Israel Juga Hentikan Sumbangan ke UNESCO

Liputan6.com, Jerusalem: PM Israel Benjamin Netanyahu, Kamis (3/11), memerintahkan penghentian sumbangan keuangan Israel untuk UNESCO. Hal ini dilakukan setelah organisasi pendidikan, sains dan kebudayaan PBB itu memberi Palestina keangotaan penuh.

"Netanyahu telah memerintahkan agar partisipasi 2 juta dolar per tahun Israel dalam anggaran UNESCO dibekukan, menyusul keputusan organisasi itu untuk menerima pemerintah Otonomi Palestina ke dalam jajarannya", kata kantor PM itu.
 
"Perdana menteri itu memerintahkan agar anggaran tersebut diarahkan ke prakarsa-prakarsa kerja sama menuju tujuan yang sama di kawasan itu".

Keputusan itu dibuat tiga hari setelah UNESCO memutuskan untuk mengakui Palestina sebagai anggota penuh, meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat dan Israel.

"Tindakan (pengakuan) itu tidak akan memajukan perdamaian, itu hanya akan mendorongnya (pembicaraan) makin jauh," kata Netanyahu, Kamis. "Satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian adalah melalui pembicaraan langsung tanpa syarat."

Washington telah menangguhkan sumbangannya pada UNESCO sesuai dengan perundangan AS yang ada, yang melarang negara itu membiayai organisasi PBB yang menerima Palestina sebagai anggota penuh. AS memberikan sekitar 22 persen dari anggaran tahunan UNESCO.
 
Palestina mempertahankan tindakan untuk meminta keanggotaan penuh itu, yang akan memberi mereka hak untuk digunakan untuk menyusun tempat-tempat kebudayaan dan alam mereka sebagai Tempat Warisan Dunia.

Upaya itu dilakukan saat mereka berusaha untuk masuk PBB sebagai anggota penuh, tindakan yang juga ditentang oleh AS dan Israel, yang menuduh Palestina berusaha untuk menghindari pembicaraan damai.

Setelah upaya Palestina minta keanggotaan UNESO disetujui, dengan suara 107-14, dengan 52 abstein, Israel mengumumkan langkah-langkah terhadap Palestina, termasuk pemercepatan pembangunan permukiman dan pembekuan terhadap pengiriman uang pajak ke pemerintah Otonomi Palestina.

Kabinet inti Israel memutuskan untuk mempercepat kerja pembangunan 2.000 rumah baru di permukiman-permukiman di Jerusalem timur dan Tepi Barat. Netanyahu membantah jika tindakan itu merupakan hukuman.

"Kami membangun di Jerusalem karena itu adalah hak kami dan kewajiban kami, bukan sebagai hukuman tapi sebagai hak dasar rakyat kami untuk membangn di ibu kotanya yang kekal," kata Netanyahu pada anggota-anggota parlemen.

Israel mengklaim seluruh Jerusalem sebagai ibu kotanya yang abadi, yang tak dapat dibagi, termasuk sektor timur kota itu, yang mereka caplok tak lama setelah merebutnya dalam Perang Enam Hari 1967 dalam tindakan yang tak diakui secara internasional.

Rencana permukiman itu telah dikecam oleh masyarakat internasional, banyak dari mereka menganggap permukiman Yahudi di Jerusalem timur dan Tepi Barat sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Ada juga kecaman terhadap keputusan Israel untuk menangguhkan pengiriman puluhan juta dolar uang pajak pada barang-barang yang ditujukan ke pasar Palestina yang transit melalui pelabuhan-pelabuhan Israel itu.

Uang itu merupakan satu persentase besar dalam anggaran Palestina, dan penangguhan akan menyebabkan pemerintah Palestina harus berjuang untuk membayar ribuan pegawai tepat sebelum hari raya umat Islam Idul Adha.(ANT/AFP/MEL)