Sukses

Skandal Pajak Fan Bingbing Bikin Industri Perfilman China Kalang Kabut

Industri perfilman China disebut kalang kabut karena skandal pajak yang melanda Fan Bingbing.

Liputan6.com, Beijing - Skandal urusan pajak yang menimpa aktris Fan Bingbing, dipadukan dengan kontrol ketat Partai Komunis pada industri hiburan China, akan berdampak signifikan pada jumlah film dan acara televisi yang diproduksi secara lokal dalam satu atau dua tahun ke depan, demikian menurut obsrvasi beberapa pengamat budaya kontemporer Tiongkok.

Tenky Tin Kai-man, kepala pembuat film Federasi Hong Kong, mengatakan pelambatan dimulai sekitar tiga bulan yang lalu. Segera setelah Fan menghilang dari pandangan publik.

"Sebagian besar karya produksi pada film dan serial televisi ditunda," katanya, sebagaimana dikutip dari South China Morning Post pada Jumat (5/10/2018).

Sang mega bintang kembali muncul di hadapan publik pada Rabu 3 Oktober, meminta maaf atas skandal pajak yang dilakukannya. Ia kini dituntut denda sebesar 844 juta yuan (setara Rp 1,9 triliun dengan kurs Rp 2.208 per 1 yuan), yang berasal dari total denda dan jumlah nilai obyek pajak belum dibayar.

Secara mengejutkan, pasca-terkuaknya skandal Fan Bingbing, otoritas pajak China mengatakan akan meluncurkan kampanye untuk memperketat kebijakan pajak, serta metode pengumpulannya dalam bisnis televisi dan film.

"Dalam menghadapi ketidakpastian, semua orang memilih untuk menunggu dan melihat, daripada mulai 'menembak'," kata Tin, menambahkan bahwa tidak dapat dihindari akan ada kekurangan pasokan dalam bulan-bulan ke depan, dan bahkan mungkin beberapa tahun ke depan.

Kemerosotan dalam aktivitas produksi juga berdampak besar pada para pembuat film Hong Kong, yang sebagian besar bekerja di China Daratan, kata Tin.

Alfred Cheung Kin-ting, seorang sutradara film kawakan yang berbasis di Hong Kong, mengatakan dia memperkirakan akan ada dua tahun "musim dingin" di industri film dan televisi China, karena para investor menghindari ketidakpastian dan menunda produksi mereka.

Namun dia mengatakan dia tidak terkejut oleh kabar baru-baru ini tentang Fan Bingbing, karena penggelapan pajak adalah hal yang biasa di industri terkait.

"Sebelum insiden Fan, sebagian besar rumah produksi di daratan akan menggunakan satu atau lain cara untuk menghindari pembayaran pajak, seperti menawarkan lompatan pajak dari buku-buku kepada para aktor mereka," katanya.

Namun sejak itu, baik produsen maupun bintang film tidak mendekati kesepakatan tersebut, katanya.

 

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kebingungan Melanda Perfilman China

Fan Bingbing dinyatakan bersalah menggunakan kontrak split, atau "yin-yang" untuk menyamarkan penghasilan sebenarnya dari otoritas pajak.

Tin mengatakan perjanjian palsu itu ada di mana-mana, tetapi sekarang tidak ada yang yakin bagaimana pihak berwenang China akan berurusan dengan mereka.

Sementara itu, otoritas pajak telah menetapkan tenggat waktu 31 Desember untuk perusahaan dan individu di industri hiburan, di mana mereka diwajibkan secara sukarela membayar pajak yang sebelumnya dihindari.

Selain skandal pajak, industri hiburan telah menghadapi tekanan yang semakin besar sebagai akibat dari upaya Partai Komunis untuk memperketat kontrol ideologisnya.

Di bawah restrukturisasi dan fusi organ partai dan negara oleh Presiden Xi Jinping pada bulan Maret, sensor film pemerintah digabung di bawah Kementerian Penerangan di Beijing.

Sementara Presiden Xi meletakkan fokus dan arah propaganda di konferensi kerja musim panas, baik Tin dan Cheung mengatakan banyak di industri hiburan tidak tahu bagaimana pedoman peraturan baru akan mempengaruhi produksi film dan televisi.

Sementara itu, menurut Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), industri film kota sangat bergantung pada pendapatan luar negeri, terutama dari China Daratan. Kedua belah pihak memiliki perjanjian perdagangan, di mana berarti film yang diproduksi bersama oleh Hong Kong dan perusahaan-perusahaan China Daratan tidak dihitung sebagai impor, di mana Beijing memberlakukan kuota yang ketat.

Menurut angka terbaru yang tersedia dari dewan terkait, jumlah izin produksi bersama yang dikeluarkan oleh otoritas daratan pada tahun 2016 naik 11 persen dari tahun sebelumnya menjadi 89.

Dari 60 film China yang diproduksi bersama dengan mitra luar negeri tahun lalu, sebagian besar melibatkan Hong Kong, termasuk The Founding of an Army karya Andrew Lau Wai-keung dan Kung Fu Yoga karya Stanley Tong.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.