Diduga Terkait Skandal 1MDB, Indonesia Kembalikan Kapal Pesiar Mewah Malaysia

Mabes Polri Sita Kapal Pesiar Mewah yang Dicari FBI — Polisi setempat mendekati sebuah kapal pesiar mewah (yacht) bernama Equanimity yang tengah berada di Teluk Benoa, Bali, Rabu (28/2). Berdasarkan Pengadilan AS, kapal Equanimity dimiliki oleh seorang miliuner asal Malaysia Jho Low. (Rully Prasetyo/AFP)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pemerintah Indonesia telah setuju untuk menyerahkan kepada Malaysia kapal pesiar mewah senilai US$ 250 juta (setara Rp 3,6 triliun) yang disita di Bali awal tahun ini, sehubungan dengan skandal korupsi dana investasi peemrintah Malaysia, 1 Malaysia Development Berhad, atau umum dikenal sebagai 1MDB.

Keputusan tersebut disampaikan secara resmi oleh pihak kepolisian dan otoritas terkait di Bali pada Sabtu, 4 Agustsu 2018.

Yacht berbendera Kepulauan Cayman itu ditahan pada Februari atas permintaan pihak berwenang Amerika Serikat (AS), sebagai bagian dari investigasi korupsi multi-miliar dolar yang didanai oleh Kementerian Kehakiman (DOJ).

Dikutip dari Asia One pada Minggu (5/8/2018), putusan pengadilan Indonesia pada bulan April menyatakan bahwa yacht itu disita secara salah, dan harus dilepas kepada pemiliknya.

Tetapi polisi Indonesia kembali menahan kapal itu pada bulan Juli menyusul permintaan resmi untuk bantuan hukum dari Amerika Serikat.

Kini, otoritas terkait di Indonesia mengatakan mereka akan menyerahkan kapal pesiar ke Malaysia tetapi tidak menyebutkan kapan.

"Kapal pesiar itu akan diserahkan ke perbatasan antara perairan Indonesia dan Malaysia," Daniel Silitonga, wakil direktur untuk kejahatan ekonomi di Badan Reserse Kriminal Polri, kepada kantor berita Reuters.

"Kami harus menjaga hubungan baik antara kedua negara," katanya, menambahkan bahwa kapal pesiar saat ini berada di perairan dekat perbatasan Singapura dan Pulau Batam.

Seorang juru bicara kantor Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan "beberapa pengaturan" sedang dibuat dengan pihak berwenang Indonesia mengenai kapal pesiar tersebut, dan bahwa pengumuman akan dibuat ketika rincian itu diselesaikan.

Seorang sumber yang akrab dengan negosiasi terkait mengatakan kepada Reuters pada Jumat, 3 Agustus 2018, bahwa Indonesia telah setuju untuk menyerahkan kapal pesiar ke Malaysia menyusul permintaan pribadi oleh PM Mahathir.

Simak video pilihan berikut:

Najib Razak menjalani sidang dakwaan di pengadilan pada hari ini, Rabu (4/7/2018). Ia dituduh menyelewengkan anggaran dari 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB, dana negara yang ia dirikan.

2 dari 2 halaman

Kontroversi Kasus 1MDB

Ilustrasi skandal 1MDB Malaysia (AFP PHOTO/Manan Vatsyayana)

Skema investasi 1MDB didirikan oleh mantan PM Najib Razak, tengah berada di pusat pemeriksaan dugaan pencucian uang di setidaknya enam negara, termasuk Amerika Serikat, Swiss dan Singapura.

Sebanyak US$ 4,5 miliar dari total dana 1MDB disalahgunakan oleh beberapa pejabat tingkat tinggi Malaysia, yang menurut tuntutan hukum internasional, sebagian besar didanai oleh putusan Kementerian Kehakiman AS.

Najib telah membantah melakukan kesalahan, meski kini dirinya telah ditahan dan diperiksa secara khusus oleh lembaga pemberantasan korupsi Malaysia.

Salah seorang pengusaha Malaysia, Low Taek Jho, disebut terlibat dalam tuntutan hukum sebagai tokoh sentral dalam skandal 1MDB.

Kementerian Kehakiman AS mengatakan sebagian dana tersebut digunakan untuk membeli investasi bergerak, termasuk salah satunya kapal pesiar dengan panjang 91 meter, yang terdaftar di Kepulauan Cayman.

Kapal pesiar mewah tersebut memiliki hiasan interior yang terbuat dari marmer dan daun emas, spa dan sauna, kolam renang 20 meter di dek, bioskop, lift, serta helipad.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email kepada kantor berita Reuters, juru bicara tim kuasa hukum Low mengatakan penyerahan Equanimity --nama kapal pesiar terkait-- ke Malaysia adalah ilegal, dan itu bermotif politik.

Pihak berwenang Malaysia berusaha untuk menangkap Low, yang keberadaannya tidak diketahui. Paspornya di Malaysia dicabut dan surat perintah penangkapan telah dikeluarkan terhadapnya.

KPU RI Berencana Lakukan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur