Aung Suu Kyi: Pemulangan Pengungsi Rohingya Tergantung Keputusan Bangladesh

Oleh Liputan6.com pada 23 Agu 2018, 09:01 WIB
Diperbarui 23 Agu 2018, 09:01 WIB
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa 19 September 2017 akhirnya bicara ke dunia soal krisis di Rakhine yang memicu eksodus massal warga Rohingya ke Bangladesh

Liputan6.com, Singapura - Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan kepada media pada pekan ini, bahwa belum ada kepastian kerangka waktu bagi pemulangan pengungsi muslim Rohingya ke negara bagian Rakhine. 

Menurutnya, hal itu terasa sulit karena Myanmar membutuhkan dialog dan kerja sama lebih lanjut dengan negara yang menjadi tujuan mengungsi, yakni Bangladesh.  

Dikutip dari VOA Indonesia pada Rabu (22/8/2018), pernyataan Suu Kyi itu disampaikan dalam sebuah pidato di tengah kunjungannya selama empat hari ke Singapura. 

Pidato tersebut diketahui membahas tentang tinjauan dua tahun pemerintahannya, yang juga menyinggung beberapa pokok masalah lainnya, seperti salah satunya terkait dukungan komunitas ASEAN dalam menuntaskan konflik di tengah komunitas muslim Rohingya.

Sementara itu, diketahui bahwa lebih dari 700.000 warga muslim Rohingya telah melarikan diri dari kampung halamannya di negara bagian Rakhine, karena terdesak operasi brutal yang dilancarkan oleh militer Myanmar, di mana menganggap etnis minoritas itu sebagai pemberontak. 

Namun, Suu Kyi memastikan bahwa Myanmar akan fokus mengatasi konflik terkait isu Rohingya. Ia juga mengatakan lebih berungding dengan Bangladesh untuk memetakan beberapa lokasi umum bagi pemukiman warga Rohingya yang kembali ke negara bagian Rakhine. 

"Kami menunggu konfirmasi dan hasil kesepakatan dengan Bangladesh. Semoga semua berjalan dengan baik," kata Suu Kyi di hadapan media. 

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

 

Simak video pilihan berikut: 

 

2 dari 2 halaman

Indonesia Turut Berperan

Jokowi Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bangladesh
Presiden Jokowi memberikan hadiah kepada anak-anak pengungsian Rahkhine State di Kamp Jamtoli, Bangladesh, Minggu (28/1). Di sini, Jokowi juga meninjau fasilitas kesehatan Indonesia yang ada di sana. (Liputan6.com/Pool/Rusman Biro Pers Setpres)

Di lain pihak,  Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, belum lama ini menyampaikan hasil pertemuannya dengan National Security Adviser (NSA) Myanmar, U Thaung Tun. Keduanya membahas kerja sama bilateral dan perkembangan di negara bagian Rakhine, juga kaitannya dengan Rohingya.

Retno mengatakan kepada U Thaung Tun bahwa dirinya meminta informasi terbaru mengenai perkembangan di negara bagian tersebut.

"Bagaimana kita dapat membantu penyelesaian di sana. Kami sampaikan perlunya 'keterbukaan' agar Myanmar bisa mendapatkan kepercayaan dari negara lain," papar Retno Marsudi awal Agustus di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Dia menggarisbawahi bahwa masyarakat yang tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar, amat beragam dan tidak berasal dari satu komunitas saja. Untuk itu, perlu dibangun sebuah perbincangan lintas agama agar warga di sana dapat membanguun kepercayaan antar etnis.

Sedangkan Indonesia sudah pernah membantu menyelenggarakan interfaith dialogue di negara bagian Rakhine sebanyak dua kali.

"Pada tingkat masyarakat harus dibangun trust satu sama lain. Masyarakat yang tinggal di Rakhine State tidak hanya berasal dari satu latar belakang etnis. Mereka sangat beragam. Karena itu pada level masyarakat pun harus dibangun trust melalui interfaith dialogue," Retno Marsudi menuturkan.

Mantan duta besar Indonesia untuk Belanda ini juga menyebut, pemerintah Myanmar --melalui NSA U Thaung Tun-- ingin Indonesia tetap berperan aktif dalam membantu proses perdamaian di negara bagian Rakhine, terutama yang terkait dengan isu Rohingya.

Lanjutkan Membaca ↓