AS Jatuhkan Sanksi ke Firma yang Mendanai Korps Garda Revolusi Iran

Liputan6.com, Washington DC - Amerika Serikat, pada 16 Oktober 2018, mengumumkan sanksi ekonomi baru kepada sejumlah perusahaan yang dituding mendanai unit paramiliter di bawah komando Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) yakni, Basij.

Dengan menargetkan jaringan pembiayaan milisi Basij, yang dituding oleh AS melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, AS berharap sanksi itu mampu mencekik pendanaan Basij dan menakut-nakuti setiap transaksi bisnis komunitas internasional dengan Iran, demikian seperti dikutip dari The Wall Street Journal, Kamis (18/10/2018).

Kementerian Luar Negeri AS, selaku lembaga pemberi sanksi, mengatakan bahwa Basij memiliki kontrol terhadap bank dan perusahaan yang terintegrasi di seluruh ekonomi Iran, meliputi, Mehr Eqtesad Bank dan Bank Mellat.

Semua lembaga tersebut sudah ditargetkan di bawah sanksi AS, yang akan tegas diberlakukan pada 5 November 2018.

Sanksi tersebut, lanjut Kemenkeu AS, dimaksudkan untuk memotong aliran keuangan dan transaksi perdagangan Iran dengan dunia, serta, ditujukan untuk meredam pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerima sanksi terbaru AS itu adalah lembaga keuangan yang melakukan bisnis di Eropa dengan cakupan operasi di seluruh dunia. Ini menunjukkan adanya keterkaitan Basij dengan pihak di Eropa.

Bank Mellat, yang menurut AS dimiliki oleh Basij, memiliki anak perusahaan di Jerman, Inggris, Turki, dan Korea Selatan, menurut situs web Kemenkeu AS.

Sementara itu Mehr Eqtesad Bank, yang juga diduga terafiliasi dengan Basij, memiliki atau mengendalikan banyak perusahaan Iran, termasuk produsen traktor serta pabrik pengolahan at kimia dan mineral terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Juru Bicara untuk Wakil Tetap Iran di PBB, Alireza Miryousefi, menyebut sanksi itu sebagai "kampanye unilateral agresif yang diterapkan AS terhadap Iran."

Simak video pilihan berikut: