PBB Imbau RI Soal Kebutuhan Mendesak Korban Gempa-Tsunami Sulawesi Tengah

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 03 Okt 2018, 17:00 WIB
Dedikasi Tim Penyelamat Evakuasi Korban Tsunami Palu

Liputan6.com, Jenewa - Pejabat PBB, pada 3 Oktober 2018, mengingatkan kembali kepada pemerintah Indonesia tentang kebutuhan yang luas dan mendesak bagi para korban gempa-tsunami di Sulawesi Tengah.

Imbauan itu muncul beberapa hari pasca gempa-tsunami yang menghantam Palu, Donggala, Sigi dan sekitarnya, yang kini telah menewaskan 1.407 orang, dan puluhan ribu lainnya mengungsi serta mengalami kerugian ekonomi.

Belum lagi, korban dan jenazah yang diduga masih tertimbun di bawah reruntuhan sekitar 66.000 rumah dan bangunan yang hancur atau rusak akibat gempa dan tsunami yang ditimbulkannya.

Hampir 200.000 orang menginginkan bantuan mendesak, dan di antara mereka adalah puluhan ribu anak-anak, kata juru bicara kantor kemanusiaan PBB yang berbasiss di Jenewa.

Sedangkan orang-orang yang selamat, tengah berjuang melawan kehausan dan kelaparan, dengan makanan dan air bersih yang terbatas, dan rumah sakit setempat kewalahan menangani orang yang terluka.

"Apa yang dirasakan semua tim yang bekerja di sana ... adalah salah satu frustrasi yang nyata," Jens Laerke, juru bicara Kantor PBB untuk Urusan Koordinasi Kemanusiaan (OCHA), mengatakan kepada wartawan di Jenewa Selasa 2 Oktober malam waktu setempat, seperti dilansir Channel News Asia (3/10/2018).

"Masih ada area luas dari wilayah yang terkena dampak terburuk yang belum dicapai dengan baik, tetapi tim tengah berupaya, mereka melakukan apa yang mereka bisa."

"Keterbatasan informasi tentang dampak penuh dari bencana masih menghalangi dan sulit untuk mengirim bantuan atau tim ke daerah terdampak," lanjut Laerke.

"Badan-badan kemanusiaan internasional telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia dan siap membantu."

"Banyak orang kehilangan semua harta benda dan rumah mereka. Mereka mendesak pemenuhan segera layanan kebutuhan mendasar, makanan, air bersih, tempat penampungan, perawatan medis dan dukungan psiko-sosial," lanjut Laerke.

 

Simak video pilihan berikut:

2 of 2

PBB Mobilisasi Bantuan untuk Korban Gempa-Tsunami di Sulawesi Tengah

BNPB Terkait Gempa dan Tsunami di Donggala Palu
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho memberikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (29/9). BNPB belum mendapatkan laporan jumlah korban untuk kota Donggala dikarenakan terputusnya jaringan komunikasi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa pihaknya telah memobilisasi bantuan untuk korban gempa-tsunami di Sulawesi Tengah sejak 1 Oktober 2018.

Pihak PBB mulai memobilisasi bantuan menyusul keputusan pemerintah Indonesia yang memberikan lampu hijau untuk masuknya bantuan internasional ke Sulawesi, dengan syarat, harus berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait.

Seperti dikutip dari UN News 3 Oktober 2018, bantuan kemanusiaan itu ditujukan untuk menyasar lebih dari 48.000 orang yang berlindung di sekitar 200 tempat pengungsian di Palu dan wilayah lain. Bantuan juga mencakup upaya evakuasi darurat bagi korban atau jenazah yang hilang.

Perwakilan Khusus PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana, Mami Mizutori mengatakan, "Turut prihatin pada semua yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami," ujarnya, sebagaimana dikutip dari UN News.

"Belasungkawa saya yang terdalam kepada semua orang yang kehilangan keluarga dan teman-teman," tambahnya.

Menambahkan, Mizutori mengatakan bahwa "sistem PBB telah memobilisasi untuk mendukung upaya penyelamatan dan bantuan --yang dipimpin pemerintah-- sebagaimana diperlukan."

Badan PBB menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia "menyambut penawaran khusus" bantuan internasional yang sejalan dengan kebutuhan saat ini, yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meliputi makanan, bahan penampungan, bahan bakar dan generator, air bersih dan bantuan medis.

"Komunitas kemanusiaan yang bekerja di Indonesia sangat sedih dengan hilangnya nyawa dan luka-luka akibat gempa dan tsunami di Sulawesi," kata pernyataan Kantor PBB untuk Urusan Koordinasi Kemanusiaan (OCHA).

"Lembaga kemanusiaan berkomunikasi erat dengan Pemerintah untuk lebih memahami situasi di daerah yang terkena bencana dan siap mendukung."

Lanjutkan Membaca ↓