Tak Diunggulkan, Kelompok Oposisi Justru Menang Pemilu Maladewa

Banyak politikus oposisi di Maladewa dipenjarakan di bawah pemerintahan Yameen, di mana AS serta Uni Eropa mengancam sanksi sebelum pemungutan suara, jika situasi demokratis tidak membaik.

"Pesannya sangat jelas. Masyarakat Maladewa ingin perubahan, kedamaian dan keadilan," ujar Solih yang akrab disapa Ibu, kepada wartawan di ibukota Male.

Dalam pidato yang disiarkan langsung oleh televisi negara itu pada hari Senin, Yameen mengatakan dia telah mengucapkan selamat kepada Solih, namun tetap mempertahankan catatan hitung versinya, yang diklaim lebih valid.

"Tidak ada masalah besar yang dilaporkan dalam proses penghitungan suara serta dengan daftar pemilih, yang akan mempengaruhi hasil," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.

Adapun Mohamed Solih merupakan salah seorang politikus senior di Maladewa, yang telah bertahun-tahun menyerukan reformasi demokratis. Ia juga dikenal sebagai calon presiden bersama untuk aliansi oposisi, yang didalamnya termasuk MDP, Partai Jumhooree dan Partai Adhaalath.

Di luar pusat kampanye oposisi utama di Male, ratusan orang berkumpul pada Minggu malam untuk merayakan kemenangan Solih, seraya meneriakkan "Ibu, Ibu, Ibu".

Bekas mantan Presiden Mohamed Nasheed, yang digulingkan oleh Yameen pada tahun 2012, mengatakan di Twitter bahwa Solih telah melakukan "pelayanan yang sangat baik" kepada masyarakat Maladewa.

Pelaksanaan pemilu dibuka pukul 08.00 waktu setempat pada Minggu 23 September, dan ditutup tiga jam lebih lama dari yang diperkirakan, yakni pukul 19.00, karena antrean mengular.

Maladewa sendiri adalah negara kepulauan yang terdiri dari 26 atol karang dan 1.192 pulau. Lebih dari 400.000 orang tinggal di sana, tetapi masa depannya tergantung pada perubahan iklim.

Adapun sumber ekonomi terpentingnya berasal dari pariwisata, yang menempati persenatse lebih dari 70 persen total pendapatan negara.

Namun, negara kepulauan ini telah dicengkeram oleh pergolakan politik dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Februari, Mahkamah Agung membatalkan putusan sembilan tokoh oposisi.

Tetapi setelah Presiden Yameen mengumumkan keadaan darurat dan memerintahkan penangkapan dua hakim, pengadilan membatalkan keputusannya.

Langkah itu dilihat sebagai tanda bahwa Yameen tidak akan mentolerir setiap tantangan terhadap pemerintahannya, sehingga memicu kritik dari AS, Inggris, dan India.