Oposisi Australia Desak Jatuhkan Sanksi Atas Pemerintah Kamboja

Oleh Liputan6.com pada 16 Agu 2018, 08:31 WIB
PM Kamboja, Hun Sen. (AP)

Liputan6.com, Canberra - Partai Buruh Australia yang beroposisi menyerukan perlunya menjatuhkan sanksi atas rezim Kamboja pimpinan Hun Sen.

"Pemerintah Kamboja berperilaku seperti gangster dan preman, berkuasa dengan menyebar ketakutan dan mengeruk sebanyak mungkin yang mereka bisa," kata anggota DPR Partai Buruh, Julian Hill, seperti dikutip dari ABC Indonesia, Kamis (16/8/2018).

"Jika dunia internasional tak bertindak sekarang, Hun Sen akan menjadi Robert Mugabe berikutnya, meneror warga Kamboja selama sisa hidupnya," tambah Hill.

Saat ini di Canberra terjadi perdebatan mengenai bagaimana Australia menanggapi tindakan keras Hun Sen terhadap oposisi dan hasil Pemilu negara itu bulan lalu.

Sebagai catatan, daerah pemilihan Julian Hill di Victoria banyak dihuni warga keturunan Kamboja.

Hari Rabu 15 Agustus 2018, Monovithya Kem, putri pemimpin oposisi Kamboja Kem Sokha, dijadwalkan bertemu Menlu Julie Bishop di Canberra.

Dia menyatakan akan mendesak Australia mengikuti langkah AS, yaitu mengeluarkan larangan visa dan pembekuan aset tokoh pemerintah Kamboja yang korup.

"Para elit Kamboja kebanyakan datang ke Australia. Ini negara tujuan nomor satu mereka," katanya.

"Mereka mengirim anak-anaknya sekolah di sini. Mereka berbisnis dan mengirim banyak uang ke sini," ujar Monovithya.

"Makanya larangan visa atau pembekuan aset pejabat korup akan sangat berdampak. Hal itu akan membuat mereka berpikir mengenai tindakan mereka di Kamboja," tambahnya.

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

 

Simak video pilihan berikut:

2 of 3

Aset PM Kamboja di Australia

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam sesi ramah tamah Bali Process Business Forum 2018, di Nusa Dua, Senin 6 Agustus 2018 (Johan Tallo / Liputan6.com)
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam sesi ramah tamah Bali Process Business Forum 2018, di Nusa Dua, Senin 6 Agustus 2018 (Johan Tallo / Liputan6.com)

Program Four Corners ABC mengungkap adanya properti dan perusahaan senilai $ 15 juta lebih di Australia yang dimiliki keluarga besar Hun Sen dan sekutu politiknya.

Para pemimpin masyarakat keturunan Kamboja di Australia mengatakan aset mereka mungkin jauh lebih besar.

Kini para politisi Australia merasa terganggu setelah mendengar bahwa komunitas Kamboja di Sydney, Melbourne dan Canberra dimonitor dan diancam para pendukung Hun Sen.

Program Four Corners juga mengungkapkan ketika Hun Sen berkunjung ke Australia awal tahun ini, ia sempat mengancam Bou Rachana.

Rachana adalah janda Kem Lay, aktivis Kamboja yang dibunuh.

Hun Sen kabarnya mengatakan "sebagai seorang ibu, apakah Anda ingin anak-anak Anda hidup atau mati?"

Menlu Bishop sendiri telah melontarkan kritikan terhadap Pemerintahan Hun Sen setelah pemilu lalu.

"Kami menyimpulkan ini bukan pemilu bebas dan adil mengingat tekanan pemerintah terhadap oposisi, media dan masyarakat sipil," ujarnya.

Namun Menlu Bishop tidak bersedia menyatakan jika Australia akan menjatuhkan sanksi atas tokoh rezim Kamboja.

3 of 3

Pengaruh Australia di Kamboja

Wakil Presiden Partai CNRP Mu Sochua (kiri) dan Anggota Komite Permanen Partai CNRP Monovithya Kem di Jakarta (30/7/2018) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)
Wakil Presiden Partai CNRP Mu Sochua (kiri) dan Anggota Komite Permanen Partai CNRP Monovithya Kem di Jakarta (30/7/2018) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)

Pemerintah Australia tampaknya ragu-ragu mengambil langkah tegas, khawatir rezim Kamboja marah dan memutuskan hubungan dengan Canberra.

Tapi menurut Monovithya Kem, tidak ada gunanya bagi Australia mempertahankan hubungan jika tak dapat mengubah perilaku otokratis Hun Sen.

"Saya tanya, apa pengaruh Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Kamboja sekarang? Boleh dibilang tidak ada," katanya.

"Itu sebabnya saya yakin Australia perlu menumbuhkan pengaruh. Dengan begitu akan punya punya dampak," tambahnya.

Selain Menlu Bishop, dia juga akan bertemu juru bicara oposisi urusan luar negeri Penny Wong.

Senator Wong sebelumnya meminta pemerintah menyelidiki dugaan kegiatan ilegal anggota Partai Rakyat Kamboja di Australia.

Menurut dia, Australia harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk mendukung demokrasi di Kamboja.

Lanjutkan Membaca ↓