Hadapi Krisis Terburuk, Palestina Minta Dukungan RI di Sidang Umum PBB 2018

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 24 Sep 2018, 15:20 WIB
Diperbarui 26 Sep 2018, 15:13 WIB
Mahmoud Abbas (AP)

Liputan6.com, Jakarta - Dua tahun lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta peserta Sidang Majelis Umum PBB 2016 untuk membuat 2017 sebagai tahun untuk mengakhiri penjajahan Palestina oleh Israel.

Namun, ketika dia bersiap untuk berpidato lagi di perhelatan yang sama pekan ini, posisi Palestina tak pernah lebih lemah dari sebelumnya.

Sejak pidato itu, pada tahun 2017, Donald Trump muncul sebagai presiden Amerika Serikat, yang dipandang oleh Ramallah sebagai pemimpin paling pro-Israel yang pernah mereka temui dan seorang pria yang semakin melemahkan impian orang Palestina untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat.

Trump pernah berjanji untuk membuat sebuah 'kesepakatan' yang dapat mengakhiri konflik menahun Palestina-Israel. Tetapi, langkah Trump yang memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dipandang oleh Palestina sebagai sebuah pengkhianatan dan tak mencerminkan sikap sebagai juru damai Palestina-Israel.

Sudah lebih dari satu tahun menjabat, pemerintahan Trump pun belum juga mengeluarkan nota kesepakatan perdamaian seperti yang telah dijanjikan, meski Gedung Putih mengklaim telah bekerja secara intensif selama 20 bulan terakhir.

Selain itu, pembangunan pemukiman Israel terus tak tertandingi di Tepi Barat yang diduduki, badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) sekarang tak lagi menerima pendanaan dari AS --meninggalkan organisasi itu dalam kondisi defisit dan di ambang krisis-- dan semua kontak diplomatik publik antara Washington dan Ramallah telah memburuk, menyusul langkah Washington yang menutup Kantor Perwakilan Palestine Liberation Organization (PLO) untuk AS.

Presiden AS Donald Trump di sela Forum Ekonomi Dunia, Davos (25/1). Dalam pertemuannya Trump mengatakan Palestina sudah 'tidak menghormati' terkait keputusan kontroversialnya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (AP Photo / Evan Vucci)

Di tengah situasi buruk itu, pemerintahan Presiden Palestina Mahmoud Abbas kini bergantung pada komunitas internasional untuk membantu, termasuk salah satunya dari Indonesia.

"Kami meminta Indonesia agar terus mengekspresikan sikap mereka untuk senantiasa membantu Palestina ... menjelang Presiden Mahmoud Abbas yang akan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB, di tengah tekanan dan konspirasi dari AS dan sekutunya, yang mereka berikan kepada Palestina," kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Sunarko mengatakan, "Seperti yang selalu ditegaskan oleh Bapak Presiden dan Ibu Menteri Luar Negeri RI, keputusan Indonesia untuk selalu memperjuangkan Palestina dalam politik luar negeri kita, adalah final, jelas, dan tegas ... bahwa kita akan terus membantu melalui berbagai jalur, mulai dari diplomatik, ekonomi, dan pengembangan kapasitas."

Sementara itu, Din Syamsudin yang hadir selaku Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina mengatakan bahwa "Seluruh rakyat Indonesia dari seluruh kelompok agama dan masyarakat sipil, selalu bersama Palestina dan berjuang terus untuk mencapai kemerdekaan Palestina."

Mengganti Peran AS Sebagai Juru Damai Israel-Palestina

Sampai saat ini, sangat sulit dan sangat sedikit yang bisa dilakukan untuk membendung gerakan sepihak AS yang semakin intens mendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahan sayap kanannya.

Itulah sebabnya, pidato Presiden Abbas di Sidang Majelis Umum PBB pekan ini diharapkan akan menjadi yang paling penting dari karier politiknya.

Puluhan massa membakar bendera Amerika Serikat dan Israel dalam Aksi Bela Palestina di depan Kedubes AS, Jakarta, Jumat (15/12). Mereka memprotes sikap Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dalam pidatonya pada 27 September 2018 nanti, Abbas diperkirakan akan menentang Washington, menegaskan kembali perlunya rencana perdamaian alternatif, mengingat AS yang semakin berat sebelah mendukung Israel.

Selepas dari New York, Abbas akan melaporkan hasil Sidang Majelis Umum PBB kepada badan legislatif Dewan Nasional Palestina, di mana setiap tanggapan akan diputuskan menjadi kebijakan. Itu berarti bahwa beberapa langkah konkret akan diumumkan.

"Anda tidak akan melihat banyak kejutan, tetapi (pidato Abbas) itu akan menjadi pernyataan yang sangat kuat," kata seorang pejabat Palestina, seperti dikutip dari The National, Senin 24 September 2018.

Pejabat itu mencatat bahwa isi pidato Abbas masih bisa berubah ketika "sentuhan terakhir dibuat di New York beberapa jam sebelum pidato".

Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Al Malki, mengatakan kepada kantor berita Maan bahwa garis besar pidato Abbas akan serupa dengan proposal yang ia sampaikan di hadapan PBB pada Februari 2018 lalu, di mana ia menganjurkan sebuah "koalisi internasional" untuk menggantikan AS sebagai juru damai utama untuk mengakhiri konflik dengan Israel.

 

Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Strategi Palestina

Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki. (Liputan6/Kementerian Luar Negeri RI)
Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki. (Liputan6/Kementerian Luar Negeri RI)

Keputusan menonjol yang mungkin akan dilakukan oleh Presiden Mahmoud Abbas dalam Sidang Majelis Umum 2018 nanti adalah bahwa "Negara Palestina" akan bergabung dengan 22 badan khusus PBB sebagai pengganti atas hubungan diplomatik yang memburuk antara Ramallah dengan Washington.

Sementara itu, seorang pejabat Palestina yang anonim mengatakan kepada The National bahwa Ramallah juga tengah "berdialog" dengan eks-pejabat AS pada masa Presiden Barack Obama di Washington.

Abbas juga diperkirakan akan menyatakan bahwa Palestina tidak lagi terikat pada Persetujuan Oslo (Oslo Accords) yang ditandatangani pada 1993 --dengan prospek menangguhkan kerjasama keamanan dengan Israel dan mengakhiri pengakuan pembagian Tepi Barat ke dalam wilayah A, B dan C.

Pidatonya juga akan menyerukan perlindungan PBB yang lebih besar untuk warga sipil Palestina, mengulangi tuntutan untuk konferensi internasional tentang penyelesaian konflik dan secara resmi membubarkan Otoritas Palestina (PA) sebagaimana yang didefinisikan di bawah Oslo, dengan perubahan nama menjadi "Negara Palestina di bawah pendudukan".

Abbas juga diperkirakan akan membahas prospek Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina, menggusur pemukiman Israel di Tepi Barat yang didefinisikan sebagai ilegal, dan menyelesaikan masalah pengungsi menahun yang muncul sejak berdirinya Negara Israel pada tahun 1948.

Polisi Israel menangkap seorang demonstran Palestina dalam bentrokan menyusul demonstrasi menentang keputusan Presiden AS, Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di kota Ramallah, Tepi Barat, (13/12). (AP Photo / Nasser Shiyoukhi)

Beberapa hari sebelum berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, Abbas juga telah mengundang utusan Timur Tengah, menteri luar negeri dan diplomat PBB, serta sekitar 30 pejabat kehormatan, di pertemuan di sela-sela Majelis Umum. Dia tidak mengundang perwakilan Amerika.

Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk menggalang dukungan tokoh-tokoh internasional terhadap Palestina, di tengah krisis yang terus berlanjut. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan akan membahas "pergeseran radikal" dalam kebijakan AS terhadap Palestina di bawah Trump.

Namun, pengamanat mengatakan bahwa hal itu mungkin tidak akan terlalu berdampak signifikan bagi apa yang tengah dihadapi oleh Palestina saat ini.

"Banyak dari rencana yang digarisbawahi telah diutarakan sebelumnya, termasuk dalam pidato-pidato Sidang Majelis Umum PBB yang telah lalu, namun, hal itu tidak pernah dilakukan," kata Hugh Lovatt, analis Timur Tengah dan Afrika Utara di European Council of Foreign Relations.

"Banyak dari ini mungkin hanya simbolis saja, karena dipicu oleh suasana kemarahan dan alienasi dalam kepemimpinan Palestina yang disebabkan oleh kebijakan AS."

Lanjutkan Membaca ↓