlu mengenal kedua belah pihak untuk membantu pendamaian Palestina dan Israel. Dia menjelaskan, pertemuan dengan Netanyahu lumrah terjadi di sela sidang PBB.

"Karena itu, begitu kenalan ya kita bicaralah soal perdamaian, itu biasa saja di PBB karena itu multilateral. Tidak ada pertemuan pribadi, tidak ada atur pertemuan," papar Kalla.

Dia juga menjelaskan pertemuan dengan Netanyahu bukanlah pertemuan rahasia. Pertemuan tersebut terjadi secara tidak sengaja.

Di Dewan HAM PBB, RI Desak Israel Akhiri Pendudukan terhadap Palestina

Indonesia kembali menegaskan posisinya yang lugas dan tegas dalam membela hak-hak sah dan fundamental rakyat Palestina pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin, 24 September 2018, yang membahas situasi HAM di wilayah pendudukan Palestina oleh Israel.

Di hadapan negara-negara anggota PBB, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib menyatakan, "Sudah lebih dari 60 tahun Israel membuat kawasan sebagai teater ketegangan dan kekerasan. Rakyat Palestina mengalami kesulitan hidup setiap hari, dan Israel dengan keras kepala terus mengabaikan desakan internasional untuk mengakhiri pendudukan ilegalnya di tanah milik Palestina."

Dubes Kleib selanjutnya mendesak agar Dewan HAM PBB perlu segera mengambil aksi nyata untuk mengakhiri impunitas yang terus dinikmati Israel, dan secara serius mengejar akuntabilitas atas berbagai pelanggaran HAM oleh Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan Palestina.

Dia menambahkan, Israel dengan terang-terangan telah melanggar berbagai hukum internasional melalui pembangunan permukiman ilegal, pendirian tembok pemisah, dan pembatasan mobilitas warga Palestina.

Hasan Kleib mengingatkan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata terhadap rakyat sipil Palestina di Gaza baru-baru ini harus menjadi pengingat bagi PBB untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Ini dilakukan guna memastikan bahwa Israel mengakhiri kebijakan-kebijakan yang tidak manusiawi, dan menarik diri dari seluruh wilayah pendudukan.

Pada saat yang sama, Indonesia juga menyambut baik terbentuknya Commission of Inquiry (CoI) baru-baru ini yang sejalan dengan desakan Indonesia sebelumnya.

Diharapkan agar CoI yang akan melakukan investigasi atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Israel terhadap rakyat sipil Palestina dalam protes damai di Gaza, yang dimulai sejak Maret 2018, dapat menjalankan mandatnya dengan efektif.

Dubes Kleib meminta agar CoI dapat mengeluarkan rekomendasi terkait mekanisme akuntabilitas yang sesuai bagi para pelaku kekerasan bersenjata oleh Israel terhadap rakyat sipil Palestina.