Donald Trump Cari Dukungan DK PBB untuk Jatuhkan Sanksi ke Iran

Presiden AS Donald Trump saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB 2018 di New York (25/9) (Mary Altaffer / AP PHOTO)

Liputan6.com, New York - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bekerjasama dengan AS guna menambah sanksi ekonomi kepada Iran, sebagai bentuk pencegahan agar Teheran tak mengembangkan hulu ledak nuklir.

Saat memimpin rapat Dewan Keamanan PBB di sela Sidang Majelis Umum PBB 2018 di New York, AS pada 26 September 2018, Trump juga mengancam bahwa "siapa saja yang gagal mematuhi sanksi AS akan "menghadapi konsekuensi berat," demikian seperti dikutip dari BBC, Kamis (27/9/2018).

"Saya meminta anggota Dewan Keamanan PBB untuk bekerja dengan AS (dalam hal penerapan sanksi) demi menjamin agar rezim Iran mengubah perilakunya dan agar mereka tak berhasil memperoleh bom nuklir," kata Trump saat memimpin rapat Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 26 September 2018.

Amerika kembali memberlakukan sanksi kepada Iran setelah Trump menarik AS keluar dari Joint Comprehenive Plan of Action (JCPOA) atau Kesepakatan Nuklir Iran --pakta kesepakatan antara Iran dan lima negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB (China, Prancis, Rusia, Inggris, AS) plus Jerman dan Uni Eropa-- pada Mei 2018.

Menurut pakta itu, Iran dituntut untuk mengurangi stok uranium (bahan baku pembuat nuklir) hingga 98 persen dan berhenti menjalankan program pengembangan senjata nuklir. Kepatuhan Iran akan ditukar dengan pencabutan sanksi dari para negara penandatangan.

Namun, pemerintahan Presiden Trump menuding bahwa Teheran diam-diam mencurangi JCPOA dengan masih terus melakukan pengembangan nuklir. Tuduhan itu yang kemudian memicu Trump menarik AS keluar dari JCPOA dan secara efektif memberlakukan kembali sanksi ekonomi kepada Negeri Para Mullah.

Kini, Trump mengajak Dewan Keamanan, sebagai badan PBB dengan mandat kuat terkait penerapan sanksi ekonomi kepada negara sasaran (seperti sanksi yang diterapkan DK kepada Korea Utara), untuk mengikuti jejak Washington DC.

Lebih lanjut, Trump juga menyinggung partisipasi Iran dalam konflik menahun di Suriah. Ia menuduh bahwa kerja sama Iran dan Rusia dalam membantu rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah telah memicu apa yang disebutnya sebagai "pembunuhan kejam". Namun kemudian, Trump melontarkan komentar yang bertolak belakang, dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusi Iran dan Rusia yang berhasil mengusir pemberontak dari Suriah.

Simak video pilihan berikut:

Presiden Iran Hassan Rouhani menuduh Donald Trump dan sekutunya ingin menghentikan ekspor minyak Iran ke beberapa negara lain.

2 dari 2 halaman

Tanggapan Iran dan Negara Anggota JCPOA

Keakraban Erdogan, Putin, Rouhani Saat Bahas Perdamaian Suriah — Presiden Iran Hassan Rouhani berbicara dalam pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait perdamaian Suriah di Ankara, Turki, Rabu (4/4). (AFP PHOTO/ADEM ALTAN)

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, mengatakan lewat Twitter bahwa upaya AS untuk mencari dukungan Dewan Keamanan PBB guna menjatuhkan sanksi tambahan kepada Teheran, tidak akan berhasil.

Karena, menurut penilaian Zarif, langkah AS yang menarik diri dari JCPOA justru membuat Washington berada dalam situasi yang terpinggirkan dari negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB --di mana 4 dari 5, (terkecuali AS) merupakan anggota JCPOA dan telah mengutarakan komitmennya untuk tetap bertahan pada pakta tersebut.

Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani yang turut hadir dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York justru memprediksi bahwa AS akan kembali bergabung dengan JCPOA. Menurutnya, apa yang dilakukan AS, dengan memperjuangkan sendiri sanksi tambahan kepada Iran, tak membuahkan hasil.

"Amerika Serikat suatu hari nanti, cepat atau lambat, akan kembali," katanya. "Ini tidak bisa dilanjutkan."

Rouhani juga mengatakan bahwa tidak ada bangsa yang bisa dibawa ke meja perundingan dengan paksa.

"Apa yang dikatakan Iran sudah jelas," tambahnya. "Tidak ada perang, tidak ada sanksi, tidak ada ancaman, tidak ada perundungan. Kami mendesak agar dunia bertindak sesuai dengan hukum dan pemenuhan kewajiban."

Negara penandatangan yang tersisa, yakni Inggris, China, Prancis, Rusia (4 dari 5 Anggota Tetap DK PBB), dan Jerman, mengatakan akan tetap bertahan di JCPOA dan akan membentuk mekanisme transaksi perekonomian baru untuk mempertahankan bisnis dengan Iran dan memanuver sanksi AS.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kesempatan yang sama dengan Trump mengatakan, "Saya setuju dengan tujuan presiden AS, meski kami berbeda pandangan atas JCPOA. Saya pikir, kami perlu membangun bersama strategi jangka panjang dan tidak bisa begitu saja menjatuhkan sanksi dan penahanan," katanya dalam rapat Dewan Keamanan PBB di sela Sidang Majelis Umum PBB.

Berbeda pandangan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengutuk gagasan itu sebagai "salah satu langkah yang paling kontraproduktif yang bisa dibayangkan".

Donald Trump
Politisi
Seorang politisi yang merupakan calon presiden Amerika
Lihat Selengkapnya
Donald Trump
Amerika Serikat
Negara
Amerika Serikat adalah salah satu negara republik konstitusional federal di Benua Amerika
Lihat Selengkapnya
Amerika Serikat
Iran
Kota
Iran adalah negara di Timur Tengah yang memiliki sumber daya gas terbesar.
Lihat Selengkapnya
Iran
Dewan Keamanan PBB
Sidang Majelis Umum PBB
PBB